Merlina Menulis

PEMAHAMAN SEJARAH DALAM MENENTUKAN STATUS ISTIMEWA YOGYAKARTA ; SEBAGAI KAJIAN MENGENAI RESPON RAKYAT YOGYAKARTA TERHADAP ARGUMEN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAHAN KESULTANAN YANG DIANGGAP MONARKI“

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengawali bulan Desember 2010, elemen masyarakat Yogyakarta memunculkan reaksi atas pernyataan Presiden mengenai “sistem monarki tidak sesuai dengan semangat kepala daerah”. Berbagai lapisan masyarakat di Yogyakarta bahkan menginginkan referendum (jajak pendapat) mengenai penentuan gubernur dan wakilnya. Hal ini menunjukan kemauan dari rakyat Yogyakarta. (Tempo, 2010)
Adapun tindakan yang dilakukan masyarakat Yogyakarta ditanggapi oleh Patrialis, ia menyatakan memang ada keistimewaan-keistimewaan yang harus diberikan kepada Yogyakarta misalnya semua calon gubernur itu harus dari keraton. "Keistimewaan-keistimewaan ini harus diberikan. Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan isyarat pemerintah mengenai keistimewaan secara khusus. Keistimewaan ini juga tidak bertentangan dengan UUD 1945,"
Selain itu Laode juga mengemukakan, Sultan tidak perlu mencalonkan diri, tapi setiap calon gubernur DIY yang akan dipilih harus atas persetujuan Sultan. Namun ungkapan dari Presiden Republik Indonesia itu ternyata menimbulkan reaksi yang bukan saja dari rakyat Yogyakarta, tapi juga dari Sri Sultan yang sempat menyatakan akan menanggalkan jabatannya apabila sistem penatapan Gubernur DIY seperti sekarang ini menghambat Pemerintah. (Tempo, 2010).
Adanya fenomena mengenai status pemerintahan di Yogyakarta saat ini sangat menarik untuk dikaji terutama berdasarkan aspek sejarahnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat makalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembahasan lebih lanjutya akan dibahas pada bab selanjutnya.




1.2 Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah maka materi yang dikaji akan difokuskan pada pembahasan mengenai aspek berikut :
1. Merumuskan keberadaan sultan yang sangat dihormati oleh rakyat di Yogyakarta?
2. Merumuskan sistem pemerintahan Keraton di Yogyakarta?

1.3 Tujuan
Pada pembuatan makalah ini, penulis memiliki maksud dan tujuan untuk menjawab identifikasi masalah di atas yang akan dikemukakan pada subbab. Adapun ruang lingkup pembahasan mencakup hal di bawah ini :
1. Bertujuan untuk menjelaskan posisi sultan dalam kehidupan masyarakat di Yogyakarta.
2. Bertujuan untuk memaparkan sistem pemerintahan Keraton yang ada di Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian
Pembuatan makalah ini tentunya memiliki manfaat praktis yang bisa digunakan sebagai berikut :
1. Untuk menambah wawasan mengenai posisi dan peran sultan dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta.
2. Untuk memberi pengetahuan mengenai sistem pemerintahan Keraton yang ada di Yogyakarta.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membahas lebih lanjut tentang posisi sultan dalam kehidupan rakyat Yogyakarta dan sistem pemerintahan yang ada di dalam Keraton Yogyakarta.





1.5 Metode Penelitian
Untuk mencari jawaban dari masalah diperlukan langkah penelitian atau prosedur yang sistematis (Webster, 1986 :1422). Dengan kata lain metode penelitian merupakan sarana untuk mencapai tuntutan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah. Menurut Gottschalk, tahapan analisis disebut metode sejarah. (Herlina, 2008: 3). Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peristiwa masa lampau. (Herlina, 2008: 2).
Keberadaan metode ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan fakta didalam sejarah. Fakta merupakan bahan mentah bagi sejarah. (Gottschalk. 1975: 6). Fakta bisa diperoleh melalui sumber berupa data atau dokumen. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan bobot ilmiah yang diungkapkan oleh Charles-Victor Langlois dan Charles Seignobos dari Universitas Sorbornne, Paris, mengatakan bahwa, “The historian work with documents….There is no substitute for documents: no documents, no history”. (Dienaputra, 2006: 6). Sehingga kepercayaan tidaklah sama sekali asing bagi sejarah. (Gottschalk. 1975: 6). Pada pembuatan makalah ini penulis melakukan empat tahapan yang terdapat di dalam metode, yaitu :
1. Heuristik ialah pengumpulan sumber. Sumber yang berhasil diperoleh penulis tidak hanya dikumpulkan tapi juga dihimpun. Hal ini berkaitan dengan peran heuristik sebagai salah satu tahapan dalam metode penelitian sejarah. Dalam kegiatan heuristik penulis menghimpun sumber yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan seperti sumber buku yang memuat informasi mengenai Sri Sultan Hamengku Buwono, Keraton Yogyakarta, seta latar belakang terbentuknya Keraton dan Pemerintahan Lokal di Yogyakarta. Selain buku penulis juga menggunakan sumber koran dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.
2. Setelah melalui tahap Heuristik maka hasil penelitian harus melewati tahap Kritik atau verifikasi untuk meneliti keaslian dan keabsahan sumber. Verifikasi (kritik sejarah) ada 2 macam:
1) Kritik eksternal yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana otentisitas (keaslian sumber).
2) Kritik internal yang bertujuan untuk menguji Kredibilitas sumber. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan apakah suatu sumber atau kesaksian dapat dipercaya atau tidak.
3. Interpretasi ialah sebuah penafsiran seseorang, beberapa orang atau lembaga. Di dalam penelitian sejarah, interpretasi sering disebut sebagai biang subyektifitas karena apabila seorang Sejarawan salah menafsirkan suatu data maka pengolahan hasil penelitian tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Interpretasi merupakan tahapan dalam metode penelitian sejarah yang berperan untuk menghidupkan kisah sejarah di dalam pembahasan. Pada pembuatan makalah ini penulis menuangkan hasil interpretasi pada hasil kesimpulan. Adapun hasil interpretasi diperoleh dari uraian sebelumnya dan sudah dipastikan berdasar pada data.
4. Historiografi ialah penulisan sejarah. Secara etimologis historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “historia” yang berarti “penyelidikan tentang gejala alam fisik” dan “grafien“ yang berarti “gambaran“, “lukisan“, “tulisan”. Di dalam studi sejarah, historiografi merupakan tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil rekonstruksi imaginatif masa lampau. Dengan perkataan lain, tahapan historiografi itu ialah kegiatan penulisan. (Herlina, 2008: 16). Historiografi ini disebut sebagai tahap puncak dalam metode penelitian sejarah.
Dari keempat metode penulisan diatas maka penulis akhirnya mampu untuk menghasilkan makalah yang berjudul “ PEMAHAMAN SEJARAH DALAM MENENTUKAN STATUS ISTIMEWA YOGYAKARTA ; SEBAGAI KAJIAN MENGENAI RESPON RAKYAT YOGYAKARTA TERHADAP ARGUMEN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAHAN KESULTANAN YANG DIANGGAP MONARKI” Untuk menghasilkan suatu karya yang bersifat ilmiah dalam penelitian atau penulisan sejarah maka keempat tahapan diatas haruslah dilaksanakan terlebih dahulu.








1.6 Organisasi Penulisan
Makalah ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti memberikan wawasan baru mengenai bidang Ilmu Sejarah. Pada pembuatan makalah ini terdapat sistematika penulisan seperti pada pembukaan makalah terdapat kata pengantar yang kemudian daftar isi. Selain itu makalah ini memuat tiga bab yaitu :
BAB I Menjelaskan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Organisasi penulisan.
BAB II Pada bab ini berisi pembahasan mengenai Kedudukan Sultan sebagai pemimpin lokal yang sangat dihormati oleh masyarakat Yogyakarta, selain itu terdapat pembahasan mengenai Keraton dan Sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Maka dari itu di dalam bab ii ini terdiri atas sub bab sebagai berikut :
2.1 Sultan Sebagai Kekuasaan Tradisional Tertinggi
2.2 Keistimewaan Sultan Sebagai Pemimpin
2.3 Keraton Sebagai Simbol Kepemimpinan Sultan
2.4 Pemerintahan yang ada di Keraton
Setelah konsep latar belakang pada Bab I dipaparkan, kemudian pada Bab II akan menguraikan isi pembahasan. Dari kedua Bab diatas maka akan diperoleh satu simpulan sebagai jawaban atas isi latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan terlebih dahulu.








BAB II
KESULTANAN YOGYAKARTA
2.5 Sultan Sebagai Kekuasaan Tradisional Tertinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di Jawa Tengah. Wilayahnya meliputi 3.100 km2 . wilayah ini dikatakan sebagai Daerah Istimewa karena pada awalnya merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri pada masa Belanda dan Jepang.( Soemardjan, Selo. 2009: 7). Maka dari itu akhirnya kita mengenal adanya sosok sultan. Bagi orang Yogya perkataan sultan bukan hanya perkataan manusia biasa yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi perintah sultan ialah hukum sehingga keinginannya adalah perintah bagi rakyatnya. (Soemardjan, Selo. 2009: 21).
Yang khas dari orang Jawa di Yogya ialah kepercayaan bahwa semua barang yang baik itu berasal dari sultan. Sultan menduduki puncak tertinggi di dalam struktur stratifikasi karena sultan ialah sentonodalem atau kaum bangsawan. Rakyat percaya bahwa kedudukan tinggi dan istimewa berasal dari pusat segenap kekuatan dan kekuasaan, yakni sultan. (Soemardjan, Selo. 2009: 22).
Rakyat Yogya tetap percaya bahwa di dalam Istana Kesultanan terdapat benda pusaka tertentu (tombak, keris, dan panji) yang mempunyai kekuatan magis. Hal ini karena pusaka merupakan bagian terpenting dari kekuasaan sultan. Sehingga lahirlah kepercayaan tanpa benda-benda tersebut, maka seorang sultan tak akan memperoleh kepercayaan dan kesetiaan rakyatnya. (Soemardjan, Selo. 2009: 19).
Kesultanan merupakan pemerintahan secara budaya. Berdasarkan sejarah, hal ini disebabkan oleh keberadaan keluarga raja dan bangsawan yang telah terikat dengan berbagai perjanjian mengakui kedaulatan dan kekuasaan Belanda meneruskan hidup mereka dengan terpisah dari rakyat banyak. Sultan-sultan itu lah yang kemudian akan kita kenal dengan Hamengku Buwono I dan berikutnya. Salah satu contohnya ialah keberadaan keberadaan Hamengku Buwono IX dilahirkan dan menjadi dewasa dalam dunia Keraton yang tidak melibatkan dirinya ke dalam gerakan kebangsaan yang menentang Belanda. (Mochtar Lubis, 1982:xi).
Dalam hal ini Hamengku Bowono IX yang disebutkan karena tokoh ini memiliki peran dalam sejarah Indonesia, khususnya pada awal kemerdekaan. Selain itu, menurut Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah salah seorang pemimpin bangsa yang sangat besar peranannya dalam perjuangan kemerdekaan. Keterlibatan beliau dalam kepemimpinan perjuangan bangsa Indonesia sangat besar pengaruhnya, baik bagi rakyat Indonesia yang sedang berjuang maupun bagi penjajah yang ingin kembali berkuasa ke Tanah Air kita pada waktu itu. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :1).
Pendapat lain mengenai Hamengku Buwono IX, berasal dari Adam Malik, selama ia bermukim di Yogya, ia melihat sendiri bahwa sultan memiliki jiwa nasionalisme serta patriotisme yang mendalam. Selain itu terlihat betapa besar kecintaan rakyat kepada sultan (pada waktu itu masa Sultan Hamengkubuwono IX). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sultan adalah raja yang benar-benar demokratis, yang dapat dijadikan sahabat yang setia dalam perjuangan. Sejak tahun 1945 dan seterusnya tampak sekali bahwa perjuangan dan pengorbanannya adalah untuk membantu kelangsungan hidup Republik Indonesia. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :8).
Dalam konsep Jawa : sultan ialah seorang yang dianugrahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang absoulut. (Soemardjan, Selo. 2009: 18). Sehingga Sultan sebagai pemilik kekuasaan tradisional merupakan pewaris tradisi, sosok ini tak melenyapkan kepercayaan rakyatnya pada sesuatu yang berbau mistis, misalnya saja legenda Nyi Roro Kidul, Penguasa Segara Selatan yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. (Tempo. 1988:29).

2.2 Keistimewaan Sultan Sebagai Pemimpin
Setelah adanya perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755, maka wilayah kekuasaan Mataram dibagi atas dua kerajaan, yakni Surakarta yang diperintah oleh susuhunan dan Yogyakarta yang diperintah oleh Pangeran Mangkubumi. (Soemardjan, Selo. 2009: 13). Selain itu, telah diketahui bahwa Raja-raja atau kaum bangsawan pribumi yang mengakui kedaulatan kekuasaan penjajah Belanda mendapat imbangan dengan dikukuhkan dalam kedudukan mereka sebagai raja atau sultan, atau sebagai penguasa pada kedudukan khusus. (Mochtar Lubis, 1982:x). Sehingga Berdasarkan surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940, telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
Tentang Kesultanan
Pasal 1
1) Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Sri Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal.
2) Kekuasaan atas Kesultanan diselenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.
Pasal 2
Kesultanan merupakan sebuah badan hukum yang diwakili oleh sebuah badan hukum yang diwakili oleh Sultan, oleh Pepatih Dalem (Rijsbestuurders) atau oleh yang ditunjuk olehnya.
Pasal 3
1) Kesultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang menandatangani surat perjanjian ini.
2) Kesultanan tidak meliputi daerah laut.
3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan ada di tangan Gubernur Jenderal.
Sehingga kedudukan sultan tidak hanya secara kultural kokoh, tapi juga mempunyai tempat dipuncak struktur masyarakat. Sehingga lahirlah aturan bahwa raja Jawa, termasuk sultan harus merupakan keturunan langsung dari para raja yang memerintah sebelumnya.
Apabila dilihat dari kedudukan sultan yang sentral dalam Kerajaan Yogyakarta, baik secara sosial maupun kultural, maka pemerintahan kerajaan diatur secara terpusat dengan sifat yang otokratis. Situasi seperti ini menunjukan kepribadian yang teguh serta kekuatan-kekuatan tradisional Sri Sultan yang berfungsi sepenuhnya. (Soemardjan, Selo. 2009: 114).
Adapun contoh dari simbol itu misalnya pada waktu upacara jumenengan. Ketika itu rakyat bisa melihat pemimpin sebagai orang yang selalu bertindak benar, berbicara benar, dan berbuat benar. Dari hal-hal tersebut sangat terlihat bahwa kedudukan sultan secara lokal di Yogyakarta memiliki kedaulatan yang istimewa bagi rakyatnya.

2.3 Keraton Sebagai Simbol Kepemimpinan Sultan

Keraton ialah sebuah istana yang mengandung arti keagamaan, falsafah, dan kebudayaan. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1756 atau tahun Jawa 1682, diperingati dengan lambang berupa dua ekor naga berlilitan satu sama lain. Dalam bahasa Jawa : Dwi (2) Naga (8) Rasa (6) Tunggal (1), dibaca dari belakang menjadi 1682. Arsitek dari Keraton ini ialah Sultan Hamengku Buwono I, yang terkenal sebagai perwira perang yang perkasa, sekaligus juga seorang pemuka kebatinan. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :114-115).
Selain itu, Keraton bisa disebut sebagai lingkungan yang terdekat dengan sultan, yakni lingkaran pertama atau lingkaran dalam dari kerajaan. (Soemardjan, Selo. 2009: 25). Adapun lingkaran ini disebut nagaragung atau nagara agung yang berarti “ibukota besar”. (Soemardjan, Selo. 2009: 27). Selain itu keberadaan Keraton turut membantu dalam melestarikan asset budaya. (Tempo, 1991:56). Pada Keraton terdapat alun-alun. Dalam hal ini sultan ingin mengajak masyarakatnya untuk mengenang tradisi masa lalu yaitu pepe “ yaitu rakyat yang berjemur di alun-alun untuk menyampaikan protes kepada raja”. (Tempo, 1988:30).
Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah berpendapat bahwa Keraton telah berubah karena sudah bukan lagi pusat kekuasaan, akan tetapi Keraton masih punya simbol-simbol filosofis budaya Jawa yang ikut mewarnai perilaku masyarakat Jawa. Dalam arti lain Keraton dianggap memiliki aspek kultural. (Tempo, 1991:56). Dalam tata krama kerabat atau tamu Keraton harus menggunakan pakaian yang sejak dulu sudah menjadi tradisi. Di dalam Keraton suasana berbeda juga tampak karena pada kantor-kantor semuanya duduk diatas tikar. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh pegawai Keraton ialah Bahasa Jawa bagongan sebagai bahasa yang sangat demokratis. Disamping itu petugas pintu gerbang Keraton tetap patuh dan disiplin. Masalah gaki tidak menjadi persoalan pokok bagi pegawai Keraton Yogyakarta. Yang terpenting, para pegawai Istana bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena mampu mempunyai kesadaran untuk ikut bertanggung jawab menjaga wibawa dan keselamatan Keraton, termasuk pula rajanya. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :268).
Saat ini, Rakyat Yogyakarta bukan lagi rakyat kerajaan. Hal ini karena Yogyakarta merupakan bagian dari RI, sehingga statusnya berubah menjadi warga negara. Akan tetapi, keberadaan Keraton pada masa pemerintahan republik telah menunjukan bahwa kekuasaan lokal masih Berjaya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan tersebut. Pada zaman Republik, seorang raja lebih mirip dengan presiden direktur yang mesti berusaha dan berekreasi. Untuk menunjang kehidupan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah mendirikan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan PT Punakawan. Selain itu Keraton memiliki lebih dari sepuluh usaha, misalnya pabrik gula Madukismo yang menjadi salah satu sumber dana dari Keraton. (Tempo, 1991:61). Dengan demikian maka Keraton Yogyakarta dapat dikatakan mandiri, dan kemandirian ini yang menyebabkan Keraton Yogya masih punya pamor dan wibawa meskipun kekuasaan riil Keraton terhadap rakyat Yogyakarta sudah ada bukti. (Tempo, 1991:61)
2.4 Pemerintahan yang ada di Keraton

Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Sukarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 mendorong Hamengku Buwono IX tanpa ragu-ragu menjatuhkan pilihannya pada Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah yang besar bagi dirinya sendiri, rakyat Yogyakarta, dan seluruh bangsa Indonesia. (Mochtar Lubis, 1982:xii).
Pada Januari 1946 Pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta yang dinilai aman dalam meneruskan perjuangan. Lambat-laun, Yogyakarta menjadi pusat kegiatan perjuangan Republik yang berkembang dengan bebas, berkat sikap Sri Sultan maka Yogyakarta memperoleh nama sebagai sumber perlawanan terhadap Belanda. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :39).
Pada 19 Desember 1948 Belanda menyerang Yogyakarta, akan tetapi kekuasaan pendudukan mereka terbatas. Kemudian pada tanggal 29 Desember Belanda melakukan serangan yang lebih besar lagi. Hal ini mendapat respons dari pasukan Republik yang berhasil mencapai pusat kota pada tanggal 9 Januari setelah melakukan pertempuran selama dua jam. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :155).Kemenangan RI ditandai dengan serangan 1 Maret 1949 dibawah pimpinan Letkol Soeharto yang berhasil mengambil alih Yogyakarta melalui penguasaan selama enam jam. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :155).
Pada tanggal 24 Juni 1949 tercapai persetujuan pengosongan Yogyakarta oleh Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni serdadu Belanda ditarik mudur di wilayah Yogyakarta yang kemudial dipikul oleh sultan. Selanjutnya kebahagiaan rakyat Yogya bersatu dengan RI terlihat pada tanggal 6 Juli 1949. Pada saat itu rakyat Yogya meneriakkan “Merdeka” dan melambai-lambaikan bendera Merah-Putih, mengelu-elukan Sukarno yang kemudian berpidato untuk ribuan rakyat. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :158).
Serangan Umum 1 Maret 1949 berhasil membuat RI dapat menduduki Yogya selama enam jam “ enam jam di Yogya. Hal ini membuktikan bahwa Belanda tak dapat memelihara keamanan di daerah yang mereka duduki. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :80-81). Selanjutnya Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia dengan diperkenankan memiliki pemerintahan lokal. Selanjutnya, nama dari Yogyakarta kemudian menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama ini sebenarnya pertama kali pada Agustus 1942 dalam pengakuan tertulis kepada Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta oleh komandan angkatan perang Jepang di jawa. (Soemardjan, Selo. 2009: 16).
Pada tahun 1977 dilakukan pemilihan Wakil Presiden yang kedua kalinya pada masa Orde Baru, namun sultan tidak mau untuk dipilih lagi karena sultan sangat memegang “Sabda Pandita Ratu”, yaitu sekali diikrarkan tidak akan dicabut lagi. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :10). Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta juga ikut mengadakan pemilihan umum pertama yang ditujukan untuk memilih dewan legislatif pada tahun 1951, pemilihan umum berikutnya pada tahun 1955 untuk memilih anggotan DPR Pusat dan Konstituante. Sehingga pada tahun 1957 Daerah Istimewa dan kabupaten-kabupaten diadakan pemilihan secara langsung. (Soemardjan, Selo. 2009: 115).
Pemerintahan yang ada di Keraton, memposisikan sultan sebagai raja Yogyakarta. Dalam hal ini sultan berperan sebagai kepala pemerintahan secara simbolik. "Idealnya sultan diposisikan di tempat yang sangat mulia, seperti kepala pemerintahan di Inggris, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Dalam hal ini, pemerintahan di Keraton dengan menunjuk sultan sebagai pemimpin merupakan pemerintahan yang bisa dikatakan monarki. Akan tetapi dalam hal ini monarki yang dimaksud adalah monarki budaya, bukan monarki yang bersifat politis. Sultan menjadi raja di Yogyakarta adalah tuntutan budaya keraton bukan karena ambisi kekuasaan. Sehingga sikap dan pembawaan sultan menunjukan integritas pribadi yang sangat dihormati dan tidak berubah. Selaku pewaris feodalisme Jawa, sultan memiliki kesederhanaan hidup sebagai pejabat pemerintahan, warga negara biasa dan sebagai pejuang merupakan inti dari pribadinya. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :262).
Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh seorang Paku Alam. Dalam hal ini, Pemerintahan Kadipaten Paku Alam lahir pada 13 Maret 1813. Pada waktu itu yang diangkat menjadi Paku Alam I ialah BP Notokusumo, Putra Sultan Hamengku Buwono I, dan gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. (Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis, 1982 :116). Begitulah kiranya pemerintahan tradisional yang berada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta.

Simpulan
Kisruh yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dalam hal pemerintahan Kesultanan yang ada merupakan suatu gambaran mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak memahami pengertian politik sebenarnya.
Selain itu, adanya fenomena ini menunjukan bahwa banyak orang telah melupakan keberadaan sejarah yang justru berperan penting bagi kehidupan manusia sebagai aktor sentral dalam panggung kehidupan. Dalam hal membicarakan mengenai status keistimewaan Yogyakarta, maka akan menuntut kita untuk melihat kebelakang dan kedepan. Sehingga kita mampu untuk membedakan antara jabatan politis dan jabatan budaya, Gubernur adalah politis, namun Sultan adalah jabatan budaya yang tidak bisa dirubah.
Berdasarkan isi pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa Meski menganut sistem pengawasan pemerintahan daerah yang berbasis kerajaan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap menjalankan demokrasi. Sultan yang berperan sebagai penguasa tertinggi di Yogyakarta tentunya juga diawasi oleh lembaga legislatif daerah dalam menentukan kebijakannya. Contohnya saja "Selama ini kepala daerah (Sultan Hamengkubuwono IX) dipilih DPRD. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang berlangsung di Yogyakarta masih dalam koridor demokratis tidak pernah ditetapkan langsung.
Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah suatu sistem yang monarki, wilayah ini hanyalah sebuah Provinsi DIY. "Yang membedakan adalah tata cara penetapan kepala daerah. Berdasarkan ilmu politik, monarki terdiri atas dua jenis. Pertama, monarki absolut yang tidak sejalan dengan demokrasi. Kedua, monarki konstitusional yang sejalan dengan demokrasi




DAFTAR SUMBER

Daftar Pustaka
Presentasi Majalah Tempo. 1988. Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta : Grafiti Pers.
Roem, Mohamad dan Mochtar Lubis (dkk). 1982. Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta : Gramedia.
Soemardjan, Selo. 2009. Perubahan Sosial Di Yogyakarta. Jakarta. Komunitas Bambu.
Koran
Kompas, Desember 2010
Tempo, 1991
Tempo, 1 Desember 2010

Seputar Sejarah

Nama : Merlina Agustina Orllanda
Npm : 180310080026/ Ilmu Sejarah


1. Omar Dani
Keinginan Soekarno untuk membalas serangan Belanda dalam upaya pembebasan Irian Barat mendorong dilantiknya Omar Dani sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Adapun alasan lainnya berkaitan dengan peremajaan AURI (saat itu Omar Dani berusia 38 tahun). Ketika itu ia menggantikan jabatan Suryadarma yang dijadikan penasihat militer Presiden. (Anwar, 2004 :114). Sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani bekerja sebagai penyiar bahasa Inggris di Kemetrian Penerangan dan RRI Jakarta sejak tahun 1946-1847.
Pernyataan diatas didukung pula oleh pendapat Ricklefs, Omar Dhani adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (1962-1965). Ia menggantikan Jabatan Staf Angkatan Laksamana Udara Surjadi Suryadarma pada tahun 1962 yang dianggap tidak berhasil memberikan bantuan kekuatan udara yang cukup memadai. Sehingga Sukarno mengantikannya dengan Marsekal Madya Udara Omar Dhani, yang pada mulanya dipandang tidak begitu dekat dengan Presiden. (2008: 561).
Pada bulan Mei 1964, Marsekal Udara Omar Dhani mendapat tugas untuk memimpin Komando Siaga (Koga) konfrontasi Indonesia-Malaysia. Atas perintah Sukarno, Omar Dhani pergi ke Cina pada tanggal 16 dan 19 September. Omar Dhani diutus untuk membicarakan mengenai senjata-senjata yang ditawarkan oleh Cina. Padahal saat itu Nasution merupakan Menteri Pertahanan.
Omar Dhani merupakan Sukarnois sejati, namun ia dicurigai sebagai bagian dari perwira-perwira angkatan Udara yang terlibat dalam gerakan G30 September. (Sundhaussen, 1986:349). Adanya Tentara-tentara tokoh (PKI) yang bertugas memimpin pemuda-pemuda komunis yang dilatih dipangkalan udara Halim memperkuat dugaan keterlibatannya dengan pemberontakan G30S/PKI. (Sundhaussen, 1986:350). Apalagi saat itu Landasan Halim Perdana Kusuma dijadi yang dijadikan sebagai tempat latihan gerwani onderbow PKI berada di bawah wewenangnya. Pada tanggal 30 September ,malam hari, satu battalion pengawal istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung (sebelumnya dari Divisi Diponegoro), satu batalion dari Divisi Diponegoro, satu battalion dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari pemuda rakyat PKI meninggalkan pangkalan udara Halim. Hal ini semakin dipertegas dengan adanya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Kolonel untung dengan jumlah anggota dewan 45 orang, yang 22 diantaranya adalah perwira dan salah satunya adalah Omar Dhani. (Sundhaussen, 1986:346). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKI mendapat dukungan dari Omar Dhani yang telah memberikan pangkalan udara Halim sebagai markas besar mereka dan dia pada saat itu Omar Dani juga hadir disana (Ricklefs,2008: 582). Walaupun ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Soeharto, 1965 Omar Dhani pada tanggal 2 Oktober menyatakan bahwa Angkatan Udara sama sekali tidak terlibat dalam gerakan 30 September, dan tidak tahu menahu mengenai Dewan Revolusi. (Sundhaussen, 1986:375). Untuk menghindari tekanan Soeharto, pada pertengahan Soekarno menugaskan Omar Dhani keluar negeri agar ia jauh dari Soeharto. Hal tersebut tetap tidak dapat menyembunyikan kebenaran, bahwa Panglima AURI tersebut terlibat dalam kudeta Untung, sehingga Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada tanggal 24 November, kemudian jabatannya digantikan pula oleh seorang Sukarnois yang bernama Marsekal Madya Sri Muljono. (Sundhaussen, 1986:388). Dengan adanya berbagai kesaksian dalam beberapa pemeriksaan pengadilan oleh Mahmillub Subandrio dan Omar Dhani divonis berturut-turut pada Oktober dan Desember 1966 dan dianggap sebagai orang-orang yang harus dibersihkan pada masa Orde Baru.

2. Soebandrio
Dr Soebandrio merupakan mantan Waperdam (Sulastomo, 1989:100), yang dikenal rakyat sebagai ketua BPI (Badan Pusat Intelejen) memperoleh gelar sebagai durno. (Sulastomo. 1989:51). Dalam menelusuri perjalanan karirnya, maka Subandrio dikenal sebagai tokoh politik yang pernah disebut-sebut sebagai orang kedua Republik Indonesia pada zaman Pra Orde Baru (Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus 6). Subandrio pernah menempuh pendidikan GHS (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta dan menjadi anggota PSI (Partai Sosialis Indonesia). Setelah menjabat sebagai Sekjen Kementrian Penerangan, kemudian dia diangkat sebagai Kepala Perwakilan RI di Inggris (1947), duta besar Republik Indonesia di Inggris (1947). Sekembalinya ke Indonesia, ia pun menjadi anggota PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada tanggal 9 Juli diumumkan suatu kabinet baru bernama “Kabinet Kerja” dengan Soekarno sebagai perdana mentri dan Djuanda sebagai “mentri utama”. Sementara Leiman, Chairul Saleh dan Subandrio tetap berada dalam inti kabinet, Idlim Chalid tidak masuk, tetapi tokoh NU lainnya menjadi mentri agama. Sukarno menjadikan Subandrio Menteri. Ketika Sukarno hendak melakukan reshuffle kabinet, maka nama Subandrio dijadikan sebagai kandidat untuk menggantikan Menteri Djuanda yang saat itu keluar dari kabinet. Subandrio juga mendukung Soekarno untuk menganjurkan suatu sistem kepartaian nasakom. (Sundhaussen, 1986:314). Selain itu untuk memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi, Sukarno juga menunjuk Subandrio. (Anwar, 2004 :171).
Peran Subandrio dalam kegiatan ekonomi terwujud lewat nota ekonomi “ Manifes Ekonomi” yang program kerjanya berbentuk makalah, adapun Manifes Ekonomi yang disebut Sukarno sebagai “Deklarasi Ekonomi”, yakni :
1. Perlunya lebih mengakui kedudukan dan peranan swasta dalam rangka kegiatan ekonomi Indonesia.
2. Perlu adanya debirokratisasi.
3. Perlu adanya desentralisasi dalam manajemen. (Anwar, 2004 :232).
New York Time pernah menulis karangan tentang Subandrio yang berjudul “Valuable Indonesian” Orang Indonesia yang fasih bicara” atau “rad van tong” (dalam bahasa Belanda). Hal ini berkaitan dengan lidah Subandrio yang berhasil membuatnya mencapai kedudukan tinggi di angkasa yakni menjadi Laksamana Muda Udara. (Anwar, 2004 :101). Menlu Subandrio pernah menjadi anggota Staf Operasi Komando Pembebasan Irian Barat dengan diberi pangkat Laksamana Muda Udara (tituler). (Anwar, 2004 :101).
Selain itu, Subandrio juga pernah mengeluarkan pendapatnya mengenai konspirasi antara tokoh oposisi seperti Sjahrir, Hatta, dan Roem tatkala mereka menghadiri upacara pembakaran mayat (Palembon) ayah Anak Agung Gde Agung di Gianyar. Dengan adanya alasan ini ditujukan untuk menahan Sjahrir dan kawan-kawan. (Anwar, 2004 :106).
Pada bulan Juli 1960, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet, terutama Subandrio yang dituduh telah menghina Cina dan terhadap pihak tentara yang masih belum menumpas habis kaum pemberontak PRRI. Akan tetapi, hubungan dengan pihak pemberontak Brunai segera dimonopoli oleh Badan Pusat Intelijen Indonesia yang dipimpin oleh Subandrio (Ricklefs,2008: 565). Hal ini diperkuat oleh kesaksian Tentara-tentara tokoh (PKI) yang bertugas memimpin pemuda-pemuda komunis yang dilatih dipangkalan udara Halim, mengatakan bahwa pada 19 Februari 1966 bahwa keyakinannya sendiri mengenai adanya Dewan Jenderal itu didasari atas informasi yang diperoleh dari BPI, Organisasi Intel yang dipimpin Subandrio, dari sumber-sumber intel Angkatan Darat, dan dari pihak kejaksaan. (Sundhaussen, 1986:350).
Adanya persekutuan Jakarta Beijing yang diresmikan pada bulan Januari 1965; ketika Indonesia resmi keluar dari dari PBB setelah Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap. Pada saat itu, Subandrio mengadakan kunjungan ke Cina untuk memperkokoh persahabatan. Sebagai mentri Luar Negeri dan wakil perdana mentri (1957-1966), Ia menganjurkan “poros Jakarta Pnompenh- Hanoi- Peking- Pyongyang”, yang dijadikan pola politik luar negeri saat itu (Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus 6).
Subandrio dianggap sebagai tokoh yang terlibat pristiwa G30S/ PKI dan meninggalnya Djuanda November 1963. Karena tidak ada lagi moderat yang disegani dalam kabinet, maka tiga serangkai, Subandrio, Chairul Saleh, Leimena mengambil alih kepemimpinan. Subandrio memimpin kekuasaan secara dominan, kemudian ia bersekutu dengan PKI. Dan derdasarkan isi Dekrit No I, mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia (Dr Subandrio memimpin). (Sulastomo. 1989:36).
Subandrio ingin memantapkan kedudukannya sebagai pengganti Soekarno. Pada tanggal 26 Mei Subandrio memperlihatkan sebuah dokumen kepada Soekarno yang kemudian dikenal dengan “Surat Gilchrist”. Adapun dokumen ini merupakan konsep telegram yang ditulis oleh Duta Besar Inggris Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London. Isinya menyiratkan semasam “operasi” sedang direncanakan oleh Dubes Inggris dan Dubes Amerika. Dari dokumen itu menjelaskan bahwa dari tentara setempat juga ikut terlibat didalamnya. Diketahui bahwa pada tahun 1963 gedung Kedutaan Luar Negeri diobrak abrik oleh Demonstran Komunis , sehingga alat-alat tulis itu jatuh ketangan tangan orang Komunis, dan sampai akhirnya dipungut oleh agen agen BPI dan jatuhlah ke tangan Subandrio yang cinta kekuasaan.
Soekarno menafsir Gilchrist : bahwa nekolim merencanakan membunuh dia, Subandrio, dan Yangi. Apabila rencana gagal, maka akan menyerang Indonesia, dengan bantuan kaki tangan setempat. (Sundhaussen, 1986:353). Maka dari itu Sukarno memanggil semua Angkatan ke Istana seperti : Ahmad Yani, Panglima Angkatan Laut Martadinata, Kepala Kepolisian Sutjipto, Sri Muljono sebagai wakili Omar Dhani yang sedang berada di Cina, dan Subandrio. Pertemuan di Istana tersebut ditujukan untuk mencari jawaban mengenai keterlibatan tentara dalam negeri. (Sundhaussen, 1986:352).
Saat itu Ahmad Yani menyatakan, bahwa memang ada sebuah badan yang merupakan Dewan Jabatan dan Pangkatan Perwira Tertinggi (Wanjabti) dan fungsinya semata. Namun hal demikian hanya semata untuk bermusyawarah untuk membahas mengenai kenaikan pangkat dan penugasan para Jenderal dan Kolonel. (Sundhaussen, 1986:352).
Subandrio berpendapat bahwa terdapat hubungan BPS daan Partai Murba dengan CIA. (Sundhaussen, 1986:359). Maka dari itu pertemuan di Istana tersebut diberitahukan Subandrio kepada pihak PKI, ia menyatakan dihadapan anggota PKI bahwa Sukarno sudah mempunyai bahan bukti tentang adanya sutau gerakan “Kontra Revolusi”. Adapun tujuan Subandrio untuk mendapatkan kekuasaan dan membuat perpecahan dikalangan pemerintahan. Sehingga kebencian datang dari pimpinan-pimpinan PKI terhadapnya.
Dengan kekuasaan Supersemar yang diperoleh, Soeharto dan pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin dihadapan Sukarno. Pada 12 Maret, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 10 januari 1966, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang dimotori oleh KAMI dengan mengajukan tiga tuntutan rakyat (TRITURA).
1. Bubarkan PKI.
2. Turunkan harga/ perbaiki ekonomi.
3. Retool Kabinet Dwikora.
Krisis nasional tidak dapat diatasi, tuntutan mahasiswa terhadap PKI tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pada masa itu, sehingga aksi dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dilanjutkan oleh KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) yang pada masa itu mengobrak-abrik Departemen Luar Negeri sebagai tempat kedudukan Menteri Subandrio. (Notosusanto, Nugroho, 1984:128).
Pada tanggal 18 Maret, Subandrio, Chairul Saleh Iman Syafei dan sebelas menteri kabinet lainnya ditahan, salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada 1968. (Ricklefs,2008: 598). Kesaksian dalam beberapa pemeriksaan pengadilan oleh Mahmillub menuduh Sukarno terlibat dalam usaha kudeta 1965. Sementara itu, Subandrio dan Omar Dhani divonis mati berturut-turut pada Oktober dan Desember 1966 (Ricklefs,2008: 604). Namun, setelah itu, bersama Soebandrio ia mendapat grasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995 dan dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995. Atau dengan bahasa lainnya, pada masa Pemerintahan Soehartoia diadili atas tuduhan tidak loyal dan dinyatakan bersalah. (Sundhaussen, 1986:93).
3. PRRI/Permesta
Pemerintahan Sukarno dengan berbagai kabinet yang dibentuk ternyata tidak mampu membendung adanya berbagai pergolakan. Pergolakan di berbagai daerah untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat, misal timbul PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. (Sulastomo. 1989:111). Bagi Sukarno goncangan demikian ditujukan untuk mengorganisasikan huru hara agar persahabatan Cina dan Indonesia rusak, selain itu Sukarno menyadari ketidakstabilan yang ada bertujuan untuk menggulingkan kedudukannya. (Sundhaussen, 1986:314).
PRRI/ Permesta adalah pemberontakan yang melibatkan kelompok militer. (Sulastomo. 1989:106). Adapun lahirnya pemberontakan ini diawali dengan reuni bekas anggota Divisi Banteng di Padang pada Nopember 1956. Dengan demikian lahirlah Dewan Benteng yang bertujuan untuk melaksanakan Pembangunan Daerah. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember ketua “Dewan Benteng” Komandan Resimen Infanteri 4 Tentara dan Teritorium I/Bukit Barisan, Letnan Kolonel Achmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Muljoharjo.Hal serupa dilakukan oleh Simbolon di Medan, dan pada 15-17 Januari 1957 dibentuk “Dewan Revolusi Garuda” di Sumatera Selatan. Kemudian diikuti dengan berdirinya Dewan Hasanuddin di Ujung Pandang, Dewan Cendrawasih di Ambon, dan Dewan Manguni di Manado.
Pada 2 Maret 1957 di Sulawesi dewan-dewan ini memproklamasikan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Dengan pembentukan dewan-dewan seperti Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni dan pengambilan kekuasaan setempat demikianlah yang menimbulkan pemberontakan PRRI dan Permesta. (Kartasasmita, dkk.1995). Pemberontakan yang terjadi ditengah-tengah pergolakan politik ibukota, ketidakstabilaan pemerintahan, masalah korupsi, serta perdebatan-perdebatan konstituante dan pertentangan rakyat dalam menghadapi Konsepsi Presiden. (Kartasasmita, dkk.1995).
Pada 4 dan 9 Februari 1958 diadakan pertemuan antara perutusan dewan-dewan se Indonesia (Sumatera dan Sulawesi) yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dari keadaan sulit yang dihadapi negara, bahkan membicarakan juga mengenai pembentukan pemerintah baru. Pada perkembangannya terjadi pertentangan yang melahirkan tiga golongan yaitu : golongan yang mendukung Kolonel Ahmad Husein, golongan yang menentang kebijaksanaan ketua Dewan Benteng, dan golongan yang bermaksud melakukan koreksi terhadap cara perjuangan yang selama ini ditempuh oleh dewan; golongan ini dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Kaharudin Datuk Rangkayo Basa dan Mayor Nur Matias (Komandan Batalyon 140). (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 120,121,122).
Perjuangan Dewan Daerah ini mendapat dukungan dari Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Pada 9 Januari 1958 diadakan pertemuan di Sungai Daerah Sumatera Barat, pertemuan ini dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis, selain itu dari pihak sipil hadir : M. Natsir, Sjarif Usman, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap. Pertemuan itu bertujuan untuk pembentukan pemerintah baru. (Kartasasmita, dkk.1995).
Pada 10 Februari 1958 Dewan Benteng mengeluarkan ultimatum.
• Dalam waktu 5x24 jam Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dan pejabat presiden.
• Presiden atau pejabat presiden memberikan tugas kepada Drs. Moh.Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk zaken kabinet dari tokoh-tokoh yang jujur, berwibawa dan cakap, dan bebas dari anasir anti-Tuhan.
• Meminta kepada Moh.Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk bersedia menolong negara.
Ultimatum tersebut ditolak pemerintah karena dianggap melanggar wewenang dan mengambil tindakan terhadap perwiran yang terlibat. KSAD memecat Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Letnan Kolonel A. Husein, dan Letnan Kolonel Sumual. Jenderal Mayor A.H Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) dan menempatkan seluruh dinas dan jawatan langsung di bawah KSAD. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 120,121,122). Dengan penolakan dari pemerintah tersebut maka meletuslah PRRI yang kemudian diikuti oleh Permesta.

PRRI
Sebab pembentukan PRRI karena ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap pusat. Kekecewaan pemerintah daerah ini disebabkan oleh tidak seimbangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal sumbangan untuk ekspor dari daeraah sangatlah besar, selain itu gerakan ini menuntut otonomi daerah atau upaya untuk melepaskan diri dari pusat. (Sudiyono, 2004:338). Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Indonesia Republik Indonesia) dengan Mr. Sjairuddin Prawinegara (Masyumi) sebagai perdana menterinya. (Notosusanto, Nugroho, 1984:85). Pendapat diatas disempurnakan pula oleh pernyataan, bahwa “Ketegangan antara pemerintah pusat dan dewan daerah mendorong Letnan Kolonel A. Husein untuk mengumumkan “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 120,121,122).
Adapun tokoh-tokoh PRRI tampaknya sangat mengandalkan bantuan Barat untuk membendung Komunisme. Terdapat informasi bahwa sebelum pecah perang Saudara tokoh-tokoh PRRI bertemu dengan agen-agen CIA (Central Intelligence Agency). (Anwar, 2004 :97). Modal tokoh-tokoh PRRI hanyalah kepercayaan bahwa mereka ada di pihak yang benar, Sukarno di pihak yang batil, sehingga perjuangan PRRI akan menang. Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengungkapkan “Tuhan ada di pihak kami”. God is on our side. (Anwar, 2004 :70).
Bukti lain, ialah dengan diperoleh informasi bahwa bekas Kolonel Dahlan Djambek pernah mengirimkan surat kepada Kolonel Suryosupeno. Adapun isi surat tersebut ialah keberatan untuk menyatakan setia kepada UUD, 45, terutama terhadap Manipol Usdek Bung Karno. Sebagai seorang Islam pendirian tersebut merupakan pernyataan untuk setia kepada Tuhan dan tidak setia kepada manusia sebab perbuatan demikian adalah “syirik”. Sehingga Djambek lebih memilih ditangkap oleh APRI dan diberi hukuman oleh Mahkamah Pengadilan. (Anwar, 2004 :69).
Untuk menumpas pemberontakan PRRI pemerintah melancarkan operasi gabungan yang dibagi-bagi dalam :
1. Operasi Tegas
 Dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution.
 Dilaksanakan untuk daerah Riau Daratan.
 Ditujukan untuk menumpas PRRI di daerah Riau Daratan dengan sasaran pokok menduduki Pekanbaru.
 Operasi ini berhasil menguasai Pekanbaru (menyelamatkan kilang minyak Caltex), menutup kemungkinan perembesan pemberontakan ke luar negeri melalui Riau. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 122).
 Menurut Ginandjar Kartasasmita, dkk Kota Pekanbaru behasil dikuasai pada tanggal 12 Maret 1958. (1995). Selanjutnya pada 14 Maret 1958 Riau bisa diduduki pemerintah. (Notosusanto, Nugroho, 1984:83).
2. Operasi Saptamarga
 Dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Ginting.
 Dilaksanakan untuk daerah Medan/Sumatera Utara.
 Ditujukan untuk menghadapi kekuatan pasukan PRRI di Sumatera Utara terutama yang berkedudukan di Tapanuli.
 Pasukan Mayor Malawi berhasil menduduki Tarutung pada tanggal 27 April 1958.
 Pasukan Batalyon 332/Siliwangi berhasil menduduki Padangsidempuan. Pada 5 Mei 1958 TNI sampai di Bukit Tinggi.
 Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara diamankan oleh RTO-01/Siliwangi. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 123-124).
3. Operasi 17 Agustus
 Dipimpin oleh Kolonel A.Yani.
 Sasaran ditujukan untuk merebut Bukit Tinggi.
 Pada 18 April 1958, Batalyon 438 dan Kompi RPKAD berhasil merebut Indarung dan membuka jalan ke Solok.
 Pada 29 April 1958 Solok dikuasai oleh Batalyon 509.
 Pada 3 Mei 1958 Padang Panjang diduduki.
 Pada 4 Mei 1958 Bukit Tinggi diikuasai oleh Pasukan Mayor Raja Syahnan yang bergerak dari Medan. Pendapat lainnya ialah, sebelum sampai ke Riau operasi ini diterapkan di Bukit tinggi yang berhasil diduduki pemerintah pada tanggal 4 Mei 1958. (Notosusanto, Nugroho, 1984:83).
 Dengan didudukinya Payakumbuh pada tanggal 26 Mei 1958, maka secara fisik kekuatan PRRI berhasil dilumpuhkan. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 124-127).
 Ginadjar Kartasasmita, dkk berpendapat bahwa Padang dikuasai oleh Angkatan Perang pada tanggal 17 April 1958. (1995).
4. Operasi Sadar
 Dipimpin oleh Letnan Kolonel dr. Ibnu Sutowo
 Tujuannya untuk menumpas PRRI dan membendung pembrebesan PRRI dari Sumatera Tengah, mengamankan obyek vital seperti kilang minyak, mengadakan pembersihan dalam tubuh TT II dan Pemerintah Daerah terhadap anasir-anasir PRRI.
 Operasi ini berhasil menyelamatkan Sumatera Selatan dari pengaruh Pemberontakan PRRI. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 127-128).
Adapun penyebab kegagalan pemberontakan PRRI yaitu :
1. Tidak adanya persiapan yang cukup dibidang militer.
2. Tidak dilakukannya persiapan untuk kemungkinan kudeta di Jawa sebagai pusat kekuasaan:
3. Tidak adanya leadership, dalam arti tidak ada tokoh yang merupakan tokoh Nomor Satu;
4. Tidak adanya perahasiaan mutlak di pihak pemberontak tentang apa yang hendak dilakukan, malah kaum pemberontak mencari publikasi seluas-luasnya tentang apa yang mereka kerjakan. (Anwar, 2004 :200).
Selain itu, sebab dari dalam yang mengakibatkan berantak nya PRRI ialah diproklamasikannya “Republik Persatuan Indonesia (RPI) di Bonjol pada tanggal 7 Februari 1960” yang menggabungkan pasukan PRRI dengan Darul Islam (DI) di Aceh dan Sulawesi Selatan. (Anwar, 2004 :97).
Sejak meletusnya PRRI, maka sampai Agustus 1961 telah jatuh korban sejumlah 10.159 orang, di antaranya 2.499 orang TNI, 247 orang polisi, 956 orang OPR 2.499, dan 5.592 orang rakyat. Selain itu, telah luka 4.098 orang TNI, 519 orang polisi, 3.834 orang OPR, serta 2.472 orang rakyat. Sementara di pihak lawan telah tewas 22.174 orang, luka 4.360 orang, ditawan 8.072 orang, dan yang kembali ke pangkuan RI 123.917 orang dengan seluruhnya 39.000 pucuk senjata. (Anwar, 2004 :68).
Menurut Ginadjar Kartasasmita, dkk, Pimpinan PRRI akhirnya menyerah satu per satu. Tanggal 29 Mei 1961 Achmad Husein secara resmi melaporkan diri dengan pasukannya, kemudian disusul oleh tokoh PRRI lainnya baik dari kalangan sipil, maupun militer. (1995).
PERMESTA
Pada tanggal 2 Maret 1957 berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh tokoh sipil dan militer di kantor Gubernur Makasar. Pertemuan tersebut menghasilkan “Piagam Perjuangan Rakyat Semesta” (Permesta) yang berada di bawah pimpinan TT VII Letnan Kolonel HNV. Sumual. Permesta menjalin hubungan dengan Dewan Benteng di Sumatera Tengah dan mengadakan persiapan untuk melakukan pemberontakan. Permesta menguasai daerah dari Palu di Sulawesi Tengah sampai Manado di Sulawesi Utara. (Sudiyono, 2004:338).
Menurut Ginadjar Kartasasmita, dkk : Kolonel DJ Somba (Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah), menyatakan dirinya putus hubungan dengan Pemerintah Pusat dan mengeluarkan pendapat yang mendukung PRRI, hal ini membuat ia dipecat dengan tidak hormat. (1995). Pada tanggal 2 Maret 1957, panglima untuk Indonesia Timur, Letnan Kolonel H.N.V Samual, mengumumkan keadaan darurat perang diseluruh wilayahnya dari markas besarnya di Makassar (Ricklef,2008: 531).
Pada bulan September dan Oktober 1957, Kolonel Simbolon dan para pembengkak militer lainnya di Sumatera, Kolonel Sumual dari gerakan Permesta mengadakan beberapa pertemuan di Sumatera guna mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mereka (Ricklef,1993: 540). Tujuan mereka meliputi tiga sasaran yaitu diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilh seorang presiden baru guna mengakhiri kegiatan-kegiatan pro-PKI Sukarno, digantinya Nasution dan stafnya dipusat, serta dilarang PKI.
Pembunuhan terhadap Wakil Perdana Menteri J. Warouw di Minahasa Selatan menimbulkan dua golongan yakni “ golongan Selatan” di bawah Ventje Sumual yang menjadi KASAD Revolusioner dan “golongan Utara” di bawah Somba. Pada 1 Nopember 1960 Alex Kawilarang mengambil alih seluruh komando perang di daerah Permesta dan pada Maret 1961 Ventje Sumual diipecat, kemudian diadakan reorganisasi dalam Angkatan Perang Revolusioner. (Anwar, 2004 :139).
Sejak tahun 1960 diadakan pendekatan dari Jakarta terhadap pimpinan Permesta agar dilaksanakan penyelesaian secara damai, selanjutnya pada tahun 1961 terdapat penyesuaian pikiran dengan ditandatanganinya naskah penyelesaian masalah Permesta antara Somba dan Pangdam Kodam XIII/Merdeka yang dikenal sebagai peristiwa Malenos 4 April 1961; (dekat Amurang). Kemudian diadakan inspeksi oleh Deputy MKN Hidayat pada 14 April di Woloan (dekat Tomohon) terhadap pasukan Permesta dan pada 12 Mei 1961 MKN Nasution juga melakukan inspeksi di Papakelan (dekat Tondano). (Anwar, 2004 :139).
Permesta diduga mendapat bantuan dari petualang asing, hal ini terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope, warga negara Amerika Serkat (di Ambon, pada tanggal 18 Mei 1958). (Sudiyono, 2004:338).
Para pemimpin yang menentang Permesta adalah: Nani Wartabone, Kapten Frans Karangan, Inspektur Polisi Sueb, dan Inspektur Polisi Syukur. Maka dari itu, untuk mengatasi Permesta maka diadakan Operasi Insyaf oleh TNI di bawah pimpinan Kapten Frans Karangan dan Brimob di bawah pimpinan Polisi Sued Daeng Passang serta Ajun Inspektur Syukur yang bergerak dari Tawaeli serta residen dari Wartabone yang ditujukan untuk menumpas Permesta yang berada di daerah Donggala dan Palu (Sulawesi Tengah). Pada 29 Maret 1958 Donggala direbut, pada tanggal 1 April 1958 Palu dikuasai, pada tanggal 18 April 1958 Parigi berhasil direbut kembali, dan Gorontalo yang berhasil direbut oleh Residen Wartabone dengan menggunakan Pasukan Rimba. Sumber lain menyatakan, bahwa diadakan Operasi Saptamarga dan Operasi Mena, namun sebelumnya Operasi Insaf dipimpin oleh Kolonel Yonosewoyo. Operasi Insaf ini memiliki (sasaran yang hendak dicapai ialah mengamankan daerah Sulawesi Tengah, Palu merupakan pusat kekuatan Permesta). (Notosusanto, Nugroho, 1984:86).
Selain itu untuk melakukan penumpasan terhadap Pemberontakan Permesta, TNI melakukan operasi gabungan yang dinamakan operasi merdeka, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Roekmito Hendraningrat, pelaksanaan operasi gabungan ini terdiri atas : Operasi Saptamarga I yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono dengan sasaran Sulawesi Tengah. Operasi ini diterapkan di Donggala, Palu, Kwali, dan Tamboto dengan tujuan memutuskan hubungan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. (Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Indonesia, 2000: 128). Pada saat itu, pihak pemberontak sedang kehabisan amunisi dan perbekalan lainnya. Untuk mengahadapi aksi Permesta dilancarkan operasi Sapta Marga pada bulan April (Poesponogoro,1993:281).
Dalam versi lain, Ginadjar Kartasasmita, dkk (1995) membagi Operasi Merdeka menjadi beberapa bagian :
1. Operasi Saptamarga I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soemarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Tengah dan Utara.
2. Operasi Saptamarga II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Agus Prasmono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara dan Selatan.
3. Operasi Saptamarga III di bawah pimpin oleh Letnan Kolonel Magenda dengan daerah sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
4. Operasi Saptamarga IV di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukmito Hendradiningrat dengan daerah sasaran Sulawesi Utara.
5. Operasi Mena I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dengan daerah sasaran Jailolo.
6. Operasi Mena II di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKO Hunholz, untuk merebut lapangan udara Morotai di sebelah Utara Halmahera.
Adanya proklamasi RPI membawa perpecahan dan disintegrasi di kalangan Permesta. Tidak adanya koordinasi mendorong Permesta untuk memisahkan diri dari RPI di Sumatera. Hal ini juga menyebabkan kedudukan Permesta menjadi sulit, karena senjata yang dimiliki hanya 10% dan mengalami kekurangan mesiu. Permesta hanya bertahan 3 tahun dengan 30 batalyon infanteri dalam daaerah yang lebar 30 km dan panjang 90 km. Di antaranya 15 batalyon adalah regular. (Anwar, 2004 :139).Pada bulan Februari-April 1961, beberapa gerombolan Permesta menyerah di Sulawesi Utara. (Poesponogoro,1993: 282). Permesta ini berhasil dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. (Sudiyono, 2004:338).
Di Cipayung tokoh-tokoh PRRI-Permesta berada di bawah wewenang Presiden untuk menentukan nasib mereka, di kota mana mereka dizinkan tinggal. Yang jelas mereka tidak dibolehkan lagi bekerja pada jawatan pemerintahan. (Anwar, 2004 :119). Pada bulan Februari-April 1961, beberapa gerombolan Permesta menyerah di Sulawesi Utara. (Poesponogoro,1993: Pada 5 Oktober 1961 pemberontakan PRRI dan Permesta selesai, sejak saat itu Sukarno memberikan amnesti dan abolisi. (Anwar, 2004 :97).
4. Bulog-Dolog
Bulog adalah (Badan Urusan Logistik), dibentuk pada tahun 1966 dan menangani terutama urusan beras (Ricklefs, 2008: 604). Pimpinan organisasi ini terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputy Administrasi dan Keuangan, Deputi Pengadaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengembangan sistem logistik dan Depot Logistik di daerah. Depot Logistik dibentuk di tiap Propinsi atau Daerah Tingkat 1 merupakan instansi vertikal dari Bulog dan jika diperlukan didaerah Tingkat II atau Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Depot. Pada masa pemerintahan Orde Baru Bulog di pimpin oleh Ahmad Tirto Sudiro dan Bustanil Arifin. (Stanley, 2005:61).
Pada masa pemerintahan Soeharto, negara mengalami bisnis militer dimana dana keuangan negara diperoleh dari dua BUMN diantaranya Pertamina dan Bulog. (Stanley, 2005:61). Hal ini didukung oleh Robinson yang menganggap kedua perusahaan negara tersebut sebagai sumber utama bagi terbentuknya apa yang disebut sebagai : “Beureaucratic Capitalism” Orde Baru. (Stanley, 2005:62). Sehingga, wajar saja apabila Pejabat Militer yang ditempatkan pada kedua perusahaan tersebut yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai pemilik peran sentral dalam membangun struktur kekuasaan Orde Baru. (Stanley, 2005:62).
Dalam pengertiannya, Bulog merupakan suatu lembaga non- Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gula, gandum dan bahan poko lainnya (Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus, 3). Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilitasan harga baik produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi Bulog bertugas untuk menyelenggarakan pengaduan, penyebaran, penyimpanan, mengkoordinasikan penjualan dan memelihara penyangga (bufferstock) secara nasional. Bulog sebagai Badan usaha logistik yang menyimpan persediaan beras. di Era jatuhnya Rezim Soeharto pada 1997/1998 Bulog mulai menipis, karena laju inflansi nampak tinggi 12,76%, pada 1997/1998 mencapai 28,73%. (Aritonang, 1999:48).
Sedangkan Dolog merupakan Depot Logistik yang menjadi Kepanjangan tangan dari Badan Usaha Logistik (Bulog). Organisasi ini memiliki tugas umum dalam pemerintahan dan pembangunan dibidang logistik yang meliputi pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga, dan jasa logistik sesuai dengan perundang-undangan. Pengendalian yang dilakukan Dolog hanya terhadap harga gabah karena hingga saat ini hanya mengurusi masalah beras.

5. Memerangi Hiper-Inflansi
Inflansi dapat diartikan sebagai perkembangan dalam perekonomian. Inflansi ditandai dengan meningkatnya harga, gaji, dan pemintaan tenaga kerja yang melebihi penawaran, dimana jumlah uang yang beredar sangat meningkat (Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus 6). Pada umumnya, Inflansi selalu ditandai dengan peningkatan harga secara cepat, peningkatan daya beli para penerima gaji serta sangat merugikan pemberi gaji.
Sementara itu Hyper inflantion diartikan sebagai terjadinya inflansi lebih dari 50%. Di Indonesia Hiper- iflansi pernah terjadi pada tahun 1957, 1961-1968 (Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus 6). Kekacauan ekonomi mulai terjadi, sehubung dengan masa demokrasi terpimpin. Dalam rangka mengendalikan inflansi, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%, semua nilai uang kertas Rp. 500,00 dan Rp. 1.000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, deposit-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan. Sementara itu, ketika perekonomian terperosok kedalam hiper-inflansi yang permanen (yang masih tetap di sekitar 100% per tahun mulai akhir tahun 1961 sampai tahun 1964) dan bangsa Indonesia hanyut kedalam radikalisme dan ketika pihak militer menjadi semakin tergantung kepada Uni Soviet dan PKI berkembang dengan pesat, maka Amerika semakin cemas akan kehilangan pengaruhnya di Indonesia (Ricklefs,2008: 562). Setelah mengadakan penyelidikan dan perundingan, maka pada bulan Mei 1963 pemerintah Indonesia mengumumkan diambilnya langsung langkah penting yang baru. Pada tanggal 1 Mei 1963, undang-undang darurat perang dicabut, dan pada 26 Mei dimumkan mengenai pengurangan-pengurangan drastis terhadap anggaran belanja (termasuk anggaran militer), pengawasan yang ketat terhadap kredit, kenaikan harga, pelaksanaan suatu develuasi de facto dan peningkatan dua kali lipat gaji pegawai negeri.
Pada awal zaman Orde Baru, program pemerintahan semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional utama berupa usaha memberantas inflansi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat (Poesponogoro, 1993: 430). Kenaikan harga pada awal tahun 1966 menunjukkan tingkat inflansi sekitar 650% setahun mengakibatkan pemerintahan tidak mungkin melakukan pembangunan dengan segera, namun harus melakukan stabilitas (pengendalian inflansi) dan rehabilitasi (rehabiltasi secara fisik daripada sarana-prasarana, rehabiltasi ekspor, rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan) ekonomi terlebih dahulu.
Sementara itu, laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada krediatornya yang komunis menggambarkan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim baru ini. Inflansi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi daripada angka di tahun 1955 dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1962 (dan 1,8 kali dari persediaan total uang). (Ricklefs,2008: 603). Pada waktu itu, Indonesia memiliki hutang sebesar 2,3 milyar dan wajib dibayar pada tahun 1967 dengan jumlah keseluruhan ditambah tungkatan sebesar 500 juta dollar.
Menurut Poesponogoro, MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut disebabkan oleh tindak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijaksanaan ekonomi, kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik, dan pemikiran yang rasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dikesampingkan. Melihat keadaan tersebut, maka MPRS mengadakan stabilitas dan rehabilitas dengan mengeluarkan ketetapan No.XXIII/ MPRS/ 1966 tentang pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi strategi yang tepat untuk mananggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi sejak tahun 1955. (Poesponogoro,1993: 431). Dengan ketetapan tersebut, maka pemerintah harus mengadakan pembaharuan yaitu dari ekonomi terpimpin ke arah demokrasi ekonomi. Selanjutnya MPRS menggariskan tiga macam program yang dikerjakan secara bertahap yaitu program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitas, dan program pembangunan. Khusus pada program stabilitas dan rehabilitas ( program yang pendek) dilakukanlah pengendalian inflansi, rehabilitas kebutuhan pangan, rehabilitas prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan pangan.
Dalam hal ini pemerintah berupaya mengadakan pembangunan pada bidang pertanian. Hal ini ditujukan untuk menetapkan kemampuan swasembada di bidang pangan. Alasannya untuk mencapai landasan masyarakat yang adil dan makmur menyiapkan struktur ekonomi yang seimbang, struktur ekonomi yang kuat dan didukung oleh bidang pertanian yang tangguh. Upaya ini dijadikan sebagai bagian dari pembangunan agar hiper-inflansi bisa diatas saat itu. Maka dari itu pada masa Orde Baru diadakan Repelita, dan program pertanian dijadikan bagian program jangka panjang, sehingga terus dilanjutkan dari repelitaI.II. dan III. .(Radik, 1982:130).
Selain itu, dalam hal ini dilakukanlah sejumlah usaha untuk melakukan penekanan terhadap Hiperi- flansi, Pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yaitu: bidang keuangan (moneter) yaitu penekanan inflansi dan peningkatan nilai rupiah. Selanjutnya lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada pengusaan yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini perlu diselenggarakan debirokratisasi dari pengawasan dan decontrol manajemen perusahaan-perusahaan negara. Dan terakhir Pemerintah menetapkan bahwa penentuan harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara diserahkan sepenuhnya bertanggungjawab pimpinan perusahaan negara, kecuali minyak bumi dan listrik. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, khusunya dibidang sandang dan pangan.
Menurut Poesponogoro, berdasarkan kebijakan diatas, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memuat pokok-pokok usaha pada Peraturan 3 Oktober 1966 yaitu anggaran belanja yang berimbang (balanced budget) untuk meniadakan salah satu sebab bagi inflansi yaitu defisit dalam anggaran belanja, pengekangan ekspansi kredit untuk usaha-usaha produktif khusunya dibidang pangan, eksport, sarana dan industri, penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri (reschenduling) dan usaha mendapatkan kredit baru, dan penanaman modal asing guna membuka kesempatan pada luar negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Disamping itu, pemerintah juga melakukan beberapa tindakan lainnya yaitu mengadakan operasi pajak terutama di kota-kota besar, penghemat di bidang pengeluaran pemerintahan khususnya pengeluaran konsumtif rutin, kredit bank dibatasi dan kredit impor dihapuskan.
Laju inflansi berhasil ditekan dari 650% pada tahun 1966 manjadi 120% pada tahun 1967 masih menunjukkan angka yang tinggi dan merupakan faktor penyebab terjadinya kenaikan harga (Poesponogoro,1993: 437). Sehingga dapat dikatakan menjelang akhir tahun 1967 terjadi gangguan terhadap stabilitas ekonomi yang disebabkan kurangnya hasil gandum. Bahkan pada tahun 1967 inflansi melampaui lebih kurang dari 120%. (Radik, 1982:127). Walau demikian krisis yang dihadapi Internasional tidak begitu dirasakan Indonesia. Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 1968, ketika itu laju inflansi berhasil ditekan menjadi 85,5%, karena saat itu pemerintah menggunakan ukuran angka indeks 62 jenis barang-barang kebutuhan.(Radik, 1982:127).
Dalam hal pangan, maka diadakan pembangunan dalam bidang pertanian. Kenaikan produksi beras pada tahun 1982 adalah 23 juta ton. Hal ini diupayakan untuk memperkokoh persediaan stock beras, dan pelaksanaan impor yang ditujukan untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan negara sahabat untuk menambah devisa negara. Pada masa Orde Baru keadaan ekonomi nasional boleh dikatakan memiliki ketahanan terhadap gejolak dan goncangan internasional. Indonesia telah memiliki landasan yang cukup untuk tumbuh berkembang mengandalkan kemampuan dalam negeri. .(Radik, 1982:127).
Dalam memerangi hiper-inflansi, maka pada masa Orde Baru diadakan upaya untuk menstabilitaskan perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan berbagai pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan devisa. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan devisa saat itu ialah :
1. Ekspor barang diluar minyak harus dikembangkan dengan memperbaiki mutu yang lebih sesuai dengan permintaan pasar, seperti meningkatkan efisiensi produksi sehingga harganya mampu bersaing.
2. Kebijakan imbal beli (counter purchase).
3. Menangguhkan dan mengendalikan pelaksanaan impor barang yang tidak esensial seperti makanan, minuman, buah-buahan, minuman keras, tepung tapioka, kacang tanah dan sebagainya. .(Radik, 1982:130).
Dengan langkah-langkah diatas maka hiper-inflansi bisa diatasi. Sehingga stabilitas ekonomi bisa disiasati. Pada dasarnya upaya yang dilakukan pada masa Orde Baru ditujukan untuk pembangunan. Sehingga boleh ada anggapan bahwa Soeharto merupakan bapak pembangunan. Indonesia tidak merasakan goncangan ekonomi dunia, inflansi yang ada dapat diatas dengan berbagai program kerja ekonomi, walau akhirnya Indonesia pun harus merasakan krisis, yang kemudian diikuti runtuhnya Rezimnya Soeharto pada 1997/1998.
Saat ini keadaan krisis yang dilalui Indonesia tidak kalah hebatnya dengan masa sebelumnya. Pasca Soeharto, Indonesia mengalami empat kali pergantian pemimpin, namun wajah ekonomi negeri kita sangat memprihatinkan. Hal inilah yang mendorong pesatnya kriminalitas, bahkan kebobrokan moral bangsa ini disebabkan pula oleh kehidupan ekonomi yang minim. Kelaparan atau lazim disebut urusan perut mampu mendorong seseorang melakukan apa saja. Sehingga fenomena korup semakin merajalela, Indonesia adalah negara terkorup. Kepentingan politik yang diutamakan, dan hasil ekonomi entah masuk kemana. Apabila bangsa ini terus statis dengan keadaan demikian, kita hanya tinggal penunggu penjajahan secara langsung episode berikutnya, walaupun saat ini negara kita sudah dijajah secara tidak langsung, tapi kita tidak melihatnya, justru menikmati keadaan ini. Pada akhirnya identitas Indonesia menjadi terkikis, yang ada hanyalah kemerosotan moral bangsa, dan kemelaratan bangsa.
Daftar Pustaka
Anwar, Rosihan. 2004. Soekarno, Tentara, PKI (Segitiga Kekusaan Sebelum Prahara Politik
1961-1965). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Aritonang, Diro. 1999. Runtuhnya Rezim Dari Pada Soeharto.
Pustaka Hidayah. Bandung.
Cribb, Robert. 2000. Pembantaian PKI Di Jawa Dan Bali (1965-1966); The IndSSSonesian Killings.
Yogyakarta : Mata Bangsa
Ensiklopedi Indonesia, edisi khusus 6.
Jakarta: Ichtiar Baru.
Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jilid 2). 2004. Jakarta : PT Delta Pamungkas.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Jilid 2). 2000. Jakarta : Markas Besar Tentara Republik
Indonesia. Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Republik Indonesia.
Ginandjar Kartasasmita,dkk. 1995. 3O Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960.
Jakarta :Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Notosusanto, Nugroho (ed). 1984. Pejuang dan Prajurit.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Anggota IKAPI
Poesponogoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional
Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Radik Utoyo, dkk. 1982. Dwi Windu Orde Baru (Memperingati Genap 16 Tahun Perjuangan
Orde Baru). Jakarta Selatan. Badan Penyelenggara Dwi Windu Orde Baru.
Ricklefs,M.C.1998. Sejarah Indonesia Modern.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ricklefs,M.C.2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.
Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Sundahaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI.
Jakarta : LP3ES.
Sulastomo. 1989. Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966.
Jakarta. CV. Haji Masa Agung.
Stanley. 2005. Warisan Orde Baru.
Jakarta : Institusi Studi Arus Informasi Bekerja Sama Dengan Universitas Melbourne dan Aussaid

Tipe Sejarah Lokal

Tugas 3 Kamis, 30 September 2010


Oleh : kelompok 4
1. Merlina Agustina Orllanda (18031008002)

 Abdulah, Taufik (ed). 2005. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Sejarah lokal (daerah) merupakan sejarah dari daerah daerah-daerah administratif. Sejarah lokal dapat pula dikatakan sebagai pelengkap dari sejarah nasional, akan tetapi sejarah lokal itu tergantung dari pembatasan ruang lingkup geografisnya. Hal ini bertujuan untuk menghadapkan kita kepada manusia secara langsung dan intim. Sehingga sejarah lokal harus mempunyai otonomi untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi sejarah nasional untuk lebih idealistis lagi. Selain itu mempelajari sejarah lokal berperan untuk memperdalam pengetahuan tentang manusia. Hal ini karena sasaran sejarah lokal merupakan ruang lingkup geografi yang tentunya akan berkaitan erat dengan sejarah sosial. Maka dari itu sejarah lokal harus memperhitungkan peranan, jaringan, bergantung pada aktor sosial, semua dilihat dari hubungan sebab-akibat dan kerangka sosial kultural sebagai peristiwa.

Untuk memahami sejarah lokal, maka terlebih dahulu harus mengetahui tipe-tipe dari sejarah lokal. Adapun tipe sejarah lokal dan contoh bukunya adalah sebagai berikut :
1. Tipe Sejarah Lokal Tradisional (naratif), berkaitan dengan historiografi tradisional yang
difokuskan pada sekitar keraton.
 Florida, Nancy. ”Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang”.
Yogyakarta : Bentang Budaya
(oleh : Eva Wati)
 Dalam buku ”Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang” ini menggunakan sumber berupa babad, yaitu Babad Jaka Tingkir. Jaka Tingkir merupakan tokoh penting dalam sejarah Jawa. Kisah – kisah hidup dan kejayaan petualangannya cukup luas dalam arsip – arsip kesastraan Jawa. Dimana kisahnya menduduki tempat yang paling menonjol dalam tradisi – tradisi lisan yang telah mewarnai kesadaran kesejarahan Jawa.
Jaka Tingkir dalam tradisi kesejarahan memiliki prilaku prihatin, pembuangan, buaya – buaya yang merangsek, banteng yang mengamuk, daun sirih yang mematikan, serta Kerajaan Pajang di Jawa Tengah yang telah ia dirikan. Pajang terletak beberapa kilometer di sebelah barat kota Surakarta saat ini. Kerajaan Islam yang pertama di pedalaman Jawa. Kerajaan Pajang didirikan dan mengenyam masa keemasan yang singkat pada paruh kedua abad keenam belas. Setelah kedua orang tua Mas Krebet meninggal, ia dibesarkan oleh seorang Janda yang bernama Ni Ageng Tingkir yang tinggal di Desa kecil Tingkir, di Lereng Gunung dekat Salatiga, karenanya ia diberikan nama Jaka Tingkir. Laku prihatin yang dijalankan atas saran ibunya, kemudian Jaka Tingkir berguru pada Ki Ageng Sela (seorang Kiai di suatu desa kecil yang terletak di Tenggara Demak ). Kiai tersebut merupakan Guru Agama Islam sekaligus leluhur langsung dari Dinasti Mataram. Kiai tersebut menyarankan Jaka Tingkir untuk mengabdi pada Kerajaan Demak karena ia yakin bahwa Jaka Tingkir kelak menjadi Raja. Sebelum berangkat menuju ke Demak, Jaka Tingkir kembali ke rumah untuk berpamitan dengan ibu angkatnya dan membantu ibunya menyiangi rumput di Sawah. Saat itulah muncul seorang yang tak dikenal, yaitu Sunan Kalijaga. Ia memberikan saran kepada Jaka Tingkir untuk meninggalkan pekerjaan rendah yang dianggap tidak sesuai dengan martabat seorang calon Raja.
Jaka Tingkir pun berangkat ke Demak untuk kemudian diterima sebagai Abdi Kerajaan melalui koneksi ibu angkatnya. Setelah itu, ia pun naik pangkat. Kemudian Jaka Tingkir pun menjadi panglima pasukan elite Sultan Trenggana. Tak lama kemudian Sultan tersebut menunjuk Jaka Tingkir untuk menguji para pelamar yang ingin menjadi bagian dari anggota pasukan elite. Salah seorang bernama Dhadhungawuk yang bertampang buruk dan menyeramkan memberanikan diri maju untuk diuji. Di lain pihak, Jaka Tingkir merasa muak dengan tampang sang pelamar, seperti menusuknya dengan sadak ( tusuk konde/dalam penggunaan modern, gulungan daun sirih ). Kemudian Dhadhungawuk tewas. Disertai dengan perintah Tingkir, tubuh Dhadhungawuk dicincang oleh para pengawal. Hal tersebut segera diketahui oleh Sultan Trenggana. Sultan tersebut merasa takut ketika berita kekejaman itu sampai ke telinganya. Jaka Tingkir pun dilucuti dari segala jabatannya dan dibuang dari Negerinya. Setelah masa sulit yang dilalui Jaka Tingkir, akhirnya ia pun bergabung dengan jaringan Para Kiai Jawa Tengah bagian Selatan ( yang pernah berhubungan dengan mendiang ayahnya). Atas saran mereka, dia memutuskan untuk kembali ke Demak dan meraih kembali gelar Sultan. Dalam perjalanannya ke Utara dengan rakit di Bengawan Solo, akhirnya ia berhasil mengalahkan pertarungan dengan Raja Buaya beserta bala tentaranya di tempat yang dekat kota Surakarta saat ini. Karena hal tersebutlah, buaya – buaya itu menjadi tunduk kepada JakaTingkir dan membawanya sampai di tempat dekat istana Pesanggrahan Sultan yang ada di Timur, ibu kota Demak. Berdasarkan teks dari tradisi yang dominan, Tingkir menggunakan muslihat licik untuk meraih kembali posisinya di istana. Dengan azimat yang diperoleh dari salah satu Kiai, Tingkir pun membuat gila salah seekor Banteng dan dia giring agar menyerang Pesanggrahan. Para prajurit Sultan tak ada yang berhasil menghadapi serudukan sang Banteng. Hanya Jaka Tingkir lah yang mampu menyelamatkan Sultan dari serangan Banteng tersebut (dengan diam – diam, ia mengambil azimat dari mulut banteng). Tak lama, Sultan pun mengangkat Jaka Tingkir sebagai Adipati untuk wilayah Pajang serta memberikan anaknya dipersunting sebagai ucapan terima kasihnya. Hanya sepeninggal Sultan Trenggana lah, Sang Adipati Pajang ini menundukkan diri sebagai penguasa seluruh Jawa. Tak lama kemudian kekuasaan yang baru diraih tersebut ditentang oleh seorang keturunan Demak. Meskipun demikian, pihak Pajang lah yang memenangkan perang dengan mendapat dukungan dari Lingkaran Kecil Abdi yang setia (juga dengan menggunakan muslihat licik). Hal menonjol dari para abdi tersebut adalah Ki Ageng Pemanahan (Cucu Ki Ageng Sela ) dan Puteranya, Lor ing Pasar. Kemudian Sultan Pajang (yaitu mantan Jaka Tingkir) memberikan sepenggal ”Hutan Mataram” kepada Pemanahan untuk kemudian dijadikan tempat berkuasanya sebagai Ki Ageng Mataram. Putra Mataram (Lor ing Pasar) diangkat sebagai anak oleh mantan Jaka Tingkir. Pada saat dewasa, anak tersebut dikenal sebagai Panembahan Senapati yang nantinya menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul ( makhluk halus penguasa Laut Selatan). Akhirnya, ia membentuk Kerajaan Mataram dan mengakhiri hegemoni Pajang. Mantan Jaka Tingkir (Sang Adipati Pajang ) wafat sebagai orang yang gagal dan putus asa. Anak kandungnya menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Pajang, yang mana kedudukannya itu berada di bawah kekuasaan (hegemoni) Mataram. Demikian Cerita mengenai Jaka Tingkir. Adapun kelemahan dari Jaka Tingkir yang dikisahkan dalam tradisi dominan tersebut adalah bila berhadapan dengan perempuan cantik, sehingga bisa jadi ia wafat karena hal tersebut.
Dari penjelasan di atas, maka babad Jaka Tingkir digolongkan dalam jenis sejarah lokal Tradisional. Dimana dijelaskan terdapat unsur mitos di dalamnya yang berfungsi untuk legitimasi kekuasaan yang difokuskan sekitar Kerajaan Pajang dan Demak. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai Jaka Tingkir yang ingin membela Kerajaan yang diwariskan ayahnya dan ingin merebut kembali haknya dengan motivasi dari Sunan Kalijaga. Hal tersebut digolongkan dalam sejarah lokal Dilentatis yang terus berkembang hingga kini.
 Maria, Siti (ed). 1992. Babad Panjalu (proyek penelitian).
Jakarta : Depdikbud
(oleh :Merlina)
 “Babad Panjalu” merupakan karya sastra sejarah yang berasal dari Jawa Barat. Di dalam buku “Babad Panjalu” yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini menceritakan kisah berdirinya Negeri Panjalu dan menggambarkan silsilah dari penguasanya (terutama mengenai para bupati yang pernah memimpin Panjalu). Hal ini terlihat pada permulaan babad yang menggambarkan penemuan warisan pusaka oleh keturunan dari Bupati Panjalu terdahulu. Di dalam babad dipaparkan bahwa Bupati Panjalu yang dimaksud adalah bupati yang diperkirakan meninggal pada usia 100 tahun (sekitar tahun 1851). Selain itu dijelaskan bahwa nama keturunan bupati yang kelak menyalin naskah babad ini bernama Prajadinata (yang menjadi kemudian menjadi lurah di Mawarah). Adapun isi buku yang ditinggalkan memuat tentang asal usul telaga Lengkong yang ditujukan agar sejarah tersebut dapat ditularkan kepada keturunan mendatang. Dengan demikian maka Prajadinata akhirnya selesai melakukan penyalinan naskah pada tanggal 10 Juli 1905 dan kemudian mendapat penghargaan dari Sri Maharaja pada 14 Desember 1905. Dari hasil bacaan yang diperoleh, maka “Babad Panjalu” ini diawali dengan kisah mengenai kepemimpinan seorang bupati pertama yang memimpin Panjalu. Adapun bupati yang begitu diagungkan oleh rakyatnya tersebut ialah Prabu Boros Ngora. Prabu Boros Ngora merupakan pemimpin Panjalu yang disebut melanjutkan tahta ayahnya. Sedangkan Negeri Panjalu disebut sebagai pusaka yang diwariskan terhadap Prabu Boros Ngora. Dibawah kepemimpinan Prabu Boros Ngora, Negeri Panjalu menjadi kaya raya, subur tanpa ada kekurangan. Hal ini karena semua keinginan rakyat dapat terpenuhi pada masa itu. Selain itu Prabu Boros Ngora digambarkan sebagai sosok pemimpin yang baik hati, tidak pernah mencela pekerjaan rakyatnya. Sehingga sangat diharapkan oleh penyalin naskah Panjalu (keturunan bupati) agar kemurahan hati dan watak dari sang Prabu ini dapat dikenal sampai keanak cucunya. Terciptanya kemakmuran Panjalu pada masa kepemimpinan Prabu Boros Ngora dapat dilukiskan dengan keberadaan telaga luas yang bernama Lengkong. Adapun telaga tersebut diperkirakan memiliki luas 140 bata atau 14 m2 pada masa itu. Dengan adanya Situ Lengkong, maka terdapat pula Nusa (pulau) ditengahnya. Dengan adanya Nusa maka terdapat pula jembatan Cukang Padung yang berperan untuk menghubungkan orang-orang agar dapat menuju Nusa. Adanya dua lokasi berupa Lengkong dan Nusa diatas merupakan wujud dari kekayaan Negeri Panjalu saat itu. Hal ini karena keberadaan Lengkong saat itu identik dengan banyak ikan didalamnya, dan Nusa sendiri berisikan hasil alam yang melimpah ruah seperti tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dan buah-buahan (Mangga dan sebagainya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Nusa dan Lengkong merupakan peninggalan Panjalu yang sampai saat ini masih bisa dijumpai oleh keturunan pemimpin Panjalu. Prabu Boros Ngora adalah pemimpin rakyat Panjalu dan sosok ayah penyayang bagi kedua puteranya. Kedua pangeran yang dimaksud adalah Raden Aria Kuning (putera sulung) dan Raden Aria Kencana (putera bungsu). Adapun Raden Aria Kencana sangat menyukai bercocok tanam, sehingga di Panjalu ditemukan Nusa Pakel yang dikenal sebagai tempat rekreasi. Pada masa dulu, tempat ini dikenal sebagai tempat pangeran bungsu menanam buah-buahan seperti Mangga. Pada suatu hari, Prabu Boros Ngora merasa dirinya sudah cukup umur untuk memimpin Panjalu. Maka dari itu sang bupati ingin beristirahat dari kedudukannya. Prabu Boros Ngora berniat untuk menyerahkan tahta kepemimpin kepada putera sulungnya. Saat itu diadakan musyawarah dengan Patih, Sesepuh dan rakyat Panjalu. Adapun hasil musyawarah sepakat untuk menuruti keinginan Prabu Boros Ngora. Hal ini karena penghuni Panjalu sangat menghormati keputusan Prabu Boros Ngora yang dianggap telah banyak berjasa dalam memimpin Negeri dan rakyat Panjalu. Singkat cerita, akhirnya dilantik lah Raden Aria Kuning sebagai pemimpin Panjalu yang menggantikan tahta Prabu Boros Ngora. Pada pergantian tersebut diserahkanlah pusaka berupa sebilah pedang, kain cita, lonceng, emas, uang dan Negeri Panjalu yang kaya raya. Harapan dari penyerahan tersebut agar amanah yang diberikan dapat dirawat dan diturunkan kepada anak cucu kelak. Peresmian diadakan pada hari Senin, dan pada hari Kamisnya Prabu Boros Ngora melaksanakan pindah ke Jampang. Raden Aria Kencana ikut dibawa pindah ke Jampang, hal ini berkaitan dengan kepribadiannya yang kreatif dan suka bertani. Sehingga diharapkan agar dapat mengolah dan membuka Negeri Jampang. Pada kenyataannya kedatangan pasukan dari Panjalu ini disambut dengan suka cita di Jampang. Sepeninggalan Prabu Boros Ngora ke Jampang, maka Raden Aria Kuning akhirnya mengemban amanah yang telah diberikan kepadanya. Kepemimpinannya membawa Negeri Panjalu menjadi negeri yang lebih makmur dari sebelumnya. Hal ini karena Raden Aria Kuning memimpin secara adil tanpa pilih kasih. Sosok Raden Aria merupakan pemimpin yang tidak membedakan rakyat. Dengan demikian, maka rakyat yang dipimpinnya hidup secara rukun, kaya raya dan banyak harta benda. Suatu ketika Raden Aria Kuning berniat untuk menguras Situ Lengkong. Sebagai seorang anak yang menghormati ayahnya maka Raden Aria tidak berani melaksanakan keinginannya tanpa memperoleh izin dari sang ayah. Maka itu akhirnya Raden Aria mengutus Ki Buni Sakti untuk menyampaikan keinginan tersebut kepada Prabu Boros Ngora yang ada di Jampang. Setelah amanah disampaikan akhirnya Prabu Boros Ngora menyetujui keinginan putera sulungnya tersebut, akan tetapi ia berpesan belum tentu bisa menghadiri acara pengurasan Situ Lengkong Tersebut. Prabu Boros Ngora memberikan pesan bahwa ia akan mengutus Raden Aria Kencana apabila ia berhalangan hadir ke Panjalu. Apa yang dipesankan dari Jampang akhirnya disampaikan Ki Buni Sakti kepada Raden Aria Kuning. Pada saat itu Raden Aria Kuning terlihat tidak sabar dan agak kurang sopan kepada Ki Buni Sakti yang umurnya lebih tua. Dalam diri pemimpin muda itu hanyalah ketergesaan dan keinginan untuk menguras Lengkong. Sementara di Jampang, telah disiapkan pasukan untuk mengiringi Raden Aria Kencana untuk menghadiri acara pengurasan Lengkong. Saat itu Raden Aria didampingi oleh dua panglima perang yaitu Kodal dan Kojal. Sebelum berangkat Prabu Boros Ngora berpesan kepada putera bungsunya agar dapat menjaga sikap ketika di Panjalu, mampu menghormati Raden Aria Kuning sebagai Bupati Panjalu, maka itu diharapkan agar dapat membantu dan tidak mengecewakan. Sebelum pasukan Aria Kencana tiba di Panjalu kegiatan untuk menguras Situ Lengkong telah dilaksanakan terlebih dahulu. Tiga malam sudah rakyat dikerahkan untuk membersihkan Lengkong. Sebenarnya dalam hati Raden Aria Kuning merasa cemas, hal ini karena ia terlalu diburu waktu dalam menunggu kedatangan adiknya dan ia merasa takut kalau Raden Aria Kencana nantinya merasa sakit hati. Saat rombongan dari Jampang tiba di Panjalu dan saat Raden Aria Kencana berhadapan dengan Raden Aria Kuning timbul suasana tidak enak. Disatu sisi Raden Aria Kuning berusaha menghindar karena malu dan tidak enak hati, namun sikap tersebut justru menimbulkan salah tafsir dari Raden Aria Kencana. Saat itu Raden Aria Kencana merasa bahwa kehadirannya dan rombongan dari Jampang sama sekali tidak dihargai. Alasannya bukan hanya karena pengurasan Lengkong yang dilakukan lebih dulu, akan tetapi juga saat pasukan dari Jampang tiba di Panjalu merasa tidak mendapat sambutan, malah rakyat yang ada sibuk dengan menangkap ikan dan urusan sendiri. Tidak mungkin berharap untuk disambut dan dihormati, Raden Aria Kencana malah merasa terhina saat melihat fenomena rakyat Panjalu yang tidak mampu lagi untuk menutupi rasa malu (hanya karena ikan yang diperebutkan lupa akan tradisi dalam menyambut bangsawan). Selain itu, hal yang paling membuat Raden Aria Kencana naik pitam ketika mendapat sikap dingin dari kakaknya. Ia merasa bahwa kedatangannya dari Jampang untuk memenuhi utusan ayahnya agar dapat membantu kegiatan di Panjalu, namun dengan perlakuan yang ia terima dan rasa dalam hatinya membuat Raden Aria Kencana tidak dibutuhkan. Sehingga ia pun tidak sudi untuk mengalah, hati dan jiwa sang pangeran telah dipenuhi emosi. Maka dari itu akhirnya Raden Aria Kencana menanjak bukit, menurut isi buku “Babad Panjalu” ketika itu Aria Kencana membongkar tanah dari bukit. Pada saat itu puncak bukit dikeduk dengan kedua tangannya sehingga air meluap dan memenuhi Situ Lengkong. Adapun keadaan disekitar pekerja yang akan menguras Lengkong menjadi kacau, suasana heboh dan air pun sampai ke kepala Prabu Anom Aria Kuning. Keadaan yang kacau akhirnya membuat Raden Aria Kuning mengutus Ki Buni Sakti untuk menyelidiki hal yang telah terjadi. Adapun hal yang dimaksud kalau tanggul yang dibuat jebol, maka dari itu Raden Aria meminta untuk dicari tahu apakah telah terjadi tanah longsor. Saat diselidiki, ternyata ditemui bendungan yang sudah rusak dan didekatnya ditemukan pula Raden Aria Kencana yang sedang duduk. Saat itu Raden Aria Kencana mengakui perbuatannya dan dengan lantangnya ia menyampaikan pesan kepada Ki Buni Sakti berupa tantangan kepada Raden Aria Kuning. Awalnya Ki Buni Sakti sudah menasehati bahwa perbuatan demikian adalah tidak baik, namun ternyata Raden Aria Kencana semakin manjadi dan menunjukan sifat egoisnya. Sekembalinya Ki Buni Sakti dari bendungan yang rusak, ia menyampaikan pesan yang diperolehnya dari Raden Aria Kencana. Saat itu Raden Aria Kuning tidak dapat lagi menahan kelakuan adiknya, dengan emosi yang tidak kalah dari Raden Aria Kencana akhirnya pemimpin Panjalu tersebut menanggapi niat berperang. Sebenarnya peperangan tersebut sudah dilarang oleh Kakek Den Patih, namun akhirnya perang saudara itu tetap berlangsung. Raden Aria Kencana seolah menantang, ia naik dan meluap-luap diatas bukit. Saat itu pasukan Jampang dan Panjalu bertempur satu sama lain. Adegan peperangan kakak adik ini perang menggambarkan peristiwa menusuk, menangkis, dan menyebabkan banyak sekali korban berguguran dalam peperangan ini. Adapun darah yang mengalir sudah tidak bisa dielakan lagi (adanya daerah Ranca Beureum merupakan tempat mengalirnya darah yang menjadi korban). Pada akhir perang terdapat pertarungan antara kedua putera Prabu Boros Ngora ini. Keduanya sama-sama hebat dan sama-sama tidak bisa terkalahkan. Peristiwa saling tusuk dan saling bunuh itu disaksikan banyak orang (baik rakyat Panjalu maupun rombongan dari Jampang). Keadaan demikian membuat Ki Buni Sakti pergi ke Jampang dan memberitahu keadaan sebenarnya kepada Prabu Boros Ngora. Prabu saat itu memanggil Raden Kampuh Jaya untuk menengahi konfik tersebut. Raden Kampuh Jaya dan Ki Buni Sakti kemudian pergi menuju Panjalu dengan amanah agar membawa pulang ke Jampang pihak yang kalah dan menetapkan yang menang untuk tinggal di Panjalu. Setiba di Panjalu Raden Kampuh Jaya akhirnya melaksanakan tugasnya. Ia menyelidiki asal terjadinya perang, selain itu Raden Kampuh Jaya mempertemukan Raden Aria Kencana dan Raden Aria Kuning untuk meminta alasan dan kejelasan dari masing-masing. Dari adanya pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pangeran ini sadar bahwa tindakan mereka adalah salah, mereka menunjukan penyesalan dan mengakui bahwa diri mereka telah dikuasai oleh emosi. Dengan demikian akhirnya Raden Kampuh Jaya memahami kejadian sebenarnya. Berdasarkan perintah Prabu Boros Ngora, maka Raden Aria Kencana yang kemudian ditetapkan sebagai Bupati Panjalu, sedangkan Raden Aria Kuning akan dibawa ke Jampang (hal ini karena pada perang pasukan Raden Aria Kuning yang paling banyak berguguran). Setelah Raden Aria Kencana diresmikan sebagai Pemimpin Panjalu yang baru, maka Raden Kampuh Jaya membawa Raden Aria Kuning untuk pulang ke Jampang. Raden Aria Kuning yang merasa bersalah dan tidak siap untuk bertemu sang ayah di Jampang tiba-tiba melarikan diri diperjalanan (diduga ia lari ke Sukapura dan kelak menjadi Bupati di Cilangkung). Setibanya di Jampang Raden Kampuh Jaya menyampaikan peristiwa yang terjadi diperjalanan, namun tanggapan dari Prabu Boros Ngora adalah pasrah. Saat itu ia menyerahkan keselamatan anak-anaknya kepada Yang Maha Kuasa. Di Negeri Panjalu, rakyat yang hidup dibawah pimpinan Raden Aria Kencana mengalami kemakmuran, namun demikian Prabu Boros Ngora merasa bahwa anak bungsunya tersebut masih memiliki sifat kekanak-kanakan, maka dari itu ia mengutus Raden Kampuh Jaya untuk tinggal bersama Raden Aria Kencana di Panjalu. Adapun keinginan Prabu Boros Ngora agar Raden Kampuh Jaya dapat membimbing Raden Aria Kencana sebagai pemimpin Panjalu. Dengan demikian maka nama Raden Kampuh Jaya diubah menjadi Raden Guru Haji. Nama pemberian Prabu Boros Ngora tersebut akhirnya memulai pengabdian Raden Guru Haji terhadap Raden Aria Kencana. Dibawah bimbingan Raden Kampuh Jaya, Raden Aria Kencana akhirnya berhasil memimpin Panjalu, namun sengat disayangkan dengan kekayaan yang melimpah ruah Raden Aria Kencana jadi lupa keimanan dan jadi tidak tahu tata hormat. Apabila pemimpinnya demikian, maka rakyatnya tidak akan jauh berbeda. Hal ini membuat Prabu Boros Ngora bersedih, ia menyesali keadaan anaknya yang tidak lagi sholeh. Bagi Prabu Boros Ngora harta dan kekayaan hanyalah penyakit yang membuat pikiran. Pada perkembangan Panjalu selanjutnya, sebelum Raden Aria Kencana meninggal, ia berpesan kepada patih untuk menyerahkan anak-anak dan mengurus, serta merawat harta kekayaan. Selain itu ia berpesan agar tahtanya diserahkan kepada Sanghyang Teko (anak pertamanya yang terkenal dengan nama Dalem Cilangkung) untuk diserahi Kabupaten. Pemimpin tersebut juga berpesan agar kelak dimakamkan disebelah Timur Perkampungan Munar (Perkuburan Nusa ini). Sepeninggalan sang ayah keadaan anak-anak yang ditinggalkan tidak memperdulikan orangtua yang baru wafat (mereka sibuk memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan). Namun demikian, berdasarkan amanah raja kepada Den Patih, maka tahta memimpin diserahkan kepada Dalem Cilangkung (pada masa kepemimpinanya rakyat dan pengawal patuh sehingga Panjalu makmur). Selain dari uraian diatas, maka silsilah pemimpin Panjalu berikutnya akan diteruskan oleh keberadaan Tumenggung yang mempunyai dua orang putera (Raden Dulang Kancana dan Raden Kadaliru). Saat Tumenggung ini ingin pensiun ia pun sama dengan pemimpin Panjalu sebelumnya, yaitu mengadakan musyawarah dengan sesepuh untuk menyerahkan tahta kepada puteranya. Adapun tahta kepemimpinan Panjalu akhirnya diserahkan kepada Raden Dulang Kencana dan tak lama kemudian ayah sang bupati akhirnya meninggal. Sepeninggalan ayahnya kedua kakak beradik yang ditinggalkan hidup rukun dan damai. Suatu ketika sang kakak berniat menyerahkan tahta kepada adiknya. Saat itu Raden Kadaliru tidak dapat menolak keinginan Sang Prabu. Seiring waktu yang berputar Raden Kadaliru akhirnya merasa untuk melepaskan jabatannya dan kemudian jabatan bupati digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Marta Badadahin (Den Marta Baya Tumenggung). Tak lama setelah penyerahan jabatan akhirnya Raden Kadaliru wafat. Kelanjutan dari kepemimpinan Panjalu kemudian digantikan oleh Raden Arya Nati Baya (Putera Den Marta Baya Tumenggung). Adapun Raden Arya Nati Baya memiliki dua orang putera yaitu Dalem Sumalah (putera sulung) dan Arya Sacanata. Ketika Raden Arya Nati Baya wafat maka Raden Dalem Sumalah diangkat sebagai pengganti ayahnya. Kepemimpinan Dalem Sumalah hanya berlangsung tiga tahun (setelah tiga tahun ia tiba-tiba wafat), maka dari itu akhirnya Arya Sacanata mengambilalih kepemimpinan Panjalu. Beralih dari Raden Arya Sacanata, maka tahta kemudian diserahkan kepada kemenakannya Raden Wira Baya (Putera Dalem Sumalah yang ketika ayahnya meninggal masih berusia kecil). Sementara Arya Sacanata akhirnya pergi ke Ganda Kerta suatu tempat pertapaan (didalam cerita babad sedikit disinggung bahwa disana tempat ditinggalkan puteranya yang masih kecil, yaitu Raden Wira Dipa).Dari masa ke masa Negeri Panjalu yang diceritakan selalu mengalami pergantian pemimpin yang mampu memberikan kemakmuran terhadap kehidupan rakyat. Hal ini juga terjadi ketika peralihan kepemimpinan dari Raden Wira Baya kepada puteranya Raden Wira Praja. Dalam kisah Panjalu digambarkan mengenai Den Wira Jaya Wira Dipa yang memiliki seorang putera bernama Cakranagara. Adapun Cakranagara adalah pemuda yang baik pekertinya, ia amat disukai oleh bupati saat itu. Sehingga ketika Raden Wira Praja wafat, maka Cakranagara diangkat menjadi bupati Panjalu. Suatu hari Panjalu digemparkan oleh keberadaan Harimau, untungnya hal tersebut bisa diatasi. Hal ini tentunya berkat Mas Warga Naya (Ki Malim;orang yang dapat menundukan hewan) dan Den Patih. Pemimpin Panjalu Den Tumenggung Cakranagara adalah pemimpin yang sangat rajin dan suka menuntut ilmu. Suatu hari ia pergi berkelana ke Cirebon. Tabiat baik dan rajin menuntut ilmu yang dimiliki Cakranagara membuat ia sangat disayangi Sultan Cirebon, maka dari itu akhirnya Cakranagara dinikahkan dengan Den Salengga Anom (kemenakan Sultan). Adapun pernikahan merupakan saran dari putera Sultan Cirebon yang bernama Demang Gajipura Sepuh. Setelah pernikahan maka pindahlah Den Tumenggung ke Panjalu. Di Panjalu Den Salengga Anom melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Barsalam (diperkirakan lahir 1765). Adapun nama merupakan akulturasi yang ada antara Cirebon dan Panjalu. Di usia 24 tahun anak tersebut diangkat menjadi bupati dan berganti nama menjadi Den Cakranagara Anom. Tidak lama kemudian pun, maka sang ayah akhirnya wafat. Pada tahun 1810 terdapat seseorang yang lama menjabat sebagai Tumenggung dan diduga menjadi bupati selama tiga puluh tahun. Ketika tahun 1819 bupati tersebut menerima pensiun. Sejak saat itu tidak ada lagi yang menggantikan untuk menjadi bupati. Hal ini membuat Panjalu menjadi distrik dan banyak yang pindah ke Galuh. Dengan demikian, maka wilayah Galuh menjadi sangat luas. Saat itu Panjalu dan Kawali adalah kawasan Galuh (hal ini sampai sekarang). Diperkirakan bupati terakhir dari Panjalu memegang masa pensiun selama tiga puluh tiga tahun. Bupati ini memiliki dua belas orang anak (ia merupakan ayah yang selalu memberi nasihat dan petuah kepada anaknya). Tak lama bupati meninggal, maka terdapat salah seorang anaknya yang kelak akan menjadi lurah (sekitar 1868). Dalam menjalankan tugasnya keturunan Bupati Panjalu ini menjabat selama tiga puluh delapan tahun (ia dikenal dengan Prajadinata). Dari adanya pusaka yang ditinggalkan akhirnya ia berusaha untuk mempelajari Bahasa Sunda (walau terkesan kasar dan jelek). Adapun tujuannya untuk menjelaskan kepada anak cucu kelak mengenai keberadaan tokoh-tokoh penguasa Panjalu dan kebenaran keberadaan desa Panjalu di masa lalu.
 Dari ringkasan isi buku diatas, maka buku ini digolongkan sebagai karya sejarah lokal yang bertipe sebagai sejarah lokal tradisional. Sebenarnya karya ini bisa dikatakan sebagai karya sastra sejarah atau dikenal dengan historiografi tradisional, hal ini karena Karya-karya sastra sejarah (historiografi tradisional) seperti babad, wawacan, carita, sajarah, dan lain-lain amatlah kaya dengan data yang secara implisit terkandung didalamnya, khususnya mengenai aspek sosio –kultural yang berlaku pada masa itu. (Herlina, 1998: 14). Didalam buku ini diceritakan mengenai kehidupan suatu daerah dengan keberadaan pemimpin. Buku ini menceritakan mengenai adanya pergantian pemimpin serta lika luku menjelang pergantian pemimpin. Atau lebih jelas digambarkan mengenai adanya pergantian tahta, baik itu secara damai dan adapula dengan menceritakan emosi. Selain raja/ bupati, pada buku ini juga dikisahkan mengenai kehidupan rakyat, bagaimana kebudayaa dan kehidupan sosialnya. Semua diuraikan dalam buku ini. Dikatakan sejarah lokal tradisional karena didalamnya menceritakan tentang suatu Negara, pemimpin, dan rakyat. Pusat penulisan difokuskan pada keraton atau kerajaan yang didalamnya terdapat beberapa uraian yang menggambarkan adanya legitimasi kekusaan. Hal demikianlaah identik dengan karya-karya tradisional. Dimana dalam ceritanya terdapat peristiwa masa lalu yang sifatnya masih alami/ tradisional (bisa dikatakan kuno atau terdapat pula unsur magis).
2. Tipe Sejarah Lokal Dilentatis (berkembang), didalamnya memuat kepentingan pendidikan (memupuk nasionalisme, cinta tanah air) yang terdapat ideologi untuk menggiring seseorang kepada kepentingan dan keinginan tertentu.
 Lubis, Nina H. 2001. “Konflik Elite Birokrasi; Biografi Politik R.A.A Martanagara”.
Bandung : Humaniora Utama Press
(oleh :merlina)
 Buku ini merupakan karya sejarah lokal. Hal tersebut karena pembahasan yang dilakukan penulis terbatas pada ruang lingkup yang difokuskan untuk Elite Birokrasi Kabupaten Bandung. Buku ini menguraikan mengenai awal berdirinya Kota Bandung dengan struktur pemerintahannya. Di dalam buku diceritakan mengenai keadaan Bandung dengan berbagai aspek didalamnya. Adapun aspek yang diuraikan mencakup keadaan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam buku ini kegiatan yang berhubungan dengan politik adalah hal yang paling dikemukakan. Dimana yang menjadi obyeknya ialah keberadaan sosok Bupati yang memimpin Kota Bandung. Pada masa Daendels (1808) pembagian wilayah di Priangan ditujukan untuk memilah daerah penghasil kopi. Dengan adanya pembagian tersebut tentunya akan memberikan keuntungan terhadap pihak kolonial. (Herlina, 2001:22). Adanya pembagian wilayah tentunya akan menunjukan peran dari keberadaan Bupati. Akan tetapi pada masa Dandel kedudukan Bupati tidak berperan besar sebagai pemimpin tradisional yang memegang kekuasaan. Hal ini karena sejak masa Hindia Belanda Bupati yang diangkat hanya menerima gaji dan diawasi oleh pemerintah pusat. (Herlina, 2001:3). Dengan dihapuskannya Preangerstelsel pada tanggal 1 Januari 1871 menyebabkan terjadinya Reorganisasi. Hal ini terlihat dengan terbaginya Priangan menjadi Sembilan affdeling yang tiap wilayahnya dipimpin oleh asisten residen. (Herlina, 2001:4). Akan tetapi diantara afdeling tersebut masih ada yang bersatu dengan kabupaten, dan ada yang berdiri sendiri. Bandung pada masa itu termasuk pada golongan pertama. (Herlina, 2001:4). Maka dari itu kedudukan Bupati di Bandung masih memegang peranan, walaupun saat itu bupati hanya dijadikan sebagai figure seremonial belaka. Pada buku ini dijelaskan mengenai struktur birokrasi pada pemerintahan kolonial yang didalamnya terdapat peran bupati. Pembahasan yang dituangkan oleh penulis kedalam buku ini berinti pada persaingan kaum Elite Birokrasi. Sebagai objek yang menjadi pusat pembahasannya ialah Bupati Raden Adipati Martanagara. Pada buku penulis menjelaskan riwayat hidup R.A.A Martanagara yang menjadi Bupati Bandung namun keturunan bangsawan Sumedang. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya percobaan pembunuhan terhadap R.A.A Martanagara sehari menjelang pelantikannya sebagai bupati. Adanya peristiwa tersebut merupakan gambaran adanya persaingan tidak sehat dikalangan elite birokrasi. Walaupun kedudukan bupati pada masa itu terbatas, akan tetapi jabatan tersebut masih sangat terhormat dikalangan masyarakat pribumi. Penulis menguraikan bahwa Bupati Bandung ke-9, Raden Adipati Kusumadilaga meninggal dunia sehingga kedudukan bupati diserahkan kepada R.A.A Martanagara. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. Sebut saja saat itu terdapat patih Raden Rangga Sumanagara yang diduga bersekongkol dengan pihak Belanda untuk menyingkirkan R.A.A Martanagara. (Herlina, 2001:117). Pasca kejadian itu R.A.A Martanagara melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keadaan. Sosok Martanagara merupakan bupati yang berperan dalam pembangunan Bandung. Sebagai Elite Birokrasi ia telah berjasa terhadap rakyatnya. Selain itu ia dikenal sebagai tokoh pembaharuan yang memajukan pendidikan perempuan dan anak-anak untuk masuk dalam pendidikan barat. (Herlina, 2001:119). Martanagara juga dikenal sebagai bupati yang memajukan birokrasi pemerintahan Bandung kearah legal-rasional-formal. Maka dari itu ia dijuluki sebagai pemimpin yang bersifat terbuka terhadap zaman. Adapun kemajuan yang diperolehnya tidak membuat ia lupa akan sikap-sikap tradisional. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mengabdi dan menaruh perhatian pada rakyatnya. (Herlina, 2001:120).
 Studi yang dikemukakan penulis menceritakan asal usul serta struktur yang berkaitan dengan pemerintahan Bandung serta peran Bupatinya. Walau demikian studi yang dikemukakan tentunya memiliki inti dari peristiwa tertentu. Adanya percobaan pembunuhan terhadap Martanagara merupakan hal inti pada buku ini. Dari situlah akan muncul berbagai uraian yang akan menjawab sebab permasalahan tertentu. Sikap Martanagara dalam menanggapi peristiwa didalamnya tentunya akan kita ambil sebagai bagian dari sejarah lokal dengan tipe dilentatis. Dimana ada pendidikan tertentu yang ingin dikembangkannya. Martanagara mencoba merespons peristiwa yang menimpanya dengan sisi positif. Dimana saat ia menjalankan pemerintahannya ia mengusahakan berbagai kemajuan. Hal ini menunjukan bahwa ia seorang yang tanggung jawab dan mampu mengemban tugas. Selain itu Martanagara menunjukan adanya sikap netral pada Sarekat Islam. Hal ini berkaitan dengan kedudukannya yang dekat dengan pemerintah kolonial. Apabila ingin mencari posisi aman, maka tindakan Martanagara tidak dapat disalahkan. Hal ini bisa dijadikan prinsip untuk maju. Namun bukan bearti Martanagara tidak cinta akan tanah air. Hal ini ia buktikan dengan tidak meninggalkan sikap tradisionalnya dan pengabdiannya terhadap rakyat.
3. Tipe Sejarah Lokal Educatif ; Inspiratif (naratif), tipe ini menimbulkan inspirasi yang lebih baik, nilai-nilai dalam kehidupan, pengaman (institusi, peristiwa yang sifatnya membanggakan daerah).
 Frederick, William H. 1989. Pandangan Dan Gejolak; Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946). (Terjemahan Oleh Hermawan).
Jakarta : Gramedia
(oleh : merlina)
 Buku yang berjudul “Pandangan dan Gejolak ini” merupakan karya dari seorang profesor sejarah di Ohio University , Amerika Serikat. Pengalaman William H Frederick dalam menyunting buku Pedoman Sejarah Indonesia; Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan, membuat ia melakukan penulisan kembali mengenai Sejarah Indonesia yang berjudul “Pandangan Dan Gejolak; Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)”. Adapun hasil karya yang diterbitkan dalam lima bahasa ini (Indonesia, Inggris, Perancis, Jepang, dan Belanda) merupakan wujud kontribusinya dalam melakukan penulisan mengenai sejarah lokal di Indonesia.
 Pada isi buku menceritakan mengenai keberadaan masyarakat Surabaya dengan struktur dan tatanan kehidupannya mulai dari masa kolonial hingga masa pergerakan. Pada pemaparan dijelaskan mengenai keberadaan kelas, golongan, peran pemuda, sistem ekonomi, pemerintahan, perebutan kekuasaan yang terlihat pada kedatangan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia dengan membonceng tentara Inggris. Seluruh aspek yang menyangkut tatanan kehidupan diuraikan pada buku ini, namun demikian diantara hal yang diuraikan respons masyarakat Surabaya atas kemerdekaan Indonesia lah yang merupakan bagian terpenting. Dimana semangat kemerdekaan yang ada kemudian akan terwujud pada peristiwa 10 Nopember yang sampai saat ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Adapun hal yang menjadikan semangat masyarakat Surabaya berkobar-kobar karena kaum terpelajar Surabaya menekankan bahwa tanggung jawab atas kemerdekaan itu sangatlah berat. (Frederick, 1989:234). Kaum terpelajar Surabaya yang dalam pembagian kelasnya disebut golongan priyayi (elite Indonesia) oleh masyarakat kampung ini menyatakan diri mereka sebagai pewaris posisi kewenangan, dan dalam kapasitas yang mereka miliki berharap agar peralihan menuju negara Indonesia seutuhnya dapat berjalan lancar. Apalagi mereka tidak menginginkan adanya penjajahan. Bukti dari ketidaksenangan masyarakat Surabaya atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada masa lalu adalah bentuk pemogokan dan protes penting yang terjadi pada tahun 1920,1921, 1923, 1925-1926. Pada masa itu terdapat golongan kampung Surabaya yang melawan perusahaan Belanda. Adapun golongan tersebut ada yang berprofesi sebagai buruh kereta api, kuli pelabuhan dan sebagainya. Bahkan pada tahun 1931 terjadi kerusuhan besar di kampung karena terdapat pertentangan dengan pemerintah. (Frederick, 1989:14). Dengan masuknya pendidikan barat sekitar tahun 1920-1930 an tentunya melahirkan golongan terpelajar pribumi. Pada tahun tersebut Surabaya dapat dikatakan sebagai pangkalan dari sejumlah besar kelompok pergerakan. Kaum pelajar pribumi yang mulai memiliki semangat nasionalisme mulai menyuarakan gagasan kemerdekaan dengan berbagai cara. (Frederick, 1989:51). Kemerdekaan yang telah diperoleh oleh Indonesia tidaklah diakui oleh Belanda. Hal ini karena Belanda memiliki NiCA (The Netherlands East Indies Civil Administration/ Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) yang dibentuk oleh Australia pada akhir tahun 1944. (Frederick, 1989:252). Bagi arek-arek Surabaya NICA merupakan alat yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan Belanda di tanah jajahan seperti semula. Namun demikian pribumi di Surabaya seolah pantang menyerah. Bahkan anak-anak kecil di Surabaya mulai memisahkan diri dari anak-anak Belanda. Di setiap sekolah yang ada di Surabaya anak-anak mulai ingin menunjukan adanya pertikaian satu sama lain. Pada tanggal 19 September 1945 berkibarnya bendera merah-putih biru milik Belanda memicu kemarahan pemuda Surabaya. Ketika itu terjadi peristiwa baku hantam yang dalam cerita revolusi Surabaya sejarah ini mendapatkan tempat terhormat. Adapun semangat nasionalisme yang ditunjukan oleh pemuda Surabaya ini kemudian terwujud dalam peristiwa 10 Nopember 1945. Peristiwa ini diawali oleh persekutuan antara pasukan Inggris-India serta pengikut Belanda yang mencapai penjara Kalisosok untuk menembaki orang Indonesia yang tak bersenjata. (Frederick, 1989:355). Adapun peristiwa berlangsung selama tiga minggu dan bersifat destruktif. (Frederick, 1989:356). Pada peristiwa ini banyak sekali menjatuhkan korban. Dari pihak Indonesia dalam laporan tercatat ada 430 korban. Sebenarnya pada peristiwa ini memakan ribuan korban, dari pihak Inggris saja tercatat 7500 korban luka dan 2500 orang tewas. Pada peristiwa ini secara teknis pihak sekutu dinyatakan menang, namun adanya pertempuran yang banyak memakan korban dari pihak Inggris membuat Inggris harus mempertimbangkan kembali kedudukan di Indonesia. Adanya pertempuran yang terjadi di Surabaya ini telah mengundang perhatian dunia karena peristiwa ini perjuangan Indonesia kemudian diinternasionalisasikan. Adanya pertahanan rakyat Surabaya merupakan wujud semangat kepahlawanan dengan yang menanamkan kekuatan emosional yang simbolik serta luar biasa. Penulis membuat buku ini karena peristiwa yang terjadi tentunya memberikan inspirasi dan menanamkan semangat kedaerahan yang mampu berkontribusi untuk nasional. Apalagi peristiwa yang teerjadi mampu mengundang perhatian dunia, maka wajar saja kalau tanggal 10 Nopember ditetapkan sebagai hari pahlawan. Hal itu untuk menghargai semangat perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan Indonesia. Buku ini kami golongkan ke dalam tipe sejarah lokal yang inspiratif dan edukatif karena isinya menunjukan semangat dan mengajarkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Dari buku ini kita dapat belajar kalau memperoleh kemerdekaan itu adalah beban yang amat berat maka itu harus dipertanggung jawabkan. Semangat kebangsaan yang terjadi secara lokal telah memberikan kontribusi yang besar. Adanya pendidikan untuk memegang teguh rasa tanggung jawab merupakan hikmah yang diambil pada peristiwa Surabaya.
4. Tipe Sejarah Lokal Kolonial, adapun tipe ini biasanya berisi mengenai peran kolonial yang tujuannya untuk melanggengkan kedudukan pemerintah kolonial di tanah jajahan (mentalitas).
 Mees, Fruis. Geschiedenis Van Java (Sejarah Jawa)
(oleh merlina dan asep rahmat)
 Arsip diatas dapat katakan sebagai sejarah kolonial. Hal ini karena isi dari arsip tersebut memuat tulisan yang berkaitan dengan pribumi. Dimana pada bab isi diceritakan mengenai ”Keadaan Politik disekitar Jawa pada 1530, Kedatangan Orang Belanda di Jawa 1596, Kekerabatan Orang Belanda Terhadap Jawa 1596-1602, dan terdapat pula mengenai ”Perseroan/Perdagangan/Serikat Dagang Hindia Timur 1610”. Arsip yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tersebut tentunya sudah memberikan kita gambaran bahwa penulisan tersebut ditujukan untuk memperkuat kedudukan pemerintah kolonial di tanah jajahan. Walaupun kita ketahui, bahwa sejarah kolonial itu memuat visi nerlandosentris yang memisahkan antara orang Eropa dan Pribumi, tapi kita tidak boleh lupa kalau didalamnya terdapat orang-orang pribumi yang terkadang ikut diceritakan apabila berkaitan dengan kepentingan penjajah. Dari sinilah kita akan melihat kalau ternyata studi sejarah kolonial itu bisa bersifat netral. Yang intinya bisa berperan untuk memisahkan barat dan timur, namun bisa pula menyatukan antara barat dan timur. Isi dari sejarah kolonial yang ditemukan sering memuat cerita-cerita mengenai peran kolonial yang seolah bersahabat dengan pribumi. Isi dari sejarah kolonial yang dapat kita tangkap tentunya akan memunculkan peran-peran dari orang Eropa. Hal ini karena adanya sejarah kolonial tentunya akan selalu memberikan manfaat sepihak saja. Yaitu kepada orang-orang Eropa.
 Raffles, Thomas Stamford.1982. “History Of Java”.
Kuala Lumpur : Oxford University
(oleh : asep rahmat)
 Selain dari arsip diatas, maka kami juga akan memberi contoh mengenai keberadaan buku ”History Of Java” yang ditulis oleh Letnan Gubernur Inggris di Nusantara (1811-1816). Buku ini merupakan buku terjemahan yang kami temukan diperpustakaan daerah. Adapun penulisan Raffles merupakan penulisan kolonial yang memuat visi Indonesia-sentris, dimana Rafles menceritakan mengenai keadaan pulau Jawa dengan keadaan geografis, sosio-kultur, ekonomi dan politik didalamnya. Pada penulisan Raffles bahkan menggunakan sumber lokal. Apabila kita kaitkan dengan pengertian sejarah kolonial, maka buku ini tidak memuat unsur nerlandosentrisnya. Akan tetapi, kita tidak boleh lupakan bahwa pada saat itu antara pihak Inggris dan Belanda melakukan persaingan untuk merebut daerah jajahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa tulisan Raffles adalah ungkapan kebencian terhadap Belanda. Dilain sisi adanya tulisan Raffles bisa kita lihat sebagai sarana untuk menarik perhatian pribumi agar pihak Inggris mendapat tempat dihati masyarakat. Kembali pada pengertian sejarah lokal kolonial itu sendiri. Hal ini karena sejarah lokal kolonial tentunya berperan untuk melanggengkan kedudukan pihak penjajah di daerah koloni.
5. Tipe Sejarah lokal kritis analitis, merupakan sejarah yang menggunakan pendekatan (struktural, modern).
 Contoh bukunya, adalah ;
 Lubis, Nina H, dkk. 2003. “Kota Bontang; Sejarah Sosial Ekonomi”.
Bandung : Satya Historika
(oleh : merlina)
 Buku yang berjudul “Kota Bontang; Sejarah Sosial Ekonomi” ini merupakan karya penelitian sejarah yang dapat digolongkan kedalam sejarah lokal. Hal ini karena pembahasan difokuskan pada ruang lingkup kota “Bontang” serta aspek yang terdapat didalamnya. Pada isi buku menceritakan mengenai : Asal usul “Bontang”, Industri Besar, Perkembangan Sosial Ekonomi, Industri Perekonomian Daerah, Kependudukan Dan Tata Ruang, Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Politik, Kehidupan Sosial Budaya : (“Pada Pembukaan buku penulis menceritakan asal usul “Bontang”. Pada bagian awal uraian dijelaskan mengenai keberadaan nama “Bontang”, bahkan nama “Bontang” dikaitkan dengan keadaan sosial ekonomi yang terdapat didalamnya. Pada masa lalu “Bontang” diduga sebagai sebuah pasar yang ramai dikunjungi. Ketika itu banyak pedagang Cina yang berjualan dengan cara menawarkan barang “ambil dulu baru bayar”. Sehingga hal yang dikenal sebagai “Bon-Utang” berkembang menjadi nama “Bontang” (tidak bisa bayar “Bon jadi Utang”). (Herlina, 2003:13). Selain itu terdapat versi lain mengenai nama “Bontang” yang berasal dari “Bond” berarti perkumpulan dan “Tang” berarti pendatang. Adapun perkumpulan pendatang yang dimaksud tentunya akan melakukan kegiatan ekonomi pada masyarakat “Bontang” yang terdiri atas komunitas majemuk seperti; Bugis, Banjar, Bajau, dan suku lain yang menyebut dirinya orang “Bontang”. (Herlina, 2003:14). Secara historis asal usul “Bontang” dikaitkan dengan keberadaan “Kerajaan Kutai” yang disebut dalam kitab Negarakertagama (oleh Mpu Prapanca, tahun 1365). Hal ini karena yupa dan beberapa buah arca pasir di Gua Kombeng Kecamatan Muara Wahau, + 100km di sebelah utara Muara Kaman diduga sebagai pusat kerajaan Hindu dengan rajanya yang bernama Mulawarman; merupakan anak dari Aswawarman cucu Kundungga. (Herlina, 2003:21). Kaitan antara kota “Bontang” dan Kerajaan Kutai Karena pada awal abad ke-19 diceritakan seorang kerabat Sultan Kutai Kertanegara yang bernama “Aji Pao” memutuskan untuk pindah dan membuka daerah baru yang kini kita kenal dengan kota ““Bontang””. (Herlina, 2003:16). Selain menguraikan asal usul diatas, maka pada bab ini penulis juga memaparkan letak geografis “Bontang” yang berada di pantai Propinsi Kalimantan Timur. Penulis menyatakan bahwa Topografi “Bontang” boleh dikatakan datar dan landai. Adapun wilayah ini pada awalnya didatangi oleh kelompok etnis yang berasal dari daerah Selat Makasar pada pertengahan abad-20. Pada perkembangan selanjutnya diceritakan pula mengenai itu kedatangan VOC ke Kalimantan Timur pada tahun 1635. Adapun tujuan kedatangan tersebut karena ingin melakukan monopoli dan memperluas kekuasaan. Maka dari itu VOC melakukan perubahan di bidang pemerintahan. Selanjutnya Pada tahun 1846 pemerintahan Hindia Belanda menempatkan H. von de Wall sebagai Asisten Residen pertama yang berkedudukan di Samarinda. Selama Perang Dunia ke II, Kalimantan Timur berada di bawah pendudukan militer Jepang. (Herlina, 2003: 23). Pada tahun 1920-an dan sekitar tahun 1930-an wilayah ini menjadi bagian dari adanya pergerakan kebangsaan. Adanya ini Perjanjian Linggajati (diparaf pada bulan November 1946) dengan memuat pengakuan secara de facto atas kekuasaan Republik Indonesia di Sumatra, Jawa, dan Madura mendorong didirikan Federatie Oost-Borneo (Federasi Kalimantan Timur) pada Februari, 1948. Pada 1950 Kalimantan Timur kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. (Herlina, 2003: 23). Adanya sejarah mengenai nama “Bontang” yang dikaitkan dengan “Bon-Utang” bisa dinilai sebagai gambaran untuk memperlihatkan adanya peralihan mengenai situasi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Pada awalnya kehidupan ekonomi di “Bontang” diawali dengan pembukaan lahan pertanian yang kemudian diteruskan dengan adanya kegiatan perdagangan. Hal ini bisa dilihat adanya jalan laut antara “Bontang-Samarinda” (1970-an). Adanya kekayaan alam dan lokasi “Bontang” yang menguntungkan mendorong berdirinya dua industri besar seperti; Industri Gas Bumi ( LNG, Liquefied Natural Gas) oleh PT Badak NGL “Bontang” dan Industri Pupuk. Keberadaan industri ini tentunya mendorong kehidupan sosial-ekonommi “Bontang” semakin berkembang. Apalagi sejak tahun 1977, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1977 tanggal 23 Mei 1977 Menetapkan pembentukan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) di “Bontang”. (Herlina, 2003:61). Adanya PT Badak dan PT Pupuk tentunya membawa perubahan bagi masyarakat setempat. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal sistem ekonomi subsistensi, namun dengan adanya industri maka masyarakat mulai mengalihkan kegiatan ekonomi pada industri. Kegiatan semula masyarakat “Bontang” dan Kutai disekitar yang fokus pada sektor pertanian mulai mengalihkan mata pencahariannya pada kegiatan industri yang ada. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi industri di “Bontang”, maka jalan-jalan yang menghubungkan pada lokasi industri tersebut mulai dibangun. Dengan demikian lambat laun “Bontang” berkembang menjadi sebuah kota dengan pembangunan berbagai infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu perkembangan yang dialami oleh daerah Bontang dengan keberadaan dua industri penunjang perekonomian mampu mendorong peningkatan perkapita (dengan migas) Kota “Bontang” yang mencapai Rp. 198.152.322 pada tahun 2000. Adanya peningkatan ekonomi-industri di Kota “Bontang” bukan saja memberi dampak positif, tapi juga melahirkan opini negatif bagi masyarakat non-industri sekitar. Misalnya terjadinya perbedaan mencolok antara penduduk yang hidup mewah dengan gaya hidup elitis (kesenjangan sosial). Walau demikian tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa bantuan, terutama modal, dan pembinaan teknis serta keterampilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Ini menunjukan adanyaa kegiatan industri yang membumi di Kalimantan ini berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pada buku ini penulis juga menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah “Bontang” adalah perairan sehingga tidak heran kalau “Bontang” disebut juga “Bontang Kuala”. Adapun perjalanan Kota Bontang: pada tahun 1952 dibentuk kampung “Bontang”, pada tahun 1954 dibentuk Pemerintah Kecamatan yang berkedudukan di “Bontang”, pada tahun 1972 ibukota kecamatan dipindahkan ke “Bontang Baru”, pada tahun 1979 dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati, pada tahun 1989 dibentuk Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara yang diresmikan pada tahun 1990, dan pada tanggal 12 Oktober “Bontang” menjadi Kota Otonom Bontang berdasarkan UU 47 Tahun 1999 dengan tiga kecamatan; Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. (Herlina, 2003:174). Sama dengan daerah lain di Indonesia “Bontang” juga memiliki partisipasi dalam menyampaikan aspirasi politik masyarakatnya yang diwakili oleh dua partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Golongan Karya (Golkar) juga ada, namun tidak disebut partai. (Herlina, 2003:180). Perkembangan yang dialami Kota Bontang membuat pendidikan sangat diutamakan, sehingga Pemerintah Kota Bontang melakukan pengembangan pada sistem pendidikan dengan menyediakan gedung sekolah dan tenaga pendidik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Sedangkan dalam bidang kesehatan pemerintah juga menyediakan sarana kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan balai kesehatan yang diperuntukan untuk menangani 10.000 penduduk. (Herlina, 2003:199). Adanya istilah Kertanegara yang melekat pada Kerajaan Kutai menandakan bahwa kekuatan Hindu telah digantikan oleh Islamisasi. Hal ini berdampak pada kepercayaan yang berkembang di Kota Bontang. Maka dari itu keberadaan Agama Islam memiliki kedudukan yang kuat di Bontang sehingga hasil kesenian yang ada di Bontang dipengaruhi oleh Islam. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa masyarakat Bontang juga percaya akan takhayul. Hal ini disebabkan oleh kemajemukan suku Bontang pada masa lampau)
 Dari isi ringkasan buku sejarah lokal yang berjudul “Kota Bontang; Sejarah Sosial Ekonomi” diatas, maka dapatlah dilakukan suatu penilaian terhadap karya historiografi (penulisan). Menurut kami pada karya diatas penulis telah melakukan penelitian yang sangat ilmiah. Hal ini karena dalam melakukan historiografi sejarah lokal penulis menggunakan metode ilmiah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dimana pada kegiatan heuristik, penulis telah memperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitiannya. Adapun sumber yang ada tentunya melewati tahap kritik yang terdiri atas : kritik eksternal dan kritik internal. Pada daftar sumber penulis menggunakan adanya buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi Kota Bontang dan laporan-laporan yang terkait. Selain itu penulis menggunakan surat kabar sebagai sumber. Adapun surat kabar yang digunakan memuat berita dan informasi yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi-sosial mengenai Kalimantan Timur. Dilain sisi surat kabar baik yang dimuat pada tahun 1970-an maupun surat kabar yang terbitnya berdekatan dengan perkembangan industri di Bontang. Adapun yang surat kabar yang terbit sezaman pada perkembangan ekonomi-sosial Bontang ketika industri, maka bisa digolongkan primer karena hidup sezaman dengan keberadaan industri dan kehidupan ekonomi yang ada dalam penelitian penulis. Adapun surat kabar yang dipergunakan penulis antara lain :
1. Kaltim Post, 3 Maret 2001. Kaltim Post, 20 Oktober 2002. Kaltim Post, 9 Nopember 2002.
2. Kompas, 2 Agustus 1977. Kompas, 30 Oktober 1984. Kompas, 5 Apri 1989. Kompas, 4 Juli 2002.
Selain dari sumber surat kabar dan buku, maka penulis juga menggunakan sumber dari kegiatan wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah :
1. Bapak Sultan Haji Adji Mohamad Solehoedin II. tanggal 27 Oktober 2002
2. Bapak Abdul Haris Tundang, tanggal 26 Oktober 2002
3. Bapak Acil, tanggal 26 Oktober 2002
4. Bapak Cak Ali, tanggal 28 Oktober 2002
5. Bapak Drs. Artahnan Saidi, M.M, tanggal 25 Oktober 2002, dan lain-lain.
 Menurut pendapat kami, buku yang penulisannya diketuai oleh Prof Nina Herlina Lubis, M.S, dan anggotanya terdiri atas Drs. Ade Makmur, M. Phil, Drs. Abdurrahman Patji, M.A, dan Drs. Awaludin Nugraha M.Hum ini, merupakan karya sejarah lokal yang hasil eksplanasinya tidak perlu diragukan lagi. Hal ini karena dari setiap peristiwa yang dipaparkan penulis selalu didasarkan atas sumber yang tidak hanya diperoleh tapi juga dikritisi. Peran penulis sebagai sejarawan profesional yang bergelut dalam bidang penelitian ilmiah membuat kami menyatakan buku ini sebagai karya sejarah lokal yang kritis-analisis. Keberadaan struktur penulisan yang tematis, serta dilengkapi tabel, daftar kata, singkatan, gambar, maupun beberapa kata sambutan dari pihak-pihak tertentu pada awal buku membuat kami memberi penilaian plus terhadap buku ini. Dari situlah kami melihat hasil karya sejarah lokal yang benar-benar ilmiah dan kritis. Penulis terlihat sangat berhati-hati dalam melakukan interpretasi dan historiografi. Semua yang dipaparkan penulis sangat jelas dan berkaitan antara satu pembahasan dan pembahasan yang lain. Pada isi penulis memang menguraikan asal usul Bontang, bahkan menyinggung mengenai adanya pendidikan dan kesenian, namun pada kesimpulan akhirnya penulis benar-benar konsekwensi memfokuskan inti awal penelitian yang sesuai pada judul buku, yaitu pada aspek “Kota Bontang; Sejarah Sosial Ekonomi”. Adanya penjelasan yang terstruktur dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya membuat buku ini kaya akan informasi. Penulis menjadikan buku ini sebagai karya sejarah lokal yang modern dengan meyajikan kesan ilmiah didalamnya.