Sabtu, 24 Juli 2010

DAMPAK POLITIK ETHIS TERHADAP KEBANGKITAN BANGSA INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan peradaban yang ditemukan di Eropa telah membawa dampak lahirnya penjajahan di Nusantara. Hal ini karena sejak lahirnya Renaissance (abad 15-16 M) di Eropa membuat bangsa Eropa meninggalkan kebenaran pada ajaran gereja yang menyimpang. Keadaan ini mendorong lahirnya perkembangan ilmu pengetahuan. Dari perkembangan tersebutlah yang kemudian membuat para bangsa Eropa melakukan pelayaran kedunia timur. Adanya pelayaran bangsa Eropa ini dilakukan oleh negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis. Semangat pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini didorong pula oleh adanya faktor politik dan ekonomi. Fenomena faktor politik dan ekonomi ini terlihat dari putusnya hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia yang dikarenakan runtuhnya Konstantinopel. Adapun hal yang menyebabkan keruntuhan tersebut dikarenakan kemenangan Dinasti Turki Ottoman atas bangsa Eropa pada tahun 1453 ; kelanjutan dari perang salib (1095-1291) yang diserukan oleh Paus Urbanus II.
Beralih dari sejarah Eropa maka cikal bakal imperialisme itu akan sampai pada Nusantara. Hal ini karena pada uraian diatas menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan sebab adanya ekspansi. Keadaan alam Eropa yang tidak bisa menghasilkan tanaman tropis yang dibutuhkan membuat para penjajah akhirnya mendatangi wilayah Zamrud Khatulistiwa yang kaya akan hasil alam. Apabila menyinggung Nusantara maka sejarah tidak akan terlepas dari adanya kolonialisme bangsa Belanda. Hal ini karena dari sekian penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, bangsa Belanda lah yang menunjukan eksistensi sebagai aktor imperialisme sebenarnya.
Adapun hal yang melatarbelakangi datangnya Belanda ke Nusantara dipengaruhi oleh situasi politik di Eropa. Keadaan ini karena pada tahun 1580 Portugis berada dibawah kekuasaan Spanyol, maka dari itu Raja Philips II melarang Belanda untuk melakukan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan Lisabon. Hal diatas karena antara Spanyol dan Belanda telah terjadi perang 20 tahun sejak 1568 dan ketika Portugis dikuasai Spanyol maka kegiatan perdagangan Belanda mengalami hambatan. Penjelasan diatas merupakan salah satu alasan yang memuat sejarah mendaratnya pasukan Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596. Inilah yang menjadi awal kolonialisme Negara kincir angin tersebut di negeri yang akhirnya disebut Hindia Belanda.
Imperialisme yang dilakukan Belanda sangat kontras dengan adanya motif ekonomi. Hal ini terlihat dengan berdirinya serikat dagang VOC (Veregnigde Oost Indische Compagnie) pada 20 Maret 1602 yang walaupun organisasi dagang tersebut dimiliki oleh orang-orang Eropa namun pelaksanaannya berada dibawah naungan pemerintah Belanda. Bahkan orang yang menggagas terbentuknya VOC merupakan orang asli Belanda yaitu Johan van Ondebarnevelt. Keberadaan serikat dagang ini tidak bertahan lama disebabkan adanya praktek korupsi sehingga pada tahun 1799 VOC resmi dibubarkan. Hal ini berdampak pada dibukanya perdagangan bebas. Dengan demikian sejak 1 Januari 1800 kegiatan VOC sudah tidak terlihat dilaksanakan lagi.
Peralihan dari abad ke-XVIII menuju abad XIX telah menunjukan transisi dari masa VOC menuju pemerintahan Hindia Belanda. Pasca masa VOC maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai praktek perbaikan ekonomi yang bertujuan untuk menutupi hutang yang ditinggalkan dari masa VOC. Selain itu juga bertujuan untuk memberi keuntungan pada negeri induknya yaitu Belanda. Fenomena usaha perbaikan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di tanah jajahan telah melewati berbagai proses dan tahapan. Tahapan tersebut telah dilalui mulai dari masa Daendels (1808-1811), Rafles (1811-816), Komisaris Jenderal (1816-1830), Van Den Bosch (1830-1870), Liberalisme (1870-1900) hingga masuk dan berkembangnya politik Ethis pada awal abad ke-XX.
Usaha untuk mengembalikan kejayaan Belanda membuat rakyat pribumi dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan kolonial. Keadaan ini memunculkan ketimpangan (inequality) karena pemerintah kolonial menetapkan aturan yang mengarah pada praktek eksploitasi. Dalam kegiatan eksploitasi masa kolonial terlihat adanya gambaran mengenai hubungan patron-klien (patronase). Hal tersebut bisa dikaji dengan pendapat James C. Scoott yang melihat hubungan patronase sebagai hubungan instrumental antara patron (penguasa) dan klien (pengikut/pribumi). Keadaan ini tercermin pada kegiatan kolonial karena dalam pelaksanaannya pemerintah Hindia Belanda menggunakan kekuasaan untuk melakukan penetrasi terhadap pribumi. Masa Van den Bosch (1830-1870) dengan kebijakan tanam paksanya dianggap sebagai masa eksploitasi yang telah memberikan banyak pengaruh. Bahkan pada masa ini nasib rakyat pribumi menjadi lebih tragis dari masa VOC atau pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian kenyataan ini mendukung pendapat Frans Husken bahwa tanam paksa adalah proses pemiskinan penduduk pribumi Indonesia. Keadaan inilah yang memunculkan reaksi penentangan pada tahun 1848. Apalagi pada sekitar 1850 kebobrokan sistem pemerintah kolonial ditanah jajahan secara keseluruhan telah sampai ke negeri Belanda. Adapun bentuk reaksi berupa tulisan mengenai tanggapan-tanggapan protes terhadap sistem tersebut. Keberadaan tokoh-tokoh seperti Baron van Hoevel (seorang pendeta yang menjadi anggota DPR), serta tokoh seperti Edward Does Dekker (1860) mendorong timbulnya perdebatan di parlemen Belanda; pada masa itu pertama kalinya kaum liberal ada di parlemen dan mengurusi urusan di daerah jajahan. Pada tahun 1850 kaum liberal inilah yang memegang politik dinegeri Belanda dengan demikian pemikiran liberalisme inilah yang kemudian diterapkan di tanah jajahan. Salah satu hasil dari pemikiran kaum liberal ini adalah masuknya pihak swasta di Hindia Belanda (penerapan sistem ekonomi yang ditetapkan pada masa liberal dan dianggap akan memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding sistem tanam paksa).
Adanya pemikiran liberalisme ternyata tidak membawa perubahan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat pribumi. Sebaliknya nasib rakyat ibarat roda yang selalu berputar pada zona degradasi; hidup dengan keterbelakangan, beralas penderitaan dan bermuara pada kemiskinan. Sekitar tahun 1880-an kemiskinan pribumi yang terdapat pada laporan pemerintah (mindere welvaart) sudah tidak dapat ditutupi lagi . Hal ini lah yang mendorong kaum humanis dan sosialis untuk memperjuangkan hak-hak pribumi yang menuntut diberhentikannya praktek kolonial yang menjadikan daerah jajahan sebagai daerah yang menguntungkan (wingewest).
Keberadaan humanis sebagai pengawas praktek kolonial membuat pemerintah tidak leluasa menjalankan kebijakannya. Sehingga pada tahun 1899 pemerintah Hindia Belanda mengalami kebangkrutan bahkan memerlukan pinjaman sebesar 100 juta untuk menutupi defisit. (Vlekke: 1961; 371). Selain itu penyimpangan pada politik kolonial menimbulkan perlawanan-perlawanan oleh pribumi misalnya saja Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh ( 1874-1904) dan Perang Padri (1831-1839) yang menekan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Keadaan ini menghambat berjalannya roda pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Dengan demikian akhirnya tuntutan dan ide yang bersifat humanistik untuk memperhatikandan memperbaiki nasib rakyat pribumi akhirnya mulai dipikirkan oleh pemerintah saat itu.
Adanya seruan dari anti-revolutionaire partij dengan tokoh Abraham Kuyper dan social demokratische Arbeid Partij dengan tokoh seperti Hendrikus Herbertus van Kol, serta tokoh diluar
parlemen seperti Conrad Theodore van Deventer (seorang pangacara) dan Pieter Broos-hooft mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan sistem penjajahan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan kolonial dan kesejahteraan pribumi. Adapun sistem tersebut dikenal dengan Politik Etik (etika berpolitik untuk memperhatikan kesejahteraan daerah jajahan).
Keberadaan politik Ethis ini pada awalnya menimbulkan pro dan kontra namun trias politik yang meliputi program pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan Conrad Theodore van Deventer ini kemudian berhasil diterima sebagai bagian dari program pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1901 pelaksanaan politik ini mulai diterapkan di tanah jajahan yang tentunya diawali oleh pidato Ratu Wilhelmina di Staten General.
Tujuan politik Ethis dalam bidang pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang patut untuk dibahas karena dalam praktek politik Ethis kegiatan yang sesuai dengan tujuan awalnya hanya terlihat pada bidang pendidikan, walaupun terdapat anggapan bahwa penjajahan akan memberikan dampak yang bersifat positif. Sedangkan pada kedua bidang lainnya masih terlihat praktek eksploitasi kolonial yang memuat tujuan tidak berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu perkembangan pendidikan dalam program Ethis telah berhasil membawa perubahan yang patut untuk kita kaji lebih dalam pembahasan ini.

1.2 Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah maka materi yang dikaji akan difokuskan pada pembahasan mengenai aspek berikut :
1. Merumuskan lahirnya politik Ethis
2. Merumuskan perkembangan politik Ethis pada bidang pendidikan
3. Merumuskan dampak dari berkembangnya pendidikan terhadap lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia

1.3 Tujuan
Pada pembuatan makalah ini, penulis memiliki maksud dan tujuan untuk menjawab rumusan masalah diatas yang akan dikemukakan pada subbab. Adapun ruang lingkup pembahasan mencakup hal dibawah ini :
1. Bertujuan untuk menjelaskan lahirnya politik Ethis
2. Bertujuan untuk memaparkan perkembangan politik Ethis pada bidang pendidikan
3. Bertujuan untuk menjelaskan pengaruh berkembangnya pendidikan terhadap lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
Pembuatan makalah ini tentunya memiliki manfaat praktis yang bisa digunakan sebagai berikut :
1. Untuk menambah wawasan tentang sejarah politik Ethis yang membawa perkembangan pendidikan sehingga mampu mendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia
2. Dapat memberi pengetahuan baru mengenai sisi penjajahan yang memberi dampak positif terhadap lahirnya nasionalisme
3. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membahas lebih lanjut mengenai sejarah sejarah lahirnya politik Ethis yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan nasionalisme

1.4 Metode Penelitian
Untuk mencari jawaban dari masalah diperlukan langkah penelitian atau prosedur yang sistematis (Webster, 1986 :1422). Dengan kata lain metode penelitian merupakan sarana untuk mencapai tuntutan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, ada empat metode yang digunakan :
1. Heuristik ialah pengumpulan sumber. Sumber yang berhasil diperoleh penulis tidak hanya dikumpulkan tapi juga dihimpun. Hal ini berkaitan dengan peran heuristik sebagai salah satu tahapan dalam metode penelitian sejarah. Dalam kegiatan heuristik penulis menghimpun sumber yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan seperti sumber buku yang memuat informasi mengenai sejarah lahirnya politik Ethis yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan nasionalisme
2. Setelah melalui tahap Heuristik maka hasil penelitian harus melewati tahap Kritik atau verifikasi untuk meneliti keaslian dan keabsahan sumber. Verifikasi (kritik sejarah) ada 2 macam:
1) Kritik eksternal yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana otentisitas (keaslian sumber).
2) Kritik internal yang bertujuan untuk menguji Kredibilitas sumber. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan apakah suatu sumber atau kesaksian dapat dipercaya atau tidak.
3. Interpretasi ialah sebuah penafsiran seseorang atau beberapa orang atau lembaga. Di dalam penelitian sejarah, interpretasi sering disebut sebagai biang subyektifitas karena apabila seorang Sejarawan salah menafsirkan suatu data maka pengolahan hasil penelitian tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Interpretasi merupakan tahapan dalam metode penelitian sejarah yang berperan untuk menghidupkan kisah sejarah didalam pembahasan.
4. Historiografi ialah penulisan sejarah. Secara etimologis historiografi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu “historia” yang berarti “penyelidikan tentang gejala alam fisik” dan “grafien “ yang berarti “gambaran “, “lukisan “, “tulisan”. Jadi Historiografi adalah kegiatan akhir dari penelitian dalam sejarah. Semua sumber yang telah dihimpun, dikritik dan diinterepetasi harus dituangkan dengan tahap akhir yaitu proses penulisan. ini juga bisa disebut sebagai tahap puncak dalam metode penelitian sejarah.
Dari keempat metode penulisan diatas maka penulis akhirnya mampu untuk menghasilkan makalah yang berjudul “Dampak Perkembangan Pendidikan Pada Masa Politik Ethis Terhadap Lahirnya Nasionalisme Bangsa Indonesia”. Hal ini karena untuk menghasilkan suatu karya yang bersifat ilmiah dalam penelitian atau penulisan sejarah maka keempat tahapan diatas haruslah dilaksanakan terlebih dahulu.











1.6 Sistematika Penulisan
Makalah ini dibuat sebagai syarat untuk melaksanakan persentase kelompok 7 dalam mata kuliah Hindia Belanda. Dalam pembuatan makalah ini terdapat sistematika penulisan seperti pada pembukaan makalah terdapat kata pengantar yang kemudian daftar isi. Selain itu makalah ini memuat tiga bab yaitu :
BAB I Menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian , Sistematika penulisan.
BAB II Pada bab ini berisi pembahasan untuk menjelaskan tentang sejarah lahirnya politik Ethis yang ditulis kedalam dua subbab yaitu :
2.1 Perjuangan Kaum Ethis
2.2 Kebijakan Politik Ethis dan Proses Pelaksanaannya
BAB III Pada bab ini berisi pembahasan untuk menjelaskan tentang dampak dari adanya pendidikan yang lahir pada masa politik Ethis sehingga mendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Adapun pembahasan diatas dibagi ke dalam subbab berikut :
3.1 Perkembangan Pendidikan yang melahirkan berdirinya sekolah di Hindia
3.2 Perkembangan Pendidikan Sebagai Bagian Penting Pemikirran Ethis
3.3 Dampak Berkembangnya Pendidikan Terhadap Lahirnya Nasionalisme
Setelah konsep latar belakang pada Bab I dipaparkan, kemudian pada Bab II dan Bab III akan menguraikan isi pembahasan. Adapun isi pembahasan berisi materi mengenai sejarah politik Ethis serta peranan pendidikan terhadap nasionalisme bangsa Indonesia. Dari ketiga Bab diatas maka akan diperoleh satu simpulan sebagai jawaban atas isi latar belakang dan identifikasi masalah.




BAB II
PEMBAHASAN
LAHIRNYA POLITIK ETHIS

2.1 Perjuangan Kaum Ethis
Kaum Ethis merupakan kaum yang lahir karena perjuangan yang bersifat humaniter. Keadaan miskin pribumi membuat para kaum Ethis ini menunjukan rasa simpati untuk memperjuangkan hak-hak pribumi. Adapun tokoh-tokoh yang memperjuangkan kehidupan layak untuk pribumi tidak hanya berasal dari dalam parlemen Belanda saja tapi juga tokoh lain yang berada diluar parlemen.
Adapun tokoh-tokoh yang berada didalam parlemen antara lain adalah seperti Abraham Kuyper yang berasal dari anti-revolutionaire partij (politisi twedee kamer) dan Hendrikus Herbertus van Kol dari demokratische Arbeid Partij. Selain kedua tokoh tersebut masih banyak tokoh-tokoh lainnya bahkan juga tokoh yang berasal dari luar parlemen seperti Conrad Theodore van Deventer seorang pangacara dan Pieter Broos-hooft seorang wartawan. Kedua tokoh tersebut merupakan penyeru utama terhadap penyimpangan-penyimpangan pemerintah yang sejak tahun 1890-an berdomisili di Semarang. Adapun seruan dari tokoh-tokoh ini yang kelak dikenal dengan politik Etik dalam kebijakan kolonial.
Mengapa tuntutan para pejuang ini disebut polik Etik. Karena golongan inilah yang memiliki sikap Ethis ; sikap memperhatikan bagaimana etika dalam menerapkan politik ditanah jajahan. Etika disini adalah etika untuk memperhatikan kesejahteraan pribumi walaupun mereka dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai misi kolonialisme.
Adapun tujuan para kaum Ethis ini menyampaikan tuntutannya untuk memperjuangkan nasib rakyat pribumi dikarenakan keinginan untuk mencegah terjadinya kembali praktek eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan. Dengan demikian perjuangan para kaum Ethis tersebut memiliki bentuknya masing-masing.
Misalnya saja pada perjuangan Abraham Kuyper sebagai politisi dari majelis rendah Belanda. Ketika Kuyper menjadi perdana menteri dari anti-revolutionaire partij ia menetapkan kebijakan untuk melakukan realisasi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk pribumi dengan model barat. Dalam hal ini Kuyper mengusulkan diadakannya usaha pengasuhan (voogdji) yang ditujukan untuk mengusahakan perbaikan kesejahteraan kehidupan hidup rakyat dan peningkatan martabat kesusilaan rakyat pribumi).
Selain Abraham Kuyper maka terdapat tokoh lain di dalam parlemen seperti Hendrikus Herbertus van Kol dari demokratische Arbeid Partij. Herbertus van Kol berpendapat bahwa kesejahteraan pribumi baik itu jasmani dan kecerdasan moral harus diprioritaskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Van Kol memperjuangkan pendidikan dan pengasuhan yang bijak tanpa pamrih dari orang Belanda terhadap pribumi agar kelak pribumi dapat dilepas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Maka dari itu nasib orang pribumi Indonesia berada ditangan orang Belanda, hal ini karena orang Belanda dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masa depan penduduk Hindia.
Dari uraian diatas terdapat tokoh lain yang ada diluar parlemen seperti Conrad Theodore van Deventer seorang pangacara dan Pieter Broos-hooft seorang wartawan yang menunjukan eksistensinya dalam mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Pieter Broos-hooft seorang pengkritik dengan profesi wartawan yang amat menjunjung tinggi hukum. Sosok hooft merupakan redaktur utama dalam harian Semarang De Locomotief (merupakan harian kelompok orang Eropa di tanah jajahan yang mendorong lahirnya politik kolonial baru) yang kecaman-kecamannya memuat pernyataan “ mengenai pemerintah Hindia Belanda yang selama satu abad lebih telah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak pernah membagi sepeser pun”. Sejak tahun 1887-1895 dan 1898-1904 tulisan Broos-Hooft selalu menggambarkan dengan jelas peralihan dari aliran liberal menuju aliran etis. Kehadiran Broos-Hooft di Hindia Belanda membuat pemerintah Hindia Belanda tidak leluasa menjalankan roda pemerintahan karena sejak 1856 ketika kebebasan pers mengenai koran-iklan dan surat kabar berkembang membuat pemerintah merasa waspada kalau setiap gerak-gerik dari kebijakannya akan dituliskan didalam media.
Karya Edward Does Dekker atau Multatuli (Aku Banyak Menderita) mengenai Max Havelar (lelang kopi perdagangan Hindia Belanda) pada tahun 1860 dan tulisan-tulisan Robert Fruin dalam De Gids tahun 1865 mengenai kewajiban pemerintah Hindia Belanda membuat Broos-Hooft terinspirasi untuk menulis tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. (Locher- Schoelen, Elsbeth : 1996: 7). Hal ini karena ketika ia berada di Hindia Belanda kenyataan yang dilihat terhadap pribumi dianggapnya tidak sesuai. Hasil dari tulisan Broos-hooft antara lain yang diterbitkan oleh Semarangche Courant ”Geef Indie wat Indie’s is! De “Bijdrage” als sluitspost verdwijne van de Indische bedroting, het Indisch “batig Slot” uit de Nederlandse Schatkist. Koloniaal-staatkundige beschouwingen ”(berikanlah kepada Hindia apa yang menjadi hak Hindia! Sumbangan wajib sebagai pos penutup supaya hapus dari anggaran Hindia Belanda.’Saldo Laba’Hindia agar keluar dari perbendaharaan Belanda). Telaah Ketatanegaraan Kolonial). (Locher- Schoelen, Elsbeth:1996:9). Keluarnya tulisan Broos-Hooft diatas merupakan reaksi atas pernyataan Van den Berg pada 1878 “ Mist Het protest tegen de “Bij drage” een op recht en billijkheid steunende grondslag? (apakah proses terhadap “Sumbangan wajib” tidak memiliki dasar yang bersandar pada hukum dan keadilan). Alasan Van den Berg mengeluarkan pernyataannya karena ia menganggap bahwa pajak yang dipungut di tanah Hindia tidak menyusahkan rakyat karena di seluruh Hindia tidak sampai seratus orang Eropa yang berpenghasilan tinggi. (Locher- Schoelen, Elsbeth:1996;9). Selain itu pada tahun 1884 Broos-Hooft “Bij het optreden van Hereen Sprenger van Eyk en Van Rees’ (Pada kesempatan pengangkatan Tuan-tuan tanah Sprenger van Eyk dan van Rees (yaitu sebagai menteri daerah jajahan dan Gubernur Jenderal). (Locher- Schoelen, Elsbeth:1996;10). Dalam setiap tulisan-tulisan Broos- Hooft selalu mengkritisi masalah finansial.
Selain Broos-Hooft tokoh lainnya adalah Conrad Theodore van Deventer merupakan seorang Belanda yang memiliki mentalitas untuk mengadakan pembaharuan pada politik kolonial. Conrad Theodore van Deventer tiba di Hindia Belanda pada tahun 1880 dan sekitar tahun 1877-1888 ia aktif dalam gerakan partai dan mulai menulis pada De Locomotief. Pandangannya yang semula bersifat liberalis kemudian berubah menjadi pemikiran paternalistis mengenai usahan pertanian terpimpin. Keadaan ini timbul karena van Deventer memiliki pandangan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak becus memimpin tanah jajahan. Selain itu van Deventer menilai bahwa pembangunan Negara Belanda merupakan hasil kerja keras dan penderitaan rakyat pribumi. Didalam tuntutannya berisi restitusi atau pengembalian dana yang diterima Belanda sejak 1867.
Adapun artikel terkenal van Deventer adalah “Een eereschuld (suatu hutang kehormatan) yang diterbitkan oleh redasi majalah Belanda “The Gids”. Inti dari artikel tersebut memaparkan mengenai eksploitasi dan pemerasan Negara Belanda terhadap pribumi. Maka dari itu Belanda dianggap berhutang budi terhadap pribumi dan hutang tersebut haruslah dibalas dengan cara memberikan kesejahteraan terhadap rakyat pribumi.
Adanya pemikiran Van Deventer ini kelak akan menjadi kebijakan dari pemerintahan kolonial. Tiga slogan Ethis yang kemudian diterapkan sebagai bagian dari program pemerintahan yaitu educatie, emigratie, irrigatie (pendidikan,perpindahan penduduk dan pengairan) . sejak 1901 maka semua gagasan yang berisi perjuangan untuk kesejahteraan Hindia Belanda tercantum didalam brosur yang dibagikan dan didalamnya terdapat judul “Ethische Politiek” yaitu De Ethische koers in de koloniale politiek (Haluan Ethis dalam Politik Kolonial). (Locher- Schoelen, Elsbeth:1996;46). Berkembangnya politik Ethis telah membawa nama Kaum Ethis sebagai tokoh yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Lahirnya politik ini juga membawa nama Van Deventer sebagai bapak politik Ethis.
Dengan demikian dari uraian diatas maka pemikiran para kaum Ethis dianggap sebagai faktor yang menyebabkan lahirnya politik baru di Hindia Belanda. Politik ini merupakan kegiatan imperialisme yang sifatnya tidak mengesampingkan kepentingan rakyat. Justru dengan adanya politik ini maka akan membawa pada perubahan yang kelak akan membawa kemajuan dari program yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari politik Ethis. Dengan pidato Ratu Withelmina di Generaal Stagen menandakan bahwa kebijakan ini mulai dilaksanakan di negeri Hindia Belanda.
2.2 Kebijakan Politik Ethis dan Proses Pelaksanaannya
Adanya pandangan humanis mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan rakyat mendorong lahirnya Politik Ethis yang kemunculannya pada awal abad ke-XX disebut sebagai politik kesejahteraan. Hasil dari pemikiran Broos-Hooft dan Van Deventer ini yang disatukan dan kemudian melahirkan adanya sistem politik kolonial dengan tujuan untuk memajukan rakyat pribumi. Adapun bentuk kegiatan yang sifatnya memperhatikan pribumi ini antara lain dibidang edukasi, emigrasi dan irigasi.
Ketiga program diatas mulai mendapat perhatian karena banyaknya tuntutan kaum Ethis yang berusaha untuk memperjuangkan hak rakyat pribumi. Kebijakan yang resmi dijalankan sesudah dibacakan pidato Ratu Withelmina di Generaal Stagen (1901) ini sebelumnya mendapat sambutan yang bersifat pro maupun kontra. Perdebatan yang bersifat pro dan kontra ini terjadi dikalangan politisi, intelektual maupun agama pada lingkungan orang-orang Eropa saat itu. Namun diluar keadaan kontra penerapan politik ini dianggap sebagai wajar apalagi adanya pandangan sebagai kewajiban moral bangsa Belanda.
Adanya dukungan untuk menjadikan trias politika Ethis diatas sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan diatas karena adanya alasan seperti; pendapat kaum agama yang ketika itu beranggapan bahwa pribumi harus diadabkan (civilizing mission). Hal ini karena pribumi itu banyak yang terbelakang dan apabila sudah diadabkan maka secara otomatis derajat dan kesejahteraan mereka akan naik. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan rakyat dalam kehidupan berpolitik. Dengan demikian keberadaan pendidikan dianggap mampu membuat rakyat mandiri dan dapat dilepas untuk memperoleh kesejahteraan serta menjalankan pemerintahannya sendiri. Selain alasan diatas maka dua program Ethis lainnya seperti Emigrasi dan Irrigasi itu lahir karena pada awal terbentuknya politik Ethis mendapat dukungan dari kaum kapitalis dan industrialis Belanda yang pada hakekatnya mempunyai tujuan untuk memasarkan hasil industrinya sekaligus melakukan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia. Perhatian terhadap kedua bidang ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sektor perekonomian. Kegiatan irrigasi yang intensif dianggap mampu menghasilkan tanaman produksi dengan kualitas tinggi. Sehingga tanaman yang akan diperdagangkan sebagai komoditi utama dapat memberikan keuntungan pada negeri Belanda sekaligus dapat mensejahterakan rakyat.
Kegiatan emigrasi atau perpindahan penduduk ini terjadi dikarenakan sejak tahun 1885-1900 pertambahan penduduk semakin pesat. Selain itu alasan dilakukan emigrasi dikarenakan oleh faktor ekonomi. Dimana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan membutuhkan sektor ekonomi yang mampu memberikan surplus. Telah diketahui bahwa pada masa Ethis kopi dan tebu tetap diprioritaskan sebagai komoditi utama. Kebanyakan hasil perkebunan saat itu berada di pulau Sumatera sehingga perlu diadakan transmigrasi terhadap penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera. Dengan adanya emigrasi maka dapat dilihat penyebaran penduduk yang merata. Dengan pemerataan penduduk maka akan membantu penduduk pribumi agar mudah untuk memperoleh pekerjaan mengingat di Sumatera banyak dibuka perkebunan salah satu contohnya perkebunan di Deli. Adanya usaha perkebunan yang menuntut tenaga kerja membuat emigrasi ini menunjukan perannya (biasanya emigrasi dari Jawa ke Sumatera ; seperti Deli). Kegiatan irrigasi juga sangat erat kaitannya dengan program emigrasi. Adapun pelaksanaan irrigasi ditujukan untuk lahan pertanian. Adapun tujuan dari kegiatan irrigasi adalah untuk membebaskan rakyat dari cengkraman lintah darat atau riba. Setidaknya dengan program pemerintah ini maka akan meringankan beban petani dalam pengairan sawah. Dengan demikian keadaan ini mendorong berdirinya bank-kredit pertanian yang modalnya diusahakan dari deposito dan simpanan.
Pada masa Ethis kebijakan-kebijakan diatas bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat bumiputera. Semua konsep Theodorad Conrad van Deventer diatas pada awalnya merupakan kebijakan yang lahir dari adanya protes terhadap penyimpangan kolonial. Harapan sesudah dikeluarkannya politik ini bertujuan agar nasib pribumi mencapai taraf hidup yang lebih baik dari masa sebelumnya. Namun pada proses pelaksanaan program ini tidak sesuai pada tujuan awalnya.
Keberadaan politik Ethis sebagai program yang memuat usaha perbaikan kesejahteraan rakyat telah menunjukan hasil ketidakberhasilan dari program tersebut. Adapun alasannya karena program Irigasi dan berdirinya usaha perkebunan dengan cara intensif menuntut adanya penyerapan tenaga buruh. Fenomena buruh ini menunjukan kembali bagaimana penguasaan kolonial terhadap pribumi apalagi buruh-buruh ini dibayar rendah (karena membutuhkan buruh dalam jumlah yang besar maka buruh didatangkan dari luar propinsi jawa). Sehingga para tenaga kerja ini akhirnya melakukan perpindahan geografis dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Keadaan ini dapat dianggap sebagai sistem dibukanya kembali perkebunan modern. Hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan politik Etis ternyata tidak mampu menetralisir motif-motif ekonomi yang sebelumnya bersifat imperialisme eksploitasi kembali terulang.
Pada bidang Edukasi yang memuat tujuan menjadikan pribumi pada pencapaian kehidupan lebih baik justru memberikan gambaran mengenai ketimpangan sosial. Program edukasi yang mendorong berdirinya sekolah-sekolah membuat tujuan mulia dari pendidikan yang bersifat mengadabkan justru malah menjadi sarana sebagai fundamen perbedaan dalam status sosial. Adapun penyebabnya karena sekolah menuntut pribumi untuk membayar mahal sedangkan kebanyakan penghasilan rakyat sangatlah rendah dan tidak mampu untuk memasukan anak-anaknya dalam sekolah modern dengan pendidikan yang serba maju.
Sebab diatas membuat tidak semua anak pribumi dapat masuk di sekolah dengan lingkungan Belanda. Hal ini karena hanya anak yang orang tua dengan memiliki gaji setingkat minimalnya wedana dan dari keturunan bangsawan saja yang dapat menempuh pendidikan tersebut. Selain kedua faktor diatas latar belakang pendidikan orang tua memegang peranan penting terhadap keputusan diterima atau tidaknya seorang anak untuk bersekolah dalam lingkungan pendidikan orang Belanda. Minimal orang tua pernah merasakan sekolah di MULO. Hal ini bertujuan agar orang tua mengerti dengan sistem pendidikan barat.
Gambaran diatas menunjukan bahwa didalam program edukasi mendorong lahirnya sikap diskriminatif. Kenyataan ini akhirnya membawa pribumi yang tidak mampu menempuh pendidikan barat beralih pada pendidikan tradisional yang kualitasnya masih rendahan misalnya madrasah dan pesantren. Sehingga keberadaan edukasi tidak menunjukan perannya sesuai dengan tujuan awal politik Ethis. Keberadaan sistem yang diharapkan mampu mengadabkan ini justru menjadi cikal bakal lahirnya golongan elite ditengah masyarakat pribumi seperti priyayi.
Fenomena diatas juga didorong oleh keberadaan sekolah yang diletakkan diwilayah perkotaan. Hal ini juga didukung oleh RR 1854 yang salah satu isinya memuat aturan pembagian kelas dan pemukiman. Dari adanya RR tersebut pribumi dimukimkan di wilayah pedesaan. Sedangkan orang Eropa berada diperkotaan karena kota merupakan pusat sentral untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu kota juga menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan salah satunya sekolah yang banyak disediakan diperkotaan. Dengan demikian bagi pribumi yang ingin melanjutkan pendidikan dan bersekolah di lingkungan Belanda maka akan melakukan urbanisasi ke kota.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan politik Ethis telah gagal mencapai kebijakannya. Hal ini disebabkan berlakunya sistem feodal dan semangat imperialisme bangsa Eropa yang sebelumnya pernah dimainkan oleh spanyol “terkenal dengan misi ”Qonsquistadores” dan kemudian misi ini akhirnya diperankan kembali oleh Belanda dan semua misi selalu berujung pada tujuan ekonomi hingga akhirnya tidak memikirkan nasib orang lain.


BAB III
DAMPAK PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TERHADAP LAHIRNYA NASIONALISME BANGSA INDONESIA

3.1 Perkembangan Pendidikan yang melahirkan berdirinya sekolah di Hindia
Edukasi politik Ethis membawa perubahan dengan memperkenalkan sistem sekolah kepada rakyat pribumi. Dengan demikian masyarakat pribumi yang sebelumnya tidak mengenal adanya pendidikan maka akan mengenal serta memperoleh pengajaran. Adapun latar belakang perkembangan pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad XX tidak lepas dari peran Theodorad Conrad Van Deventer sebagai bapak pencetus ide Ethis. Apabila melihat sejarahnya maka peran Deventer terlihat pada artikelnya yang dimuat dalam “De Gids” pada tahun 1899 ‘ dimana dia beargumen bahwa ”Belanda telah memperoleh berjuta-juta dari Indonesia dengan cara tanam paksa tanaman-tanaman berharga dan, karena itu, pada masa ketika koloni itu sangat membutuhkan dana untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk asli, Belanda terikat “demi kehormatan” untuk membayar budi atas dana berjuta-juta itu”. Van Deventer memperkirakan jumlah yang akhirnya wajib dikembalikan pemerintah Hindia Belanda sebesar 187 juta gulden. (Vlekke: 1961 :372).
Ungkapan Van Deventer diatas akhirnya mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan program pendidikan yang ditujukan untuk rakyat pribumi. Adapun tujuan pemerintah menyetujui perkembangan pendidikan ini pada akhir abad XIX dikarenakan upaya untuk melakukan perluasan birokrasi. Sedangkan Prijs beranggapan bahwa tujuan pemerintah menyetujui program edukasi berkaitan dengan misi peradaban dan agama yang ingin mengadabkan pribumi serta menghindarkan pribumi dari adanya pengaruh islam; pemerintah beranggapan bahwa islam merupakan ancaman terhadap sistem yang diterapkan pemerintah kolonial didaerah koloni. Dengan demikian dalam memenuhi tuntutan pendidikan pemerintah pada saat itu mengembangkan pola pendidikan barat.
Pemikiran politik kolonial dalam bidang pendidikan menunjukan eksistensinya pada awal abad XX. Hal ini terlihat pada awal perkembangan pendidikan dimulai dengan didirikannya volkschool “sekolah desa” yang didirikan berdasarkan dengan kemampuan masyarakat dan subsidi pemerintah (pelaksanaannya hanya 3 tahun yang diajarkan hanya baca, tulis, dan berhitung). Program sekolah desa ini kemudian dilanjutkan ke vervolgschool” (sekolah sambungan untuk masa dua tahun). Sistem ini kemudian menggantikan sekolah kelas dua yang bertujuan untuk mendidik anak negeri.
Alasan berdirinya sekolah desa diatas merupakan jawaban atas tuntutan van Heurtz sekitar tahun 1907. Dimana adanya ktirik Ethis yang menuntut perbaikan terhadap pribumi. Keberadaan sekolah desa diatas merupakan awal dari penerapan pendidikan. Namun memiliki sisi kelemahannya.hal ini disebabkan penyediaan sekolah yang bersifat sederhana karena pada awal penerapan politik Ethis pemerintah tidaklah memiliki biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan serta mendirikan sekolah yang bersifat layak (biaya pendidikan dianggap lebih besar dari anggaran pemerintah). (Vlekke:1961:371). Maka dari itu walau pemerintah telah mengupayakan cara untuk mengajak rakyat agar mau sekolah ‘misalnya pada tahun 1912 pemerintah mendirikan 2500 sekolah desa”,namun demikian keadaan menuntut pribumi untuk tidak tertarik secara keseluruhan menempuh pendidikan tersebut. Rasa tidak minat pribumi ini kemudian membuat pemerintah menutup sekolah-sekolah desa ini. Salah satu alasan lain yang menyebabkan pribumi tidak mendukung adanya program sekolah desa; salah satu contoh kasusnya seperti di Sumatera Barat yang memiliki sikap kental akan etnosentrisme mengenai tradis untuk tidak membiarkan anak gadis keluar malam hari walaupun tujuannya untuk belajar. Hal ini menunjukan bahwa orang Sumatera Barat memegang prinsipnya bahwa ajaran yang dipegang lebih baik ketimbang pendidikan yang diberikan pemerintah.
Adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dapat membawa pada arah kemajuan seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan para tokoh Ethis yang saat itu menjadi pengawas dari adanya setiap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Menurut tulisan Ricklefs didalam bukunya Sejarah Indonesia Moderen : “Berkembangnya pendidikan dalam mewujudkan ide Ethis ini dipengaruhi pula oleh pemikiran Snock Hurgonje dan J.H Abendanon yang berinti pada “ pendidikan yang ditujukan kepada elite pribumi dengan pengaruh serta gaya Eropa, misalnya penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sehingga kelak pribumi ini dapat dipekerjakan dalam bidang administrasi pemerintahan Hindia Belanda, dengan demikian maka akan terlihat adanya hubungan yang bersifat patronase dimana pribumi yang diberi pendidikan akan membalas jasa Belanda dengan membantu segala program kerja pemerintahan Hindia Belanda”
Adanya pemikiran Snock Hurgonje dan J.H Abendanon diatas terwujud dengan didirikannya HIS (Hollandsch Inlandsche School) yang diperuntukan untuk anak dari golongan atas. Pada pelaksaanaan sekolah HIS (Hollandsch Inlandsche School) Bahasa Belanda berperan sebagai bahasa pengantar. Proses dalam pelaksanaan HIS adalah 7 tahun, selanjutnya bagi anak dari keluarga mampu maka akan diperkenankan untuk bersekolah di sekolah lanjutan pertama yaitu MULO (Meer Uitgebreid Lager Onder wijs) dan setelah itu akan dilanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School).
Sejak awal 1920-an sistem pendidikan di Hindia Belanda menyediakan HBS (Hoogere Burgerschool) yang pelaksanaan pendidikannya selama lima tahun seperti STOVIA (sekolah kedokteran Hindia Belanda) dan HIK (Hoogere Kweekschool) sekolah teknik. Gambaran dari STOVIA ini bisa dilihat dengan pengajaran bahasa pada sekolah di Bukittinggi yang dianggap berperan dalam mengembangkan bahasa Melayu (Van Ophuyusen merupakan perumus ejaan Melayu yang mengajar di sekolah ini).
Pada mulanya pendidikan pada masa politik Ethis ini bisa dirasakan oleh anak-anak yang bernasib baik untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Pada mulanya tempat untuk melanjutkan pendidikan terdapat di Eropa, namun karena banyak yang ingin menempuh pendidikan maka lama kelamaan akhirnya disediakannya sekolah di Hindia Belanda. Berkembangnya sekolah teknik dan sekolah kedokteran juga merupakan penyebab berdirinya HIS yang diperuntukan bagi yang berminat menjadi guru. Perkembangan pendidikan terlihat pada kegiatan Pemerintah kolonial yang ketika itu memberi kesempatan kepada pribumi untuk mengikuti seleksi masuk ke sekolah normal, sekolah guru atau sekolah tukang. Hal ini bertujuan agar pribumi dapat memilih minatnya masing-masing.
Pada tahun 1924 murid pribumi dimungkinkan untuk masuk sekolah ke dalam lingkungan Belanda, maka dari itu didirikanlah sekolah schakel. Dengan demikian pribumi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem barat layaknya murid murid sekolah ”Gubernemen” adanya pernyataan ini kemudian akan melahirkan terciptanya akulturasi dimana pribumi yang hidup dalam pola pendidikan barat akan menyesuaikan gaya barat walaupun pribumi itu tidak menghilangkan identitasnya sebagai pribumi Indonesia, namun dalam menempuh pendidikan maka ia harus mengikuti sistem yang ditempuhnya. Contoh suatu perubahan yang terlihat misalnya pada tahun 1930 rakyat pribumi sudah digolongkan bisa membaca dan hasil survei menunjukan angka 6,44 persen.
Perkembangan pendidikan yang menunjukan pengabdian terhadap pemerintah Hindia Belanda bisa dilihat pada pendirian OSVIA (sekolah pegawai) yang setelah tamat akan dijadikan sebagai pegawai bupati. Dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu tujuh tahun. Adanya tujuan yang memuat kepentingan pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan politik terkadang menyelipkan unsur yang menunjukan adanya hierarki sosial. Orang pribumi yang keluar dari OSVIA (sekolah pegawai) hanya dijadikan sebagai pegawai rendahan. Hal ini tentunya melahirkan pelebaran diferensial dalam penempatan tingkatan status sosial dimasyarakat. Keadaan ini menunjukan bahwa sekolah dilingkungan barat membuat pribumi mengalami berbagai hambatan baik itu dari segi biaya dan penempatan kedudukannya. Dengan demikian mendorong lahirnya didirikan sekolah bersubsidi pemerintah dengan tujuan untuk meringankan pribumi. Sekolah bersubsidi ini juga bisa disebut dengan sekolah swasta. Dengan demikian perkembangan pendidikan barat dibawah naungan pemerintah Hindia saat itu mampu menggeser keberadaan sekolah tradisional di Hindia. Hal ini karena rakyat pribumi membutuhkan bantuan pemerintah, selain itu adanya anggapan bahwa pendidikan barat dianggap lebih baik dari pendidikan tradisional.
Perkembangan sekolah bersubsidi mendorong diadakannya sejenis beasiswa yang diperuntukan untuk anak-anak pribumi. Misalnya bagi anak-anak yang berprestasi maka akan dikirim untuk belajar langsung kenegeri Belanda (pada tahun 1900 terdapat lima anak negeri yang belajar kenegeri Belanda: hal ini menjadi cikal bakal didirikannya Studiefonds Pada tahun 1910 didirikan yang bertujuan untuk mengirim anak yang berbakat belajar ke Eropa.). Hal ini sebenarnya mendapat tantangan dari golongan konservatif Belanda yang beranggapan bahwa pribumi tidak akan memiliki kemampuan alamiah dalam mengikuti pendidikan. Sehingga program beasiswa hanya akan menjadi sia-sia dengan menyekolahkan pribumi yang pada umumnya tidak akan pernah mengerti mengenai pendidikan.
Puncak perkembangan pendidikan Indonesia sebenarnya berada pada tahun 1930-an. Keadaan ini dilatarbelakangi dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi sekitar tahun 1920-an. Misalnya pada tahun 1920 didirikan Technische Hogeschool di Bandung dan tamatan sekolah hakim Rechtschool di Betawi. Selain itu 1 Oktober tahun 1940 didirikan Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte dan sebelas bulan kemudian didirikan Landbouwkundinge Faculteit di Bogor. Bahkan dalam perkembangan pendidikan para mahasiswa pribumi ada yang dikirimkan belajar di Universitas luar seperti Universitas Leiden dan Di Universitas Ultrecht. Adanya perkembangan pendidikan membuat pribumi mengalami tantangan karena selalu diletakkan dibawah orang Eropa bahkan Timur asing. Walau demikian hal tersebut tidak menyurutkan perkembangan pendidikan di tanah air. Kita bisa lihat perkembangan tersebut dirasakan hingga saat ini.
3.2 Perkembangan Pendidikan Sebagai Bagian Penting Pemikirran Ethis
Seiring dengan lahirnya dan dilaksanakan program-program politik Ethis di Hindia Belanda maka program edukasi dianggap sebagai salah satu program yang menjadi ujung tombak terhadap lahirnya gagasan-gagasan Ethis. Mengapa demikian?. Hal ini karena program edukasi dianggap sesuai dengan tujuan awal dibanding dengan dua program lainnya seperti irrigasi dan emigrasi, walaupun pada kenyataannya rakyat pribumi belum tentu dapat melaksanakan dan menerima pendidikan yang baik kalau ia belum melakukan emigrasi ke kota. Disisi lain kegiatan irrigasi juga dianggap sebagai faktor penentu, misalnya seorang yang memperoleh keuntungan dari kegiatan irrigasi maka dia akan mempunyai uang dan dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah Belanda walaupun dengan biaya mahal. Dengan demikian dapat melahirkan adanya sudut pandang bahwa irrigasi dan emigrasi dianggap sebagai faktor yang mendorong dan mendudukung berkembangnya pendidikan. Keberadaan kedua ide Ethis diatas dapat dianggap sebagai ide pembaharuan yang memiliki peran penting dalam tercipta dan berkembangnya pendidikan. Namun demikian, pendidikan juga bisa dianggap sebagai tokoh utama dalam ide Ethis tergantung cara kita memandang dan memberi penilaian terhadap fungsinya. Apabila terdapat mengenai penilaian yang memposisi ataskan pendidikan sebagai bagian utama dari ide Ethis yang mendukung kedua ide lainnya maka akan terlihat pada penekanan pendidikan yang dianggap sebagai unsur sentral. Hal ini karena pendidikan dianggap sebagai ide yang mendorong perkembangan kedua ide lainnya. Seorang pribumi/bumiputera yang telah berpendidikan tentunya akan dipandang lebih mudah untuk menjalankan kegiatan irrigasi atau emigrasi karena dengan menggunakan akal pemikiran yang maju dengan pengetahuan pendidikan seseorang dapat melaksanakan suatu tindakan yang dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan membawa perubahan kearah lebih baik pada peningkatan derajat/status sosial. Dengan adanya pendidikan maka rakyat pribumi akan mendukung program pemerintah Hindia Belanda dalam kegiatan transmigrasi karena diperoleh pengetahuan bahwa dengan transmigrasi maka rakyat akan ditempatkan pada daerah yang masih jarang penduduknya dan kemugkinan akan mudah memperoleh pekerjaan. Pada program irrigasi juga demikian, kegiatan pemerintah ini akan mendapat dukungan dari pribumi apabila pribumi itu memahami bahwa tujuan dari pemerhatian pemerintahan dengan meningkatkan irrigasi pada sektor pertanian ini ditujukan untuk memajukan sektor ekonomi dengan motif memperoleh keuntungan. Dari keuntungan inilah maka kesejahteraan akan diperuntukan terhadap Negara Belanda dan rakyat bumiputera. Dengan demikian maka dapat ditarik satu benang merah bahwa antara ide Ethis yang satu dengan ide lainnya memiliki kaitan dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Antara satu program dengan program lainnya bersifat mendukung, maka apabila ketiga ide tersebut disatukan dalam paket politik Ethis maka tujuan untuk mensejahteraakan pribumi dapat terwujud. Padahal pada faktanya pelaksanaan ide Ethis ini tidak lepas dari praktek-pratek kolonial yang pada ujungnya lebih memberi keuntungan pada Belanda. Apalagi program irrigasi dan emigrasi sangat menunjukan bahwa pelaksanaannya ditujukan untuk mencapai motif ekonomi Belanda. Sehingga ide pendidikan dianggap agak berbeda karena walau didalamnya terdapat tujuan pemerintah agar setelah pendidikan bumiputera dapat dipekerjakan dibagian administrasi pemerintah; untuk mendapatkan tenaga terdidik yang murah. Adanya hal diatas tidak membuat pendidikan secara keseluruhan melebur sama dengan kedua ide lainnya karena dalam perkembangan pendidikan walau terdapat aspek negatif seperti menyebabkan diskriminasi, namun pendidikan dianggap mampu menunjukan eksistensinya dalam membawa perubahan kearah kemajuan pada masyarakat pribumi.
3.3 Dampak Berkembangnya Pendidikan Terhadap Lahirnya Nasionalisme
Pendidikan merupakan salah satu batu loncatan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari bangsa yang puas akan penjajahan ini adalah adalah kebebasan; kebebasan dari belenggu kolonialisme. Pada awal abad ke-XX politk pembaharuan telah melahirkan sistem yang kelak akan membawa angin baik pada kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga adanya penjajahan ternyata tidak selamanya memberikan dampak negatif, namun disisi lain telah memberi makna positif untuk mencapai pada suatu kemerdekaan yang berdaulat.
Perkembangan pendidikan serta lahirnya perguruan tinggi di Indonesia merupakan proses bangsa ini untuk menuju yang namanya pengetahuan berpolitik. Dimana Pada tahun 1910 keberadaan Studiefonds yang bertujuan untuk mengirim anak yang berbakat belajar ke Eropa telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap lahirnya semangat nasionalisme Indonesia.
Program beasiswa yang membawa anak-anak bumiputera sampai pada negeri Eropa membuat mereka mendapat banyak ilmu serta mengetahui gaya hidup orang-orang Eropa yang bersifat maju. Dari contoh tersebut kemudian para bumiputera ini kemudian berfikir untuk menerapkan sistem tersebut atas bangsa dan tanah airnya. Selain itu peran perkembangan pendidikan juga telah menunjukan bahwa negeri Belanda memiliki peranan penting dalam melahirkan anak bangsa Indonesia yang memperoleh title sarjana; anak bangsa yang berkualitas dalam mengharumkan negeri Hindia. Misalnya pada tahun 1913 hasil disertasi Prof, Dr Hoesin seorang anak Banten manjadi karya puncak dalam studi filologi Indonesia dan Dr Soepomo yang menjelang perang fasifik ditetapkan sebagai profesor hukum adat. Keduanya merupakan sarjana yang dihasilkan oleh Leiden University. Bukan hanya Leiden, Rotterdam juga menghasilkan ahli ekonomi seperti Samsi. Selain itu ada tokoh lain yang belajar di Negara Eropa selain Belanda yaitu Mohamad Syafei yang memperoleh gelar M.D (Medical Doctor) dari Johns Hopkins University (Baltimore).
Pendidikan menghadirkan perguruan tinggi yang berjasa dalam menyalurkan bakat pribumi. Kita lihat sejak tahun 1900 ketika J.H. Abendanon menjadi direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900. Pada pelaksanaan Politik Etisnya di bidang pendidikan (edukasi) J.H. Abendanon banyak memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran kepada para angkatan muda Indonesia, antara lain pemuda Abdoel Moeis yang belakangan menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI) dan lewat korespondensi dia berhasil mengobarkan semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, yang pada akhirnya merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah untuk kalangan wanita di Indonesia.
Dari sinilah kita lihat pribumi ini kemudian mulai mencari jati diri, mencari identitas bangsa (Local Genius). Dengan demikian pendidikan telah membawa anak bangsa dalam mengembangkan ide dalam mencari pemikiran sendiri atau dengan kata lain sebagai salah satu faktor yang menggariskan hari depan bangsa. Para pemuda Indonesia yang belajar diluar ini kemudian pulang ketanah air dengan mendirikan pergerakan bahkan perkumpulan-perkumpulan yang menuntut tercapainya kemerdekaan. Dampak pendidikan ini sebelumnya sudah ada satu masa dengan penerapan Politik Ethis. Hal ini terlihat dengan adanya organisasi pergerakan seperti: seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Dagang Islam (1908); yang kemudian diubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1913, dan Indische Partij pada tahun 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908. Selain itu pula ada partai yang lahir sesudah adanya pengaruh dari perkembangan Universitas dan pendidikan Eropa seperti PKI pada 23 Mei 1920, dan Parindra sekitar 1935 serta partai-partai lainnya. Wakil-wakil dari pergerakan inilah yang kemudian akan tampil dikancah politik Hindia Belanda, serta menempatkan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu tujuan dari pergerakan-pergerakan organisasi tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan karena semua organisasi diatas memuat tujuan sama yaitu Indonesia satu yang terlepas dari penetrasi kolonial. Indonesia yang merdeka; Indonesia yang mampu berdiri untuk memimpin negerinya sendiri.

SIMPULAN
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan diatas bahwa : praktek kolonial yang menyimpang dengan budaya patron-klien yang bersifat merugikan rakyat mendorong lahirnya perlawanan sosial. Selain itu fenomena ketidakadilan mengundang simpati dari para humanis Belanda yang menuntut agar diadakannya perubahan sistem politik kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat jajahan. Para humanis akhirnya melakukan perjuangan dengan kritik dan tulisan-tulisan. Keadaan yang berada pada tekanan ini membuat pemerintah Hindia Belanda akhirnya mulai memikirkan ide pembaharuan tersebut. Dengan demikian maka lahirlah politik Ethis (etika berpolitik kolonial dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi). Lahirnya politik ini juga membawa nama Conrad Theodore van Deventer sebagai bapak politik Ethis. Adapun slogan Ethis yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda meliputi edukasi,emigrasi dan irrigasi. Dari ketiga program tersebut ternyata belum dapat menunjukan dominasi adanya praktek kolonial yang tujuannya menguntungkan penjajahan. Namun disisi lain pendidikan memiliki peran yang menguntungkan bagi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Adanya perkembangan pendidikan barat membuat para anak bangsa yang terpilih diutus belajar ke negeri Belanda. Dari sinilah mulai ada benih-benih nasionalisme, dimana anak bangsa yang pulang ke tanah air kemudian mulai menerapkan cara berfikir barat kearah yang lebih maju (terlihat dengan didirikannya organisasi pergerakan yang kemudian hari akan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mencapai kemerdekaan). Adapun organisasi yang lahir pada saat itu seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia,Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Dengan demikian ketika bangsa ini dihadapkan pada kancah politik maka ide pemikiran Ethis ini dianggap sebagai pelopor yang melahirkan anak bangsa Indonesia yang menentukan arah dan nasib bangsa serta mencapai tujuan-tujuan yang dahulu diimpikan , namun sekarang sudah digenggam sebagai milik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Boxer. 1985. Jan Kompeni. Jakarta : Sinar Harapan.
Locher- Schoelen, Elsbeth. 1996. Etika Yang Berkeping-keping ; Lima telaah kajian Aliran Etis
Dalam Politik Kolonial, terjm Nicolette P. ratih dan Th. Van de End. Jakarta : Djambatan.
Kartordirdjo, Sartono. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Jilid 2. Jakarta : Gramedia
Lubis, Nina H. 1961. Metode Sejarah.
Satiya Historika : Bandung
Niel, Robert Van. 2003. Sistem Tanam Paksa di Jawa ( cetakan 1). Jakarta : LP3ES.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto,
Nugroho.1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto,
Nugroho.1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka
Ricklefs.1998. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Soebantardjo. 1954. Sari Sejarah Eropa-Amerika ( cetakan II ).
Yogyakarta: Bopkri
VOC di Kepulauan Indonesia (berdagang dan menjajah). 2000. Jakarta ; Balai Pustaka. Oleh
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag.
Vlekke, Bernard. 1961. Nusantara. Jakarta : Gramedia.
Yulianti. 2007. Sejarah Indonesia dan Dunia . (cetakan 1). (tanpa tempat terbit) : Yrama Widya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar