Sabtu, 24 Juli 2010

MENGUTIP BUKU SEJARAH NASIONAL INDONESIA

1. PENDAHULUAN
Pada akhir abad ke 19 bangsa Barat berupaya mengembangkan pendidikan dengan gaya barat yang ditujukan untuk melakukan perluasan birokrasi administrasi. Selain itu Van de Prijs berpendapat bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya pengaruh Islam bagi Belanda.
Untuk mengembangkan pendidikan maka itu diadakannya sekolah. Pada saat itu terdapat sekolah kelas dua yang diperuntukan hanya untuk anak-anak dari golongan atas. Selain itu juga terdapat sekolah untuk anak dari gongan bawah.
Pada awal abad ke 20 banyak didirikan volkschool “sekolah desa” yang didirikan berdasarkan dengan kemampuan masyrakat dan subsidi pemerintah(pelaksanaannya hanya 3 tahun yang diajarkan hanya baca, tulis, dan berhitung). Yang kemudian dilanjutkan ke vervolgschool” sekolah sambungan untuk masa dua tahun”. Sistem ini kemudian menggantikan sekolah kelas dua yang bertujuan untuk mendidik anak negeri.
Pendidikan untuk anak dari golongan atas disediakanlah HIS (Hollandsch Inlandsche School) yang dalam pendidikannya Bahasa Belanda berperan sebagai bahasa pengantar. Proses dalam pelaksanaan HIS adalah 7 tahun, bagi anak yang mampu maka akan melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama yaitu MULO (Meer Uitgebreid Lager Onder wijs) dan kemudian dilanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School).
Bagi anak-anak yang bernasib baik bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Pada mulanya tempat untuk melanjutkan pendidikan terdapat di Eropa, namun karena banyak yang ingin menempuh pendidikan maka lama kelamaan akhirnya disediakan pemerintah di Hindia Belanda.
Sejak awal 1920-an terdapat HBS (Hoogere Burgerschool) yang pendidikannya selama lima tahun seperti STOVIA (sekolah kedokteran Hindia Belanda) dan HIK (Hoogere Kweekschool) sekolah teknik, yang dari sekolah–sekolah tersebut kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi). Dari adanya kedua bidang pada pendidikan tinggi tersebut kemudian mendorong dibentuknya HIS yang diperuntukan bagi yang ingin menjadi guru. Dengan demikian murid-murid pribumi dianggap mampu untuk melanjutkan pendidikan pada tahap selanjutnya.
Pemerintah kolonial pada saat itu memberi kesempatan kepada pribumi untuk mengikuti seleksi masuk ke sekolah normal, sekolah guru atau sekolah tukang.
Pada tahun 1924 murid pribumi dimungkinkan untuk masuk sekolah ke dalam lingkungan Belanda, maka dari itu didirikanlah sekolah schakel. Dengan demikian pribumi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem barat layaknya murid murid sekolah Gubernemen”
Perkembangan pendidikan dan berdirinya sekolah-sekolah di Hindia Belanda justru menjadi problem. Hal ini karena dengan adanya sekolah seseorang dituntut untuk menunjukan ijazah saat ingin melamar kerja. Ha ini menjadi dilema karena pada dasarnya tidak semua orang pribumi yang bias merasakan bangku sekolah. Bahkan pada tahun 1930 terdapat hasil sensus yang menyatakan bahwa orang Indonesia yang bisa membaca hanya 6,44 persen saja. Dari fenomena ini tentunya akan menjadi cikal bakal adanya pelebaran diferensiasi yang memuat jarak antara orang yang berpendidikan dan tidak. Hal inilah yang kemudian melahirkan lahirnya golongan priyayi dikalangan bangsawan. Dengan demikian terdapat satu sudut pandang bahwa pada masa kolonial keberadaan sekolah hanya dijadikan sebagai sarana hierarki dalam sistem birokrasi.
Adanya fenomena diatas bahkan menimbulkan sudut pandang lain yaitu” terdapat pembedaan ras pada masa kolonial”. Yang menjadi faktanya bahwa orang yang dapat mudah memperoleh pekerjaan dan pendidikan pada masa itu hanyalah orang-orang yang berkulit putih dari anak-anak orang berpangkat. Adanya faktor diatas mendorong lahirnya sekolah swasta tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Bahkan diantara sekolah tersebut berdiri sekolah agama yang sifatnya reformis agamis yang kemudian melahirkkan sikap Nasionalis”Anti-Kolonial”
2. PERTUMBUHAN SEKOLAH PEMERINTAH DAN SEKOLAH BERSUBSIDI
Pada abad 20 jumlah sekolah di Hindia Belanda sangatlah terbatas. Sekolah rendah pemerintah (601 sekolah dengan 37 juta penduduk). Sekolah bagi penduduk non-pribumi berjumlah 359. Kebanyakan diantara sekolah tersebut terdapat misie dan zending yang membuat penyebaran sekolah menjadi tidak merata. Sekolah ini tentunya menggunakan sistem yang tak kalah dari yand terdapat di Belanda. Walau demikian jumlah pribumi yang merasakan pendidikan jumlahnya hanya sedikit (pada tahun 1900 dari seluruh ELS di Indonesia jumlah pribumi jauh lebih sedikit dari anak-anak Eropa), padahal apabila sudah tamat ELS dapat melanjutkan di sekolah kedokteran. Namun bagi pribumi yang tamat ELS dapat melanjutkan HBS dan kemudian akan mudah masuk ke OSVIA (sekolah pegawai) yang dituntut untuk melaksanakan pendidikan selama tujuh tahun, setelah tamat maka akan menjadi pegawai dan Bupati.
Selain sekolah diatas terdapat sekolah yang lebih umum yaitu Kweek School yang pada saat itu hanya terdapat lima. Dipulau Jawa dan dua selanjutnya di Manado dan Bukittinggi. Bahasa Belanda adalah bahasa Pengantar sekolah ini. Diharapkan bagi tamatan Kweek School dapat menjadi guru-guru disekolah pemerintah (saat itu tentunya bagi sekolah kelas satu dan kelas dua).
STOVIA dan Kweek School disebut sebagai sekolah Raja. Sekolah STOVIA (sekolah kedokteran) merupakan sekolah pertama yang mengumpulkan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Pada mulanya STOVIA memiliki sifat kejawaan namun akhirnya berbau ala Hindi-an. Sedangkan untuk sekolah yang terdapat di Bukittinggi memiliki peran untuk mendidik calon pegawai, bahkan bangsawa Aceh yang berhasil ditundukan Belanda wajib mengikuti pendidikan di Bukittinggi. Adanya sekolah di Bukittinggi ini dianggap berperan dalam mengembangkan bahasa Melayu (Van Ophuyusen merupakan perumus ejaan Melayu yang mengajar disekolah ini).
Masyarakat Bukittinggi yang fanastis dengan keislamannya menyulitkan pemerintah Hindi Belanda untuk mengembangkan pendidikannya. Hal ini dikarenakan rasa curiga atas praktek nasrani. Hal ini yang membuat pemerintah Hindia Belanda menutup sekolah gadis pada akhir abad 19 di Bukittinggi. Adapun alasannya karena masyrakat tidak minat pada sekolah ini sehingga akhirnya pemerintah menutupnya. Sedangkan pribumi sendiri memiliki anggapan bahwa dalam islam dan tradisi anak gadis dianggap tidak terpuji keluar rumah pada malam hari walaupun untuk belajar.
Adanya pengaruh kolonial dalam kehidupan ekonomi dan administrasi yang didukung pula oleh politik etis dalam bidang edukasi membuat kebanyakan rakyat ingin bersekolah. Adanya sekolah desa menghapus anggapan terhadap misie nasrani. Di Aceh sekolah (1908) diamankan dan diperkenalkan pada masa Gubernur Jenderal Van Heutz dan Gubernur Ballot di Sumatera Barat. Antara tahun 1910-1920 jumlah masyarakat yang ada di sekolah desa mengalami kenaikan hingga tahun 1930 masih dianggap fenomental. Namun ketika melanjutkan pada sekolah sambungan jumlah murid justru menjadi terbatas.
Antara tahun 1900-1910 terdapat fenomena kenaikan murid pribumi yang sekolah di HIS dan ELS sebanyak dua kali lipat. Maka dari itu dengan dibangun Schakel pada tahun 1924 ditujukan untuk menghubungkan sekolah Bumi Putera dengan sekolah Belanda. Namun demikian tidak semua murid pribumi dapat menyelesaikan pendidikan gaya barat dan memperoleh ijazah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan ekonomi orang tua murid pribumi mengingat biaya sekolah tersebut mahal. Selain itu kesempatan guru untuk memperhatikan muridnya sangat terbatas terutama bagi sekolah desa dan sambungan. Adanya faktor krisis Malaise pada tahun 1930-an membuat pemerintah di bawah Gubernur Colijn yang bersifat konservatif melakukan politik penghematan dalam memberikan subsidi di bidang pendidikan.
3. PERGURUAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI
Lahirnya politik etis Van Deventer melatarbelakangi lahirnya perguruan tinggi. Hal inilah yang menimbulkan reaksi keras dari orang-orang Belanda konservatif. Adapun alasan dari reaksi ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pribumi tidak akan memiliki kemampuan alamiah dalam mengikuti pendidikan.
Tahun 1920 didirikan Technische Hogeschool di Bandung dan tamatan sekolah hakim Rechtschool di Betawi diperbolehkan untuk malanjutkan ke sekolah hakim tinggi Rechtkundige Hogeschool. Pada tahun 1913 didirikan NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School). Pada tahun 1927 STOVIA dijadikan sebagai sekolah tinggi kedokteran atau Geneeskundige Hogeschool, namun tak lama kemudian STOVIA dihapuskan sehingga tinggal NIAS yang tetap menjalankan tugasnya sebagai sekolah kedokteran setengah akademis.
Pada tahun 1930-an terdapat sejarah penting mengenai perguruan tinggi. Hal ini karena pada saat itu dibuka akademi pemerintahan atau Bestuursakademie yang menerima murid tamatan AMS dengan program selama tiga tahun. Setelah seorang murid tamat dan belum siap untuk dipekerjakan di pemerintahan maka diperbolehkan untuk melanjutkan kesekolah hakim. Setelah kuliah satu tahu diperbolehkan untuk memperoleh gelar meester in de rechten. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1940 didirikan Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte dan sebelas bulan kemudian didirikan Landbouwkundinge Faculteit di Bogor.
Sejak dimulainya pendirian perguruan tinggi anak-anak pribumi sulit untuk masuk kedalamnya. Bahkan harus melewati berbagai proses yang memuat banyak tantangan dikarenakan keberadaan orang-orang Eropa. Pada tahun 1920/1921 mahasiswa pribumi tak lebih dari dua orang sedangkan mahasiswa Cina berjumlah empat orang sedangkan pada saat itu mahasiswa Eropa sebanyak 22 orang. Pada tahun berikutnya mahasiswa pribumi naik menjadi empat orang namun mahasiswa Eropa menjadi 29 orang. Fenomena banyaknya mahasiswa pribumi (berjumlah 30 orang) dari Eropa (hanya 28 orang) adalah pada tahun 1926/1927. Sampai tahun 1940an mahasiswa pribumi berjumlah 45 persen, Eropa 32 persen dan 23 persen adalah mahasiswa Cina. Pada tahun 1925 merupakan sejarah pertama orang Indonesia yang tamat dalam pelaksanaan perguruan tinggi (pada tahun itu ada 4 orang Indonesia yang tamat, 3 orang Cina dan 9 orang Eropa). Pada tahun 1933/1934 orang pribumi yang tamat perguruan tinggi ada 10 orang yang melebihi dari golongan lainnya. Sampai tahun 1939/1940 perguruan tinggi dalam negeri telah menghasilkan 532 orang dengan jumlah pribumi 230 yang menyandang gelar akademis, Eropa 195 dan Tionghoa 105 orang.
Selain belajar didalam negeri anak Indonesia juga belajar di luar negeri dan diutamakan di negeri Belanda (pada tahun 1900 terdapat lima anak negeri yang belajar kenegeri Belanda). Anak-anak pribumi yang dianggap mampu akan dikirimkan oleh para bangsawan ke Belanda. Pada saat itu anak-anak Cina dianggap sebagai penduduk Hindia Belanda yang tergolong mampu. Pada tahun 1910 didirikan Studiefonds yang bertujuan untuk mengirim anak yang berbakat belajar ke Eropa. Pada saat itu Tan Malaka yang terkenal mengirimkan anak-anak belajar ke Eropa dengan biaya dari kecamatannya. Pada tahun 1911 desa Gedang di Sumatera Barat mengirim dua calon guru untuk ke negeri Belanda dan kemudian dikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia dan biasanya yang mengenal perkauman besar. Selain adanya subsidi pemerintah program belajar ke Eropa bisa menggunakan biaya sendiri. Misalnya keberadaan STOVIA memberi kemungkinan untuk para dokter mencari uang ke Eropa dan melanjutkan pendidikannya. Contoh jelasnya Abdul Rivai yang melanjutkan pendidikan di Belanda dan menjadi redaktur di majalah terkenal Hindia Belanda, begitu juga dengan Dokter Sutomo yang merupakan nasionalis koperator beliau tidak hanya melanjutkan pendidikan tapi juga bekerja dengan menjadi koresponden suratkabar. Pada awal tahun 1910an jumlah mahasiswa Indonesia hanya 15-20 orang, mereka ini yang kemudian mengadakan perkumpulan dan membawa pengaruh. Hal ini juga didukung oleh fenomena pada tahun 1920-an dengan banyaknya mahasiswa pribumi yang kembali ke tanah air dengan membawa sejuta pengalaman organisasinya yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya semangat nasionalisme.
Sejak tahun 1924/1925 jumlah mahasiswa Indonesia dicatat. Dan pada tahun 1939/1940 an jumlah mahasiswa yang sekolah di perguruan tinggi dinegeri Belanda dirata-ratakan 21-23 orang tiap tahunnya dan orang-orang Cina 22-23 orang. Pada tahun 1925/1926 jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan dinegeri Belanda mengalami penurunan yaitu sejumlah 11 orang, namun pada tahun 1931/1932 mengalami kenaikan sejumlah 33 orang. Dalam kurun lima belas tahun tercatat terdapat 344 orang Indonesia da 360 orang Cina yang menyelesaikan studinya di Belanda. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan karena keunggulan orang Cina dari Pribumi dianggap tidak sesuai dengan jumlah orang Cina yang hanya 2 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Dari adanya kegiatan melanjutkan studi ke negeri Belanda tercatat ada 199 orang mahasiswa Indonesia di Universitas Leiden yang merupakan salah satu universitas yang tertua di Eropa dan pusat intelektual politik kolonial konservatif yang etis. Di Universitas Kotapraja Amsterdam terdapat 50 orang(dengan pemikiran radikal) dan Di Universitas Ultrecht (dengan pemikiran konservatif) ada 34 orang yang pada tahun 1930-an berada dibawah pengaruh Prof. Treub yang dijadikan sandaran ideologi bagi tokoh kolonial seperti Colijn dan mahasiswa yang mempelajari berbagai disiplin ilmu alamiah.Selain itu terdapat sekolah tinggi teknik di Delf, sekolah tinggi pertanian di Wageningen dan sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam yang masing-masing sekolah menerima 25, 23 dan 13 orang.
Tidak semua pribumi yang melanjutkan studi ke negeri Eropa mengalami keberhasilan. Hal ini didukung oleh keberadaan perang dunia II yang mengikut sertakan para mahasiswa ini dalam barisan bawah tanah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa negeri Belanda memiliki peranan penting dalam melahirkan anak bangsa Indonesia yang memperoleh title sarjana. Pada tahun 1913 hasil disertasi Prof, Dr Hoesin seorang anak Banten manjadi karya puncak dalam studi filologi Indonesia dan Dr Soepomo yang menjelang perang fasifik ditetapkan sebagai professor hukum adat. Keduanya merupakan sarjana yang dihasilkan oleh Leiden University. Bukan hanya Leiden, Rotterdam juga menghasilkan ahli ekonomi seperti Samsi.
Para anak bangsa ini dinegeri Belanda tidak hanya mengikuti pendidikan formal di Universitas tapi juga mengikuti privat. Diantara mereka ada juga yang belajar untuk memperoleh pedoman yang akan diterapkan ditanah air, salah satu anak bangsa yang demikian adalah Ki Hajar Dewantara di akhir tahun 1910-an dan Mohamad Syafei dengan sekolah INS nya di kayu tanam pada tahun 1920-an. Selain sekolah di Belanda para anak bangsa ini juga sekolah di Negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Belgia bahkan ada yang di Amerika. Pada tahun 1930-an terdapat dokter Indonesia yang memperoleh gelar M.D (Medical Doctor) dari Johns Hopkins University (Baltimore).
Adanya perguruan tinggi bukan saja berjasa dalam mengembangkan keahlian masyarakat tapi juga memperhalus adanya hierrarki antara golongan terpelajar Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk otoritas keilmuan daripada status sosial bahkan menjadi faktor dalam menentukan pemilihan pemimpin dalam gerakan kebangsaan. Selain itu perguruan tinggi melahirkan kemungkinan untuk anak bangsa dalam mengembangkan ide dalam mencari pemikiran sendiri atau dengan kata lain sebagai salah satu faktor yang menggariskan hari depan bangsa.
Selain mengejar pendidikan ke Eropa banyak anak bangsa yang pada awal tahun 1930-an melaksanakan pendidikannya di Kairo dan tercatat sebanyak 350 orang. Universitasnya antara lain Al-Azhar (sebagai pusat pengetahuan Islam tertua di dunia), Darul Ullum (Universitas modern pertama di Mesir) dan Universitas Fuad (merupakan lembaga tempat mahasiswa Indonesia menuntut ilmu). Kebanyakan yang menempuh pendidikan di Kairo berasal di Sumatera dan terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Pada saat itu semangat nasionalisme Mesir yang diliputi oleh semangat Islam membuat para terpelajar saat itu memperoleh pemecahan atas pertengkaran ideologis antar nasional “sekuler” yang semuanya dipelopori oleh didikan barat dan islam yang dibenarkan oleh kaum ulama. Maka dari itu golongan terpelajar Kairo dari Sumatera Barat berhasil mengalahkan keunggulan ulama dalam pergerakan masa dan memperkecil peranan para terpelajar didikan barat. Hal ini yang kemudian melahirkan berbagai sekolah swasta di Indonesia dengan memberikan pilihan baru dalam dunia pendidikan (yaitu dengan lahirnya pendidikan yang bernafaskan agama) ha ini kemudianlah yang menjadi ancaman bagi pemerintah Kolonial.
4. SEKOLAH SWASTA YANG TIDAK BERSUBSIDI
Apabila membicarakan sekolah maka kita akan ingat pada pesantren, surau dan madrasah sebagai sekolah agama yang sudah lama dikenal. Namun adanya bentuk sekolah seperti ini tentunya tidak sama dengan sistem sekolah yang diperkenalkan pemerintah apabila dipandang dari segi pengajaran dan pendidikan. Pada tahun 1920-an adanya perubahan sistem pada pesantren dan madrasah dengan menggunakan pola pengajaran yang bersifat umum. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa madrasah dan pesantren dianggap sebagai sekolah swasta yang penting.
Sekolah swasta dituntut untuk mengikuti sistem pemerintah dan bersubsidi. Salah satu sekolah yang menjadi contoh jelas dalam penanaman upaya ideologi pemerintah adalah Taman Siswa dan Muhammadiyah, hal ini karena pada umumnya sekolah yang memiliki corak tersebut sangat anti kolonial maka itu akhirnya menuntut pemerintah untuk selalu berupaya keras. Selain itu sekolah Swasta INS di Kayutanam justru berperan untuk memperkenalkan corak pendidikan baru. Pada dasarnya sekolah merupakan jembatan bagi perkumpulan untuk melakukan gerakan kemerdekaan maka dari itu pemerintah Hindia Belanda menjuluki dengan Wilde Scholen (berdasarkan hasil pencatatan inspektur pendidikan pada tahun 1937-1938 terdapat 1.691 sekolah liar mulai dari taman kanak-kanak hingga Kweek School tidak termasuk Taman Siswa). Periode 1920-1930 an dianggap sebagai puncak pergerakan bangsa, namun pada saat itu terdapat fenomena rakyat pribumi yang menduduki peringkat pertama yang melaksanakan pendidikan di sekolah liar yang kemudian diikuti oleh Orang Cina, Eropa dan Timur Asing lainnya. Selain sekolah didirikanlah tempat kursus yang seperti kursus memberantas buta huruf, mengetik hingga kursus politik. Didalam melaksanakan sekolah swasta jumlah guru dan murid sangatlah bergantung pada keadaan setempat. Dalam arti kata sekolah akan terus mengalami kemajuan apabila pendiri sekolah tersebut masih memperoleh kepercayaan dari masyarakat setempat, sebaliknya apabila keadaan ekonomi merosot, hilangnya dukungan dari masyarakat serta adanya ketidaksukaan pemerintah maka sekolah-sekolah swasta tersebut akan terhenti.
Pada dasarnya mutu yang dimiliki sekolah swasta sangat rendah dibanding dengan sekolah pemerintah. Namun keberadaan INS yang menolak adanya subsidi pemerintah walaupun dengan keadaan terbatas serta tenaga guru yang tidak memenuhi syarat secara langsung telah menunjukan bahwa tidak selalu pribumi berpangku pada pemerintah kolonial. Contohnya saja Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara mampu memperoleh penghargaan mengenai mutu. Pada tahun 1930-an terdapat 99 buah sekolah Taman Siswa walaupun ada beberapa sekolah yang ditutup karena mendapat pengakuan dari Majelis Luhur di Yogyakarta.
Peranan sekolah swasta bersifat beragam sesuai dengan daerahnya. Misalnya di Tapanuli Utara, sekolah swasta kebanyakan didirikan oleh zending. Dengan demikian sekolah swasta pada saat itu mampu mengangkat derajat pelajarnya yang memenuhi gaya hidup barat (sekolah swasta berperan dalam menaikan stratifikasi sosial). Sedangkan di daerah yang memiliki semangat pergerakan terutama yang bernada Islami, maka keberadaan sekolah swasta dianggap menambah semangat dalam perjuangan. Pada umumnya sekolah swasta merupakan sekolah yang kebanyakan memperoleh subsidi dari pemerintah, sehingga semua orang tidak dibatasi untuk masuk sekolah ini karena biayanya murah (menunjukan demoktrastisasi dalam pendidikan). Walau demikian pelajar yang berasal dari sekolah swasta tidak akan pernah untuk diterima dalam lingkungan pemerintah kolonial karena pada dasarnya pemerintah menganggap bahwa sekolah ini adalah liar maka itu ijazahnya pula dianggap liar. Pribumi tidak dapat masuk ke lingkungan colonial, namun demikian keberadaan sekolah swasta ini lah yang kemudian berjasa dalam menanamkan semangat nasionalis terhadap pribumi.


5. LATAR BELAKANG SOSIAL DAN MURID MURID SEKOLAH PEMERINTAH
Sekolah sambungan atau Volksschool merupakan bagian dari sekolah pemerintah walaupun kebanyakan pelajarnya dari golongan biasa. Namun tidak semuanya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti HIS karena untuk masuk kedalam HIS haruslah dilihat berdasarkan status sosial. Dengan demikian terdapat pembatasan terhadap pribumi untuk masuk dalam pendidikan Belanda. Dalam menentukan status sosial di masyarakat pribumi pemerintah berpatokan pada penghasilan mulai dari asisten wedana keatas dengan penghasilan sekitar F1. 1200 (dianggap memiliki status cukup tinggi).
Berdasarkan Stbld. 1914 NO 359 terdapat empat syarat orang tua yang anaknya diperbolehkan untuk masuk HIS berdasarkan kekayaan, jabatan,keturunan dan pendidikan. Dengan demikian keturunan bangsawan tradisional seperti bupati dan pejabat pemerintah seperti wedana sebagainya boleh masuk kedalam HIS. Bahkan pendidikan orang tua juga dilihat minimal orang tua si anak sebatas MULO. Adanya ketidaktentuan pencatatan penghasilan orang tua membuat golongan kelas menengah dapat dimasukan di dalam HIS pada tahun 1912. Bahkan sebagian besar murid HIS adalah kepunyaan pemerintah yang disubsidi dalam arti lain golongan kelas rendah. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa HIS membuka peluang adanya mobilitas sosial. Latar belakang diterimanya golongan rendahan di dalam HIS dikarenakan pernah menduduki Schakel, dengan demikian sekolah dapat dijadikan perantara antara pribumi dan pemerintah Hindia Belanda. Walau demikian ELS dan HBS tetap ditujukan untuk golongan kelas atas sedangkan tidak menutup kemungkinan orang pribumi yang dapat melanjutkan MULO dan AMS. Adanya peluang sekolah untuk pribumi bukanlah jawaban akhir untuk menghapus hierarki kolonialisme.
6. SEKOLAH, KESEMPATAN KERJA, DAN MOBILITAS SOSIAL
Adanya pendidikan barat berjasa dalam pengakuan terhadap penguasa lokal. Hal ini karena syarat untuk mengikuti pendidikan barat adalah berdasarkan keturunan. Selain itu dengan menempuh pendidikan barat membuat seseorang dapat dijadikan sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat tanpa adanya keraguan. Adanya pendidikan membuat terjadinya pelebaran pegawai dalam pemerintahan kolonial. Hal ini dianggap mengancam kedudukan pegawai lama contohnya pada tahun 1905 Bupati Tuban mengeluh karena dari 260 Priyayi yang diangkat dalam Karesidenan Rembang hanya sepuluh orang yang mendapat pendidikan OSVIA. Pada 1940-an dari 65 orang hanya sebagian patih di Jawa yang tamat OSVIA dan dari 340 Wedana hanya sepersepulunhnya yang tamat OSVIA. Adanya pendidikan memaksa seseorang untuk meraih gelar diploma untuk memperoleh pekerjaan dan kenaikan pangkat. Adanya pengajaran barat menghasilkan tenaga-tenaga yang kemudian dapat dipekerjakan dalam birokrasi pemerintahan. Contohnya pada 1941 terdapat 90 sarjana hukum pribumi yang dipekerjakan dilembaga peradilan, 306 dokter yang bekerja dikesehatan dan sebagainya. Adanya prediksi golongan bawah yang dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan memiliki kemampuan dan keahlian alamiah. Dengan demikian sekolah membuat transformasi sosial dapat berjalan dengan cepat. Walaupun dalam sistem promosi dan pengakatan pegawai aturan ras pemerintah tetap bersifat mutlak. Hal tersebutlah yang kemudian memperoleh respons dari golongan terpelajar pribumi, karena pada dasarnya mereka merasakan ketidakadilan dan merasa perlu untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari menempuh pendidikan disekolah. Dapat diambil suatu kejelasan bahwa sekolah modern menghasilkan lahirnya dua elite yaitu; elit intelektual dan elite birokrat modern. Keduanya mendapat tempat dalam susunan hierarki sosial yang didasari atas legitimasi politik dan keunggulan ilmu. Dengan demikian sekolah merupakan sarana yang penting dalam terjadinya dinamika sosial.
C. PERALIHAN STATUS SOSIAL
1. PENDAHULUAN
Pada akhir abad ke-19 terjadi mobilitas dalam masyarakat baik secara geografis maupun sosiologis. Adanya perpindahan tempat tinggal semakin lama sering dilakukan. Adanya urbanisasi menunjukan bahwa masyarakat ingin keluar dari lingkungan hidup yang lama. Selain itu terjadinya mobilitas kerja terjadi karena adanya penetrasi ekonomi kolonial. Hal ini terlihat dari masyarakat yang sebelumnya bertani kemudian mulai melakukan perdagangan. Hal ini juga didukung dengan banyaknya tukang dan pelayanan. Adanya perpindahan tempat tidak akan memberikan pengaruh yang besar karena bersifat mobilitas horizontal. Namun perpindahan tempat yang didorong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya adanya dapat memberikan pengaruh besar, karena apabila seseorang dengan pekerjaan baru mengalami kesuksesan maka derajat orang tersebut akan naik dan terjadilah mobilitas secara vertikal. Terkadang mobilitas vertikal terjadi dalam dua generasi. Pekerjaan antara ayah dan anak mengalami perubahan dan dianggap vertikal naik apabila anak mengalami kemajuan dari ayahnya. Sekolah merupakan salah satu saluran untuk menjadikan mobilitas seseorang naik, karena orang yang telah menjalani pendidikan akan lebih mudah untuk masuk sebagai pegawai dalam birokrasi pemerintah. Apabila seseorang sudah menjadi bagian dari pemerintahan dan mempunyai jabatan maka akan membuat orang tersebut bahkan keluarganya dipandang di dalam masyarakat.
Adanya perubahan sosial-ekonomi dapat menentukan status seseorang dalam masyarakat dan sangat mendukung adanya stratifikasi sosial. Adanya perubahan ini yang kemudian melahirkan penilaian. Dasar penilaian bersifat majemuk karena penilaian mencakup hal uang didasari oleh kedudukan politik, administratif, agama, tradisi,keunggulan ilmu dan rohanian. Di masa kolonial rakyat haruslah menyesuaikan kebudayaan dan pengabdian terhadap keharusan pemerintah mengenai hukum dan politik. Dalam arti lain ditengah masyarakat kolonial yang bersifat heterogen pemerintah Hindia Belanda memposisikan orang Eropa dalam puncak atas stratifikasi, yang kemudian diikuti oleh orang Timur Asing seperti Cina dan Arab. Sedangkan pribumi menduduki urutan terakhir.
Dengan kedudukan puncak belum tentu membuat rakyat menyukai orang-orang Eropa. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bupati sebagai perantara untuk menghubungkan orang pribumi dengan pemerintah. Walau demikian bupati hanya menjadi simbol sedangkan hak-hak istimewa bupati dihapuskan. Hal ini agar kegiatan eksploitasi ditanah jajahan masih dapat berlangsung dengan demikian mampu menyuplai Negara induknya Belanda. Perbedaan status yang didasarkan atas keunggulan keturunan, jabatan, kekayaan dan pendidikan barat ini tentunya akan melahirkan konflik. Konflik ini terlihat dari pribumi yang menuntut adanya pengakuan atas identitas diri seperti fenomena orang pribumi terpelajar yang menuntut hak untuk dianggap sama dengan bangsa Eropa (gelijkgesteld).
Adanya sekolah dan perkembangan sekolah dapat dijadikan sarana untuk meruntuhkan aliran yang bersifat rasis. Karena dengan menduduki jabatan dalam birokrasi dan menempuh pendidikan memungkinkan orang pribumi untuk melaksanakan adanya mobilitas yang bersifat vertikal naik. Walau demikian adanya perubahan sosial pada masa kolonial dapat dianggap tidak konsisten karena semua bertumpu pada sistem dari pemerintah.
2. PELEBARAN BIROKRASI & INDONESIANISASI DALAM KEPEGAWAIAN
Untuk menjalankan kekuasaan di Pax Nederlandica yang begitu luas pemerintah perlu memenuhi berbagai aspek administrasi seperti tenaga. Keberadaan pemimpin tradisonal dianggap tidak memadai dikarenakan adanya tuntutan pemerintah mengenai pengelolaan Hindia Belanda yang meliputi kegiatan kesehatan, militer, kehutanan bahkan spesialisasi dalam pekerjaan. Pada awalnya pemerintahan kolonial hanya mengandalkan pemerintahan pusat di Batavia yang mengandalkan Bupati sebagai perantara untuk menghubungkan rakyat dan pribumi. Namun seiring perkembangan zaman dengan didirikan sekolah maka ketergantungan terhadap bangsawan menjadi berkurang. Hal ini karena penetrasi politik dan ekonomi membutuhkan tenaga yang modern, hasil dari didirikan nya sekolah ialah tenaga-tenaga pribumi yang punya keahlian; merupakan alas an yang melatarbelakangi diperkenalkannya diploma dalam dunia kepegawaian.
.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar